Gula Rafinasi Mengguyur Pasar

0
110
Penjualan gula (ilustrasi)

Harga gula belakangan ini tidak lagi manis buat konsumen. Sejak awal tahun hingga awal April 2020, harga terus merangkak naik. Di sejumlah pasar modern dan pasar tradisional, harga gula kristal putih (GKP) pada awal April 2020 sempat mencapai Rp19.000/kg. Harga ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp12.500/kg.

Untuk mengatasi lonjakan harga itu, pemerintah langsung menerapkan jurus pamungkas berupa pembukaan keran impor gula mentah (raw sugar) dan GKP. Hal itu merupakan tindak lanjut Rakortas pada September dan Desember 2019 lalu — yang mengamanatkan perlu dilakukan impor sebesar 495.000 ton GKP atau setara 521.000 ton gula mentah (raw sugar).

Kemendag telah menerbitkan 15 Persetujuan Impor (PI) sebanyak 520.802 ton gula. Hingga 9 April 2020, PI yang terealisasi sebesar 422.052 ton atau 81,04%.

Kemendag juga menerbitkan 6 Persetujuan Impor produk raw sugar sebanyak 265.800 ton untuk periode pemasukan sampai Juni 2020 dan sebesar 135.640 ton masih dalam proses penerbitan. Saat ini terdapat sisa 43.650 ton yang dapat diajukan untuk permohonan izin impor baru.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, pemberian izin impor itu merupakan tindak lanjut Rakortas pada September dan Desember 2019 lalu yang mengamanatkan perlu dilakukan impor GKP sebesar 495.000 ton atau setara 521.000 ton gula mentah.

Realokasi

Yang terbaru, upaya memenuhi kebutuhan gula juga dilakukan dengan realokasi stok gula industri rafinasi sebesar 250.000 ton menjadi gula konsumsi. “Hal ini sesuai risalah Rakortas 20 Maret 2020 dan telah mendapatkan persetujuan Presiden RI,” papar Mendag, usai meninjau salah satu industri gula rafinasi di Banten, beberapa waktu lalu.

Menurut Mendag, penugasan dari pemerintah untuk memproduksi gula konsumsi dari raw sugar dilakukan berdasarkan Surat Penugasan No. 298/M-DAG/SD/2/2020.

Soal realokasi stok gula industri rafinasi, Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Bernardi Dharmawan mengatakan, ada 9 anggota AGRI dan satu non anggota yang mendapatkan penugasan dari pemerintah.

“Saat ini pabrik-pabrik sudah mulai produksi dan distribusi. Kami harap pasokan dapat segera mengisi kekosongan di pasar,” ujar Bernardi kepada Agro Indonesia, Jumat (17/04/2020).

Menurutnya, penugasan untuk merealokasi raw sugar dan memproduksinya menjadi GKP diterima anggota AGRI tanggal 23 Maret 2020 dan pabrik gula rafinasi anggota AGRI yang mendapatkan penugasan langsung memulai produksi dan distribusi pada tanggal 1 April 2020.

Dia juga menyatakan, penugasan itu tidak akan menimbulkan adanya rembesan gula rafinasi di pasar umum karena gula yang diproduksi anggota AGRI sesuai penugasan dari pemerintah adalah gula kristal putih (GKP).

“Sebagian besar AGRI menjual ke Distributor (D1) dan juga ke APRINDO dan Food Station. Produk yang dijual adalah GKP. Jadi, tidak ada efek terjadinya rembesan gula rafinasi di pasar umum,” tegasnya.

Data per 9 April yang dilontarkan Kemendag menyebutkan, penugasan terhadap industri gula rafinasi untuk merealokasi gula mentahnya dan mengolahnya menjadi GKP telah berjalan baik.

Misalnya saja penugasan pemerintah kepada PT Angels Product dan PT Sentra Usahatama Jaya telah dilaksanakan dengan baik. PT Angels Product — yang berlokasi di Bojonegara — mendapatkan mandat mengolah 10.000 ton gula konsumsi dan sudah terealisasi 3.000 ton. Sisanya masih terus diproduksi.

Begitu juga dengan  PT Sentra Usahatama Jaya, yang berlokasi di Kawasan Industrial Estate Cilegon II (KIEC II), telah mendapatkan penugasan 20.000 ton dan saat ini sudah terdistribusi sebanyak 2.025 ton.

Walaupun diharuskan melakukan realokasi bahan baku, Bernardi menyatakan hal itu tidak akan mengganggu kegiatan utama anggota AGRI untuk memproduksi gula rafinasi untuk kebutuhan industri. “Sejauh ini belum tergganggu. AGRI tetap memprioritaskan produksi gula industri,” paparnya.

Mengenai penggunaan bahan baku yang terpakai, Bernardi menjelaskan bahwa raw sugar yang terpakai untuk produksi GKP itu nantinya akan digantikan oleh pemerintah melalui penerbitan alokasi impor raw sugar untuk industri gula rafinasi pada semester II tahun 2020.

“Penggantian akan diberikan pada semester II/2020. Alokasi impor untuk produsen gula rafinasi  akan ditambahkan sesuai jumlah raw sugar yang digunakan untuk realokasi,” ucap Bernardi.

Pada semester I/2020, pemerintah telah menetapkan alokasi impor raw sugar untuk industri gula rafinasi sebesar 1,6 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 1,44 juta ton telah diterbitkan persetujuan impornya.

Banjir Gula

Kebijakan pemerintah membuka kran impor gula dalam jumlah besar dan menugaskan industri rafinasi untuk merealokasi raw sugar miliknya untuk diolah menjadi GKP mendapat protes keras dari petani tebu.

“Kebijakan pemerintah itu sudah kelewatan. Memanfaatkan kondisi yang terjadi di dalam negeri,” sergah Ketua DPP Andalan APTRI, Soemitro Samadikun kepada Agro Indonesia, Sabtu (18/04/2020).

Menurutnya, pembukaan kran impor gula secara besar-besaran di saat pabrik-pabrik gula di dalam negeri memasuki musim giling adalah kebijakan yang tidak tepat. Hal ini akan membuat membanjirnya stok gula di dalam negeri.

Dia menyebutkan, saat ini saja di Sumatra Utara semua PG sudah melakukan kegiatan giling, di Lampung juga mayoritas PG-nya sudah beroperasi. Sementara untuk wilayah Jawa, kegiatan giling baru dimulai awal Mei karena terkendala penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

“Dengan mulainya musim giling, tentunya pasokan gula di dalam negeri akan banyak. Jika ditambah lagi dengan impor, ya kasihan petani tebu di dalam negeri karena mereka akan merugi,” ucap Soemitro.

Dia menilai, kebijakan impor yang diterapkan pemerintah sudah terlambat. Seharusnya, kegiatan impor dilakukan beberapa bulan lalu dan dalam bentuk GKP. “Harusnya impor dilakukan beberapa bulan lalu dan bentuknya juga GKP, sehingga bisa langsung didistribusikan sehingga harga bisa tetap stabil,” paparnya.,

Dia mengingatkan, dengan banyaknya gula yang masuk ke dalam negeri, maka stok gula akan banjir dan kondisi ini akan merugikan petani tebu di dalam negeri karena gula hasil panen tebu mereka akan sulit terserap ke pasar.

“Kalau stok membanjir, maka petani tebu yang paling dirugikan dari kebijakan pemerintah itu,” ungkapnya.

Soemitro juga menyatakan, kenaikan harga gula dalam batas wajar memang sudah harus terjadi mengingat sudah beberapa tahun lamanya harga patokan pembelian (HPP) gula nasional tidak mengalami kenaikan. Sementara komoditas lainnya, seperti beras baru saja direvisi HPP-nya.

“Seharusnya HPP gula direvisi lagi oleh pemerintah karena sudah lama tidak
berubah,” tegasnya.

Saat ini, HPP gula ditetapkan sebesar Rp9.700/kg sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No. 885/M-DAG/SD/8/2017 tentang Pembelian dan Penjualan Gula oleh Bulog. B Wibowo

Bulog Hanya Dijatah 50.000 Ton

Selain memberi penugasan kepada pabrik gula rafinasi untuk menyediakan pasokan gula konsumsi, pemerintah pun memberi penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengimpor GKP siap konsumsi masing-masing sebesar  50.000 ton.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan pihaknya langsung memproses importasi GKP itu setelah mendapatkan izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Kami langsung memprosesnya dengan melakukan tender importasi gula kristal putih,” ujarnya kepada Agro Indonesia, Sabtu (18/04/2020).

Menurutnya, gula impor itu akan masuk secara bertahap mulai akhir April 2020. Adapun izin impor GKP yang diberikan Kemendag berlaku hingga akhir tahun 2020.

“Karena negara asal impor gula itu adalah India yang sedang melakukan lockdown, kemungkinan gula itu baru masuk ke Indonesia pada akhir April ini,” jelasnya.

Dia mengatakan, gula hasil impor tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk kegiatan stabilisasi harga dan pasokan gula di dalam negeri, terutama dalam menghadapi hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Iqbal juga menyatakan, GKP yang diimpor itu nantinya dapat mengisi kekurangan pasokan gula di dalam negeri yang telah menyebabkan terjadinya lonjakan harga komoditas itu.

Diakui, memang saat ini sudah ada pabrik gula (PG) di dalam negeri sudah ada yang melakukan kegiatan giling sehingga hasilnya bisa menambah stok gula di pasaran. “Namun, untuk PG yang ada di Jawa, kegiatan giling belum dimulai hingga akhir April. Kemungkinan baru bisa di bulan Mei sehingga gula impor Bulog dapat membantu menambah pasokan di pasaran,” ucapnya.

Terkait volume impor yang diberikan Kemendag hanya 50.000 ton, Iqbal menyatakan pihak Perum Bulog tetap menerima berapapun alokasi impor yang diberikan pemerintah.

“Pemberian alokasi impor GKP tentunya telah dilakukan pemerintah dengan memperhitungkan pelbagai hal. Kami tetap menerima alokasi impor yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog,” jelasnya.

Sebelumnya, pada awal Februari 2020, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengusulkan agar pemerintah segera mengimpor GKP sebanyak 200.000 ton. “Banyak pihak yang minta kalau Bulog harus punya stok (gula). Kita sampaikan itu ke rapat koordinasi (rakor) bahwa kami butuh untuk stabilisasi harga,” ungkap Tri.

Usulan itu dilontarkan, mengingat panen tebu untuk kebutuhan produksi gula dalam negeri akan jatuh setelah Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan, di bulan Ramadan dan Idul Fitri dapat dipastikan kebutuhan gula konsumsi akan melonjak drastis.

Namun kenyataannya, Kementerian Perdagangan hanya memberikan alokasi impor GKP kepada BUMN sektor pangan ini sebesar 50.000 ton atau sama dengan alokasi impor GKP yang diberikan kepada BUMN lainnya, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). B. Wibowo

Baca juga:

Banjir Gula Ancam Petani

PG Baru Didorong Perluas Areal Tebu

Tabloid Agro Indonesia Edisi No. 763 (21-27 April 2020)