Mentan SYL: Tangkal Konversi Lahan dengan Insentif

0
215

Konversi lahan pertanian sulit untuk dihindari. Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) akan menangkalnya dengan memberikan insentif kepada pemilik, jika mereka tidak menjual lahan pertaniannya.

Aturan untuk menahan laju konversi lahan pertanian sudah ada, tinggal dijalankan dengan baik dan benar. Aturan terbaru adalah Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Kehadiran Perpres 59 tahun 2019 ini diharapkan dapat menekan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Alasannya, dalam Perpers ini pemerintah pusat memberikan insentif kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai  sawah abadi atau masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).

Kementerian Pertanian (Kementan)  sebenarnya secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, di antaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian (Alsintan), pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, SYL  saat ini tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

“Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi,” ujar Syahrul, Rabu (13/11/2019) dalam siaran siaran pers Kementan.

Menurut dia, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

“Rujukan kita adalah BPS. Jadi, datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 mencatat, luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hectare (ha). Padahal, luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta ha.

“Dalam 100 hari ini, kita  ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta jiwa. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mentan SYL juga menjelaskan bahwa pejabat pemerintah yang  berwenang menerbitkan izin pengalihfungsi lahan dan kedapatan melakukan alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

“Pemerintah daerah saya minta memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan lumbung pangan daerah, dengan mempertahankan lahan pertanian,” jelas SYL.

Selain itu, konversi lahan pertanian bisa dilakukan selama ada rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian dengan syarat memiliki surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dikonversi tersebut.

Kawal Ketat

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan Sarwo Edhy mengatakan pihaknya akan melakukan pengawalan ketat pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) .

LP2B akan di tetap dalam Perda (Peraturan Daerah) RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU 41/2009 dan Peraturan turunannya dapat dilaksanakan lebih optimal.

Disebutkan, Kementan telah mengoptimalkan program LP2B di 16 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Dia menyebutkan, LP2B yang sudah terverifikasi oleh  pemerintah saat ini mencapai luas 5 juta ha atau 70,3% dari total lahan baku sawah versi Kementerian ATR/BPN yang ditetapkan sebagai lahan sawah abadi, yaitu 7,1 juta ha.

“Pemerintah kini sedang melakukan verifikasi terhadap sisa lahan 2,1 juta ha lagi. Kita upayakan agar semua lahan sawah yang produktif tidak boleh diganggu gugat,” katanya.

LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Tujuannya agar menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurut Sarwo Edhy, luasan 5 juta ha LP2B yang sudah terverifikasi merupakan sawah dengan irigasi yang bagus. Tingkat produktivitasnya cenderung bervariasi, yaitu antara 5,2 ton/ha-8,0 ton/ha.

“Kalau setiap tahun ditanam tiga kali, ya tinggal dikalikan tiga,” katanya. Sarwo Edhy menekankan, pemerintah berupaya mempertahankan lahan sawah yang masuk dalam LP2B.

Upaya tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diteken Presiden Joko Widodo pada September 2019.

Perpres tersebut utamanya ditujukan agar tingkat alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah, semakin terkendali. Sebab, kata Edhy, akhir-akhir ini banyak kepala daerah yang mengusulkan untuk melakukan alih fungsi terhadap lahan sawah. Baik untuk dijadikan sebagai kawasan industri ataupun permukiman.

Salah satu daerah yang sudah mengusulkan adalah Jawa Tengah. Edhy mengatakan, provinsi tersebut telah mengajukan rencana alih fungsi lahan sekitar 214.000 ha. “Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai nanti sawah produktif kita berkurang begitu saja,” ucapnya. Atiyyah Rahma/PSP