DPR Minta Pemda Menjaga Lahan Pertanian

0
70

DPR minta Pemerintah Daerah (Pemda) menjaga lahan pertanian jangan sampai beralih fungsi. Sebab, jika ada pembiaran, maka swasembada pangan tidak tercapai maksimal.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengatakan, swasembada pangan tidak akan tercapai secara maksimal jika ada pembiaran terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian.

“Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Untuk ganti lahan itu, digulirkan program pencetakan sawah baru,” katanya saat Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian di Senayan, Senin (17/2/2020).

Menurut Anggota Komisi IV DPR yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini, ada lahan sawah existing dengan prasarana dan irigasi yang sudah terbangun dengan baik,  justru tidak mampu dijaga.

“Ada unsur pembiaran yang dilakukan Pemda. Padahal, lahan pertanian dilindungi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” kata Firman.

Dia menegaskan, Pemda jangan bersifat pragmatis,  yakni melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari sektor retribusi. Pertanian jangan dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD.

Pemda-pemda jangan hanya tertarik untuk  membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. “Kalau ini dibiarkan, maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis,” tegasnya.

Politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, dalam sejarahnya produksi pangan Indonesia ditopang dari NTB, Jateng, Jatim, Jabar, Sulsel. “Hemat saya, produksi pangan, terutama padi, dikonsentrasikan di daerah tersebut,” pungkasnya.

Harus Dikendalikan

Sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menyiapkan diri menghadapi dinamika termasuk tantangan dalam dunia pertanian, yaitu alih fungsi lahan.

“Produksi padi nasional ke depan terancam jika laju alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah, menjadi non sawah tidak dikendalikan,” kata.

Menurut dia, pemerintah sebetulnya sudah berupaya melindungi lahan sawah produktif dengan membuat UU Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bukan hanya itu saja, Presiden juga sudah menandatangani Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. “Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen kita bersama bahwa urusan alih fungsi lahan harus kita lawan,” ujarnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Farida Patittingi  mengatakan, Pemkab/Pemkot menjadi ujung tombak dalam pengendalian alih lahan tersebut dengan menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Setidaknya, sampai saat ini sudah ada 67 Kabupaten/Kota yang sudah menerbitkan Perda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan 221 Kabupaten/Kota yang menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy meminta Pemda atau Dinas Pertanian (Distan) untuk menolak setiap permohonan izin alih fungsi lahan pertanian.

“Jika area persawahan dialihfungsikan menjadi bangunan, maka upaya budidaya pertanian akan menjadi sia-sia. Warga pun akan kesulitan untuk mendapatkan makanan,” katanya.

Dia menyebutkan, untuk mencegah alih fungsi tersebut, maka Pemda diharapkan tidak memberikan izin bangunan yang akan berdiri di area persawahan — terutama yang berada di zona lahan abadi.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, H. Ali Efendi menyambut baik permintaan Kementan untuk menyelamatkan lahan pertanian. Dia menegaskan akan menolak pengajuan izin alih fungsi lahan di zona-zona lahan abadi. Pasalnya, di Kabupaten Cirebon belum ada aturan mengenai zonasi lahan abadi.

“Kabupaten Cirebon sudah memiliki Perda lahan abadi, namun untuk zonasi belum diatur dalam Perda. Meski demikian, kami akan tetap mengamankan sawah-sawah produktif,” tegas Ali.

Ali menjelaskan, peruntukan lahan abadi terdapat sekitar 45.000 ha. Seluas 40.000 ha lahan pertanian, 2.000 ha holtikultura, serta 3.000 ha perkebunan, sehingga total ada 45.000 ha.

Selanjutnya dia juga menyampaikan, setiap kecamatan rata-rata punya zonasi lahan abadi. Namun untuk pertanian, sebagian besar ada di wilayah barat, seperti Gegesik dan lainnya. Dia juga berharap, zonasi lahan abadi segera diatur dalam Perda.

“Karena dengan adanya Perda, Dinas Pertanian bisa lebih bebas bergerak karena memiliki dasar hukum. Walau belum ada Perda zonasinya, kita akan tolak setiap permohonan izin alih fungsi lahan di zona-zona lahan abadi,” katanya.

Dirjen PSP Sarwo Edhy menegaskan, pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi petani pemilik lahan untuk mencegah lahan sawahnya dialihfungsikan menjadi properti.

“Kalau petani bisa pertahankan lahan agar tidak dialihfungsikan, kita akan bantu benih, pupuk, dan sebagainya. Kalau petani mau mengolah lahannya lebih lanjut, kita akan bantu alat mesin pertaniannya,” katanya.

Kementan akan fokus menyalurkan insentif non-fiskal berupa subsidi benih, pupuk, atau alat mesin pertanian (Alsintan). “Namun, kalau insentif keuangan sampai saat ini belum disepakati (skema dan nominalnya). Itu nanti dari ATR/BPN, kita lebih ke budidaya pertaniannya,” imbuhnya. PSP