Pemerintah Memang Harus Atur Penggunaan Pestisida

0
68

Pestisida masih dibutuhkan petani dalam mengendalikan hama dan penyakit. Peran pestisida sangat besar dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman.

Namun demikian, pestisida juga punya risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. “Untuk itu, pemerintah berkewajiban mengatur perizinan, peredaran dan penggunaan pestisida agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida, di Ruang rapat Ditjen PSP, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Menurut dia, pestisida yang beredar di lapangan harus sesuai dengan komposisi yang didaftarkan. Jangan sampai setelah mendapat izin dan dikemas dalam botol ternyata dikurangi komposisinya. “Kasihan petani. Jangan merugikan petani,” tegas Sarwo Edhy dalam rapat yang dihadiri Tim Teknis Komisi Pestisida, Industri Pestisida dan Asosiasi.

Permentan 43/2019 merupakan hasil revisi atas Permentan 39/2015. Beberapa substansi perubahan di antaranya adalah tentang izin sementara yang sebelumnya diatur, maka pada Permentan 43/2019 tata cara permohonan ditetapkan Dirjen PSP.

Perpanjangan izin percobaan yang sebelumnya hanya  dilakukan 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun,  maka pada Permentan 43/2019 ini dapat diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu masing-masing 1 tahun.

Sarwo Edhy menambahkan, untuk meminimalisir dampak negatif dari kesehatan manusia maupun lingkungan, pemerintah Indonesia mengatur penggunaan pestisida.

Pestisida harus benar-benar sesuai dengan peraturan dan prosedur, sehingga manfaat yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan.

“Pelayan perizinan kita percepat, tapi kita tetap tidak meninggalkan azas kehati-hatiannya. Bagaimanapun pestisida itu tetap harus ramah lingkungan. Kita juga ingin memperkuat kelembagaan di bidang pestisida,” katanya.

Sarwo Edhy juga meminta Komisi Pestisida agar ikut mengawasi dan para pelaku usaha agar konsisten. Untuk itu, di lapangan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP-3) harus ditingkatkan, terutama di daerah sentra produksi. Pasalnya, pemalsuan pestisida masih sering terjadi.

“Asosiasi dan perusahaan bersama-sama dengan pemerintah melakukan pengawasan soal peredaran pestisida. Petani hendaknya lebih hati-hati dalam membeli pestisida,” tegasnya.

Sarwo Edhy mengatakan, pestisida palsu dan pestisida ilegal yang tidak diketahui mutu dan efikasinya sangat merugikan petani. Sebagai pengguna, petani sangat dirugikan karena harganya sama dengan produk aslinya tetapi kualitasnya rendah.

Pestisida Palsu

Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, (PSP), Muhrizal Sarwani mengatakan, ada beberapa persoalan dalam peredaran pestisida, di antaranya pestisida ilegal atau tidak terdaftar, pestisida palsu, serta mutu di luar batas toleransi.

“Untuk pestisida yang masa berlakunya sudah habis, kita tarik dari peredaran di pasar. Hingga kini ada 1.700 formulasi yang kita sudah tarik,” ujarnya.

Guna mencegah peredaran pestisida palsu dan ilegal, Muhrizal mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pestisida, baik di pusat maupun daerah.

Bahkan pemerintah sudah membentuk tim penyidik pegawai negeri sipil di pusat dan daerah. Penyidik PNS tersebut telah mendapat pelatihan dari Bareskrim. “Kita juga banyak membantu terkait dengan pengawasan, meskipun yang dihadapi cukup sulit untuk diselesaikan. Alhamdulillah di Brebes, misalnya, sudah dapat diselesaikan sampai penuntutan dan diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.

Hasil survei Insight Asia menyebutkan, sekitar 26% petani Indonesia pernah membeli pestisida palsu. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan merugikan petani.

Chairman Croplife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo menilai, pemalsuan pestisida merupakan masalah serius. Bahkan, hasil survey Insight Asia, sekitar 26% petani Indonesia pernah membeli pestisida palsu. “Jika total petani Indonesia sebanyak 40 juta orang, maka diperkirakan 10 juta petani pernah membeli pestisda palsu,” katanya.

Menurut Kukuh, dengan membeli pestisida palsu, petani yang sebelumnya berharap bisa mendapatkan hasil panen bagus, tapi karena pestisida palsu, justru mengalami kerugian dan pada akhirnya tanaman menjadi parah dan tidak panen.

“Tapi kita bisa mencegah pemalsuan pestisida. Bahkan, kasus terbaru kita bisa mengungkap pemalsunya,” tegasnya.

Anggota Croflife Indonesia, Mayang Marchiany mengatakan, nilai profit pestisida palsu mencapai 6,5 miliar dolar AS — sebuah nilai yang sangat besar, sehingga menarik investor membuat produk palsu dan ilegal.

Apalagi, oknum pemalsu tidak perlu susah melakukan pengujian dan registrasi. “Mereka bisa jualan dan mendapatkan keuntungan bersih,” katanya.

Namun, di balik itu, menurut Mayang, akibat buruknya dialami petani dan lingkungan. Bagi petani, akan mengalami gagal panen, lingkungan menjadi rusak, musuh alami hama juga akan mati. “Kita juga tidak bisa memmonitor penyebabnya, karena bahan aktif tidak bisa ketahui,” katanya.

Dengan adanya produk ilegal dan palsu, lanjut Mayang, juga akan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Berbeda dengan pestisida yang legal, karena sudah melalui berbagai uji, baik toksikologi, biologi dan uji lainnya. “Yang perlu dipertimbangkan lagi adalah potensi hilangnya pajak yang akan didapatkan pemerintah karena produk ilegal dan palsu,” katanya. PSP