Penyuluh, Setia Sampai Ujung Usia

0
54
Wagub Jabar Uu Rizhanul Ulum (paling tengah) bersama (dari kiri) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalamah, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IPKINDO Eka W. Soegiri, dan Ketua IPKINDO Jabar Muhtar saat Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Kamis (7/11/2019).

Dengan tegap dan bersemangat, paduan suara Ikatan Penyuluh Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya menyanyikan Mars Penyuluhan. Suara yg membahana serta kekompakannya sungguh menggetarkan hati dan membangkitkan semangat serta motivasi yang mendengarkannya.

Padahal, mereka rata-rata sudah tidak muda lagi, bahkan ada yang dengan hitungan bulan akan mengakhiri bakti sebagai pegawai negeri.

Itulah suasana Musyawarah Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Kamis (7/11/2019). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rizhanul Ulum serta dihadiri oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalamah, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat IPKINDO Eka W. Soegiri. Lebih dari 200 penyuluh kehutanan se Jawa Barat juga hadir pada kesempatan tersebut.

Wagub Uu Rizhanul menegaskan pentingnya peran penyuluh kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Jabar. Dia menyatakan ada dua fungsi utama penyuluh kehutanan. Pertama memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan dan lingkungan hidup, dan kedua memberikan pendampingan kepada masyarakat.

“Musyawarah ini untuk memberikan kembali gairah insan-insan penyuluh kehutanan di Jawa Barat agar lebih peduli terhadap kehutanan,” kata dia.

Keberadaan penyuluh di Jabar makin strategis karena provinsi itu sudah menggagas program reboisasi untuk kawasan hutan yang gundul. Dalam waktu dekat, Wagub Uu, menyatakan Pemprov Provinsi Jabar akan melakukan penannam pohon berbuah di Kabupaten Sumedang.

“Pemda Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan balai-balai benih, termasuk dengan masyarakat, membuat gerakan (penanaman pohon). Jadi, program tentang reboisasi, penanaman pohon berbuah, dan yang lainnya sedang kita galakan,” katanya.

Peran penyuluh kehutanan yang strategis itu akan berdampak langsung pada kelestarian hutan. Apalagi, total luas kawasan hutan di Jabar mencapai 816.603 hektare atau 22,01% dari total luas wilayah Jabar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/2003.

Tantanganya adalah jumlah penyuluh saat ini terus terancam menyusut karena banyak diantara mereka yang telah berusia senja dan memasuki masa pensiun. Sementara rekrutmen baru tidak ada. Saat ini tersisa 248 petugas dari awalnya 700 petugas penyuluh ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jabar. Menurut Wagub Uu, jumlahnya tersebut kurang ideal, untuk sekelas provinsi yang memiliki penduduk terbanyak dan salah satu wilayah terluas di Indonesia.

“Hari ini saya mendengar kurangnya penyuluhan di Jawa Barat karena dari 700 penyuluh di Jabar tinggal 248 petugas itu karena banyak yang pensiun,” kata Wagub.

Di lapangan,  penyuluh ASN mendapat dukungan dari Penyuluh Kehutanan Swadaya MAsyarakat. Namun, jumlah PKSM pun masih minim. Tak adanya payung hukum untuk tenaga PKSM membuat Pemerintah Jabar tak bisa mengalokasikan anggaran dan memberikan kesejahteraan pada mereka.

Wagub Uu mengungkapkan, Pemerintah Jabar sedang menyiapkan legalitas agar keberadaan PKSM memiliki payung hukum yang kuat. “Ini sedang diproses legalitasnya. Kalau legalitasnya sudah selesai kemudian anggarannya sudah disediakan, baru ada pengangkatan bagi mereka penyuluh mandiri yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Data IPKINDO, ketersediaan penyuluh di Jabar saat ini terdiri dari 248 orang ASN dan 1.223 orang PKSM. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari ideal. Mengacu kepada Undang-undang No 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan, jumlah ideal penyuluh di Jabar adalah 1.740 orang

Pemerintah pusat maupun daerah memang selayaknya segera mengambil langkah dan keputusan tepat agar keberadaan dan eksistensi Penyuluh Kehutanan tidak pudar, berkurang dan hilang. Perlu solusi segera agar peran penyuluh sebagai pendamping masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan tetap berdaya.

Apalagi saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan Perhutanan Sosial sebagai wujud nyata pemberian akses pengelolaan hutan bagi masyarakat yang mutlak diperlukan pendampingan dari Penyuluh Kehutanan yang berpengetahuan, trampil dan berkepribadian.

Ketua umum DPP IPKINDO Eka W Soegiri menyerukan agar kondisi penyuluhan kehutanan Jabar saat ini jangan sampai mengurangi semangat untuk mensukseskan program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Dia mengajak para penyuluh untuk meningkatkan soliditas di internal IPKINDO agar semakin kokoh dan kompak menjalankan fungsi penyuluhan untuk advokasi, mediasi dan konsultasi bagi masyarakat.

“Bangun dan tingkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar terwujud semangat dan kebersamaan membangun Jabar,” katanya.

Sebuah seruan yang tak muluk-muluk memang. Harapannya Penyuluh Kehutanan bisa terus menjadi agen-agen pembangunan di tingkat tapak untuk mewujudkan masyarakat sejahtera hutan lestari terjaga.

Sayup-sayup masih terngiang Mars Penyuluhan “…… tugas mulia mewujudkan masyarakat makmur sejahtera……”. Sugiharto