Cegah Deforestasi, Hutan di Luar Kawasan Dipertahankan

0
316
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto (keempat dari kiri) bersama pembicara lainnya usai sesi panel di Paviliun Indonesia Pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 di Madrid, Spanyol, Jumat (6/12/2019)

Kebijakan pengelolaan lestari Indonesia mencakup hutan di luar kawasan hutan yang mencapai 7,9 juta hektare (ha). Kebijakan ini bisa mencegah deforestasi dan pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada perubahan iklim.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTL KLHK) Sigit Hardwinarto menjelaskan, Indonesia telah membagi 125,2 juta ha kawasan hutan sesuai fungsinya.

“Rinciannya, 29,1 juta ha sebagai kawasan hutan produksi tetap, 26,7 juta ha sebagai kawasan hutan produksi terbatas, 29,5 juta ha sebagai kawasan hutan lindung, 27,3 juta ha sebagai kawasan konservasi, dan 12,8 juta ha hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kebutuhan pembangunan,” kata dia saat diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25 UNFCCC di Madrid, Spanyol, Jumat (6/12/2019) sore waktu setempat.

Sementara lahan di luar kawasan hutan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) luasnya mencapai 67,4 juta hektare. Meski bukan kawasan hutan, ternyata 12% diantaranya masih memiliki tutupan hutan luasnya 7,9 juta ha.

“Hutan yang ada ini tetap akan diarahkan untuk dikelola secara lestari,” kata Sigit.

Sekretaris Direktorat Jenderal PKTL KLHK Kustanta Budi Prihatno menjelaskan saat ini, dengan dukungan dari badan PBB untuk pembangunan UNDP dan Global Environtment Facility (GEF), Direktorat Jenderal PKTL KLHK sedang memperkuat perencanaan dan pengelolaan hutan di APL. Lokasi awal proyek dilaksanakan di Kalimantan.

Menurut Kustanta, APL sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat cq KLHK tetap mendorong agar hutan yang ada dipertahankan kelestariannya. “Kami bekerja untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dimanapun lokasinya,” katanya.

Di Kalimantan, masih ada 2,3 juta ha hutan pada APL. Sekitar 10% diantaranya sudah dialokasikan dengan berbagai penggunaan dan perizinan. Karena status lahannya, hutan di APL rawan dikonversi. Padahal tutupannya masih ada yang berupa hutan sekunder bahkan primer.

“Hutan itu berisiko mengalami deforestasi yang berdampak pada rusaknya iklim mikro dan kesejahteraan masyarakat setempat. Juga mengancam flora dan fauna yang ada,” kata Kustanta.

Dia melanjutkan, untuk mempertahankan hutan di APL, pihaknya mendorong perencanaan dan pengelolaan hutan yang inklusif yang melibatkan pemerintah daerah juga masyarakat.

Sementara itu Bupati Sintang Jarot Winarno mengungkapkan, di Sintang masih ada sekitar 61.980 ha tutupan hutan di APL. “Kami berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutan itu,” katanya.

Menurut Jarot, tutupan hutan tersebut bisa dikelola masyarakat setempat dengan pola agroforestri. Masyarakat menanam komoditas JAPP yang merupakan akronim dari jengkol, aren, petai, dan pinang.

“Atas usulan masyarakat, saya akan terbitkan surat keputusan hutan desa agar hutan tersebut tidak dikonversi,” katanya. Sugiharto