PTPN Enggan Beli Putus Gula Petani

0
104

Pabrik gula (PG) PTPN ternyata tidak mau menjalankan surat edaran Dirjen Perkebunan agar membeli putus tebu petani, tidak lagi dengan sistem bagi hasil. Akibatnya, ratusan ribu ton gula petani menumpuk. Untungnya, lewat fasilitasi pemerintah, 12 importir gula mau menyerap gula petani.

Kebijakan impor gula serta realokasi gula rafinasi 250.000 ton untuk gula konsumsi pada April dan menjelang Ramadhan akhirnya terbukti memukul petani gula (AgroIndonesia No. 763). Kebijakan menjelang masuk musim giling itu memang terbukti ampuh menurunkan harga gula yang terbang sampai Rp19.000/kg. Namun, efek penurunan itu terus dirasakan petani ketika musim giling dimulai Mei sampai kini, yang puncaknya pada Agustus. Harga jual gula petani terus merosot.

“Pedagang enggan membeli gula petani karena masih punya stok gula impor. Kami menilai penurunan harga gula musim giling tahun ini jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Harga gula petani masih bisa turun terus sampai batas harga acuan pemerintah yang saat ini masih berlaku, yakni Rp9.100/kg karena musim giling akan berlangsung selama 4 sampai 5 bulan ke depan,” jelas Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, Sabtu (18/7/2020).

Kini, kata Soemitro, ada 600.000 ton gula milik petani di gudang-gudang PG. Lho? Mengapa masih ada gula petani di pabrik? Bukankah ada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Nomor 593/TI.050/E/7/2019 yang mengatur pembelian tebu petani oleh PG tidak lagi dengan bagi hasil, tapi menjadi beli putus alias SPT?

Soemitro mengakuinya, tapi dia menilai PG sulit melakukan itu karena butuh dana yang besar untuk membeli tebu petani. “Mungkin untuk pabrik gula swasta sistem beli putus bisa diterapkan. Tetapi untuk PG berstatus BUMN, hal itu sulit dilakukan karena terkendala pendanaan,” tuturnya.

Hal itu juga diakui oleh Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Ditjen Perkebunan, Kementan, Henratmojo Bagus Hudoro. Menurutnya, PG PTPN berkilah tidak punya modal.

“PG milik BUMN sampai saat ini belum melaksanakan sistem beli putus. Mereka masih menggunakan sistem bagi hasil. Alasannya karena  modal,” kata Bagus, Sabtu (18/7/2020).

Padahal, dengan sistem beli putus, ada transparansi antara petani dengan PG. Pasalnya, petani langsung tahu harga jual tebu mereka. Pembayarannya pun tidak lama. Sistem beli putus ini malah sudah berjalan di PG swasta.

Untungnya, di saat harga lelang gula petani yang terus merosot, pemerintah memfasilitasi kesepakatan 12 importir — 9 produsen rafinasi dan 3 importir gula — untuk menyerap gula petani di harga Rp11.200/kg. Meski belum tahu berapa volume pembelian, minimal, untuk sementara, petani masih bisa bernafas lega. AI

Selengkapnya baca: Tabloid AgroIndonesia, edisi No. 772 (21-27 Juli 2020)