Terverifikasi, 5 Juta Ha Lahan Sawah Abadi

0
179

Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah terverifikasi oleh  pemerintah saat ini mencapai luas 5 juta hektare (ha) atau 70,3% dari total lahan baku sawah versi Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan sebagai lahan sawah abadi, yaitu 7,1 juta ha.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah kini sedang melakukan verifikasi terhadap sisa lahan 2,1 juta ha lagi.

“Kita upayakan agar semua lahan sawah yang produktif tidak boleh diganggu gugat,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Lahan Sawah di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Tujuannya agar menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurut Sarwo Edhy, luasan 5 juta ha LP2B yang sudah terverifikasi merupakan sawah dengan irigasi yang bagus. Tingkat produktivitasnya cenderung bervariasi, yaitu antara 5,2 ton/ha-8,0 ton/ha.

 “Kalau setiap tahun ditanam tiga kali, ya tinggal dikalikan tiga,” katanya. Sarwo Edhy menekankan, pemerintah berupaya mempertahankan lahan sawah yang masuk dalam LP2B.

Upaya tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diteken Presiden Joko Widodo pada September 2019.

Perpres tersebut utamanya ditujukan agar tingkat alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah, semakin terkendali. Sebab, kata Edhy, akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang mengusulkan untuk melakukan alih fungsi terhadap lahan sawah. Baik untuk dijadikan sebagai kawasan industri ataupun permukiman.

Salah satu daerah yang sudah mengusulkan adalah Jawa Tengah. Edhy mengatakan, provinsi tersebut telah mengajukan rencana alih fungsi lahan sekitar 214.000 ha. “Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti sawah produktif kita berkurang begitu saja,” ucapnya.

Insentif

Pemerintah sudah menyiapkan insentif untuk mendorong pemerintah daerah tidak melakukan alih fungsi lahan sawah. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, insentif diberikan dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah.

Insentif juga diberikan kepada masyarakat yang memiliki dan/atau mengelola lahan sawah yang ditetapkan LP2B. Edhy menjelaskan, insentif dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, percepatan sertifikasi tanah hingga sarana dan prasarana irigasi, sesuai dengan kemampuan negara. “Insentif ini juga sudah tertuang dalam Perpres 59/2019,” tuturnya.

Kehadiran Perpres tersebut dapat menekan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Alasannya, dalam Perpers ini pemerintah pusat memberikan insentif kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai  sawah abadi atau masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).

Sarwo Edhy mengatakan, luas alih fungsi lahan pangan — khususnya sawah menjadi nonsawah — semakin meningkat pesat. Dari tahun ke tahun konversi lahan meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perumahan.

“Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Menurut dia, pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Petani Tertarik

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, mengatakan menyambut baik keluarnya keluarnya Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan dipastikan petani tidak akan mengalihfungsikan lahannya karena adanya insentif yang diberikan pemerintah.

“Salah satu insentif yang diberikan pemerintah nantinya adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini akan mendorong petani untuk pertahankan lahan sawahnya,” katanya

Alih fungsi lahan menjadi perhatian Kementan setelah keluarnya hasil pemotretan lahan baku sawah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), yang menyebutkan telah terjadi penurunan luas sawah di Indonesia.

Pada tahun 2013, luas lahan sawah masih 7,75 juta ha, namun lima tahun berselang (tahun 2018) berkurang menjadi 7,1 juta ha atau terjadi penurunan sekitar 650.000 ha. Konversi lahan ini terjadi untuk perumahan, industri dan infrastruktur, seperti jalan.

Dengan keluarnya Perpres No. 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka diharapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah menjadi lahan nonsawah, seperti lahan perumahan, kawasan industri dan lainnya.

Bagi petani yang mempertahankan atau tidak menjual sawahnya, seusai pasal 18 Perpres 59/2019, pemerintah akan memberikan insentif. Pasal ini diyakini Winarno akan menarik petani pemilik sawah untuk masuk ke dalam peta lahan  sawah  dilindungi (PLSD).

“Insentif ini untuk merangsang petani agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Jika tidak ada insentif itu, ya nantinya akan sulit dan petani bisa menjual sawahnya seperti yang terjadi selama ini,” katanya.

Berdasarkan Perpres No. 59/2019 pasal 20 ayat 2, insentif yang akan diberikan pemerintah adalah sarana dan prasarana pertanian,  sarana dan prasarana  irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nah, “bentuk lain” dalam pasal itu yang dimaksud Winarno adalah berupa Kartu Tani dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Modal Awal untuk usaha tani.

“Pemberian insentif ini menjadi daya tarik. Kita harapkan pemilik lahan sawah mempertahankan lahannya karena insentif yang menarik adalah pembebasan PBB, pemberian Kartu Tani dan sarana prasarana produksi lainnya,” tegas Winarno.

Menurut dia, insentif yang akan diberikan itu, baik berupa sarana produksi, mapun insentif lainnya, akan membuat petani mempertahankan lahan sawahnya. Meskipun pemberian insentif juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara (pasal 21), namun Winarno yakin insentif itu tetap akan jadi prioritas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ada dana,

“Negara punya anggaran. Jadi, bisa diatur walau porsinya akan dibagi-bagi. Semuanya ada porsinya, sehingga tidak ada lagi pertanyaan tidak ada dana,” tegasnya. PSP