Petani Jateng 90% Sudah Kantongi Kartu Tani

0
318

Jumlah petani di Provinsi Jawa Tengan (Jateng) sekitar sekitar 2,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,5 juta orang atau 90% sudah mengantongi Kartu Tani. Sisanya sebanyak 300.000 orang masuk dalam big data Kartu Tani.

“Kami terus mengebut pendataan untuk percepat program Kartu Tani. Saat ini, sekitar 300.000 petani saja yang belum menerima Kartu Tani. Bulan ini, sudah ada 194.871 kartu yang dalam proses pembagian,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Suryo Banendro, Senin (23/9/2019).

Suryo menerangkan, Kartu Tani selain untuk memastikan pemberian subsidi pada petani tepat sasaran, juga merupakan data riil petani yang memuat berbagai data petani, seperti jenis cocok tanaman, luas lahan, lokasi dan lainnya.

“Hal ini berguna untuk memantau produksi pertanian Jateng dengan baik. Selain itu penting untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Suryo.

Pihaknya menargetkan, dalam waktu yang tidak lama semua petani di Jateng sudah mendapatkan Kartu Tani. Pihaknya juga akan terus menyosialisasikan tentang penggunaan dan manfaat dari kartu tersebut.

Di Jateng, program Kartu Tani yang diluncurkan pada 2015 lalu oleh Gubernur Jateng bukan hanya untuk memudahkan para petani dan bicara soal pembagian pupuk bersubdisi saja. Namun, lebih dari itu, program ini upaya pendataan petani di Jateng sesuai kondisi di lapangan.

Program tersebut pun sebenarnya adalah pendataan untuk mengetahui siapa, tanam apa, di mana dan berapa luasannya, untuk kemudian diambil kebijakan yang sesuai bagi mereka.

Dalam beberapa kesempatan lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo  menegaskan, program Kartu Tani bukan hanya berbicara soal pupuk bersubsidi, namun lebih pada pendataan petani di lapangan.

Menurutnya, data pertanian itu penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan. “Saat ini, hanya Jawa Tengah yang memiliki data pertanian terlengkap, yang tidak dimiliki daerah lain. Mulai data siapa petaninya, di mana lokasinya, dia tanam apa, berapa luasannya dan lain sebagainya,” katanya.

Data-data tersebut, tambah Ganjar, sangatlah penting untuk dasar pengambilan kebijakan soal pertanian Jateng dan Indonesia di masa yang akan datang.

Terbaik Nasional

Tak heran bila akhirnya Kementerian Pertanian (Kementan) menobatkan program Kartu Tani Jateng termasuk 3 provinsi terbaik nasional. Penobatkan itu dilakukan dalam pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok-elektronik) di Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

“Penghargaan ini akan menjadi penyemangat untuk menyukseskan program Kartu Tani. Juga untuk menginspirasi daerah-daerah lainnya agar lebih menggenjot program Kartu Tani,” ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

Dia mengatakan, program Kartu Tani Jateng dinilai paling baik dibanding daerah lain karena sejumlah faktor. Di antaranya implementasi penyaluran, tingkat implementasi penggunaan, hingga upload e-RDKK sebagai database Kartu Tani.

“Seluruh program Kartu Tani nasional kemarin dievaluasi. Jateng yang terbaik dari segi implementasi, transaksi, hingga penyusunan e-RDKK sebagai basis data program Kartu Tani itu,” tegasnya.

Di tingkat implementasi penyaluran Kartu Tani, lanjut Sarwo Edhy, Jateng menjadi satu-satunya provinsi yang menyalurkan Kartu Tani ke seluruh petani di kabupaten atau kota. Total ada 35 kabupaten dan kota se-Jateng menjadi sasaran dari program Kartu Tani itu.

“Hingga saat ini, sudah ada 2,5 juta dari 2,8 juta petani Jateng yang telah mendapatkan Kartu Tani. Ini merupakan prestasi yang luar biasa,” ucapnya.

Bali

Sementara itu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tabanan, Bali telah menerbitkan 21.000 Kartu Tani. Dinas Pertanian Tabanan mengusulkan sekitar 31.000 lebih petani di daerah lumbung pangan ini untuk bisa mengantongi Kartu Tani.

“Pengajuan tersebut mengacu pada sejumlah persyaratan. Salah satunya, petani tidak memiliki luas lahan lebih dari 2 hektare (ha) dan NIK-nya jelas,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan, I Gusti Putu Wiadnyana di Tabanan, Rabu (25/9/2019).

Wiadnyana menjelaskan, pengajuan tersebut juga didasari pada jumlah rancangan definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dimasukkan ke sistem dari Kementan.

Nantinya, sistem tersebut juga akan diakses oleh Bank BNI sebagai pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam Kartu Tani ini untuk kemudian diverifikasi.

“Saat ini sudah terbit atau sudah diverifikasi 21.000 lebih Kartu Tani, sedangkan sisanya masih menunggu proses verifikasi dari pihak perbankan,” katanya.

Dia mengatakan, dari total 31.000 lebih petani yang diusulkan tersebut, sebagian besar merupakan petani lahan sawah dan sebagian kecil merupakan petani kebun. “Petani kebun ini rata-rata ada di daerah Selemadeg Barat dan Pupuan. Sementara daerah lain atau sisanya merupakan petani sawah,” ujarnya.

Menurut dia, setelah petani mengantongi Kartu Tani, maka penyaluran pupuk subsidi  menjadi terkontrol. Dari awal tahun 2019, kebutuhan pupuk bersubsidi di petani sudah terhubung langsung ke Kartu Tani. “Artinya, dengan Kartu Tani pemberian subsidi pupuk menjadi tepat sasaran ke petani langsung sebagai penerima (pemegang Kartu Tani),” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, I Nyoman Budana mengungkapkan, sebelum diterapkan nantinya, program terkait Kartu Tani sudah dilakukan sosialisasi ke para petani di Kabupaten Tabanan.

Dia mengakui, kendala di lapangan ada sejumlah temuan dari NIK petani yang ganda, namun atas temuan tersebut pihaknya sudah berkordinasi dengan dinas terkait. “Mudah-mudahan penerapan Kartu Tani ini bisa segera direalisasikan, karena sistem ini akan mempermudah pemberian bantuan dari pemerintah dengan langsung ke petani selaku pemagang kartu tani,” tandasnya. PSP