KADIN: Skema PPP Perlu Diimplementasikan di Sektor Pertanian

0
39

Implementasi Undang-Undang  Cipta Kerja harus diikuti  dengan upaya  memperkuat kemitraan usaha melalui skema public private partnership (PPP) antara petani, pengusaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional.

“PPP penting agar ketahanan pangan bisa lebih cepat tercapai,” kata Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Menurut Juan, melalui implementasi UU Cipta Kerja , iklim investasi diharapkan menjadi lebih baik dan bergairah, sehingga bisa menarik investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, pembangunan food estate, sarana teknologi penanganan pasca-panen, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam industri agribisnis.

Selain itu,  KADIN mengharapkan agar kementerian teknis dapat menggandeng pelaku usaha untuk segera menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. “Dengan terbitnya peraturan-peraturan pelaksana tersebut maka Undang-Undang Cipta Kerja bisa diimplementasikan,” katanya.

Juan mencontohkan, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya. Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala.

Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP). “Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” kata Juan.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, saat ini industri makanan dan minuman kekurangan bahan baku. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha diharapkan bisa mengatasi permasalahan di sektor pangan. Implementasi undang-undang tersebut bisa diperkuat dengan upaya kemitraan para pelaku ekonomi melalui skema PPP. “Sinergi itu penting agar “Indonesian Dream” value creations for the next 1 trillion dollars bisa tercapai,” ujar Adhi.

Adhi melanjutkan, upaya lainnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan adalah dengan menerapkan sistem inclusive closed loop dan ekosistem berusaha. Sistem tersebut adalah sebuah skema kemitraan antar-stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir.

Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good agriculture practice, akses pemberian kredit dari lembaga keuangan dn jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

“Inclusive closed loop sudah berhasil diterapkan di industri minyak sawit dan bisa diduplikasi pada komoditas pertanian lainnya, perikanan dan peternakan,” kata Adhi.

Saat ini KADIN bersama 16 pihak mulai Petani, Koperasi, Akademisi, Perusahaan Swasta, Perbankan, Pemerintah; mulai dari Pemda, Kementerian hingga BUMN sedang melakukan pilot project closed loop dengan petani cabai di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kementerian BUMN telah menyiapkan rencana kerja untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Rencana kerja tersebut bertujuan untuk mencapai ketahanan energi, ketahan pangan dan Kesehatan. Untuk mencapai ketahanan pangan  terpenting adalah keberlanjutan (sustainability). “Bukan hanya terjangkau (affordability) harganya, tetapi produksi pangan harus berkelanjutan,” ujar Erick dalam JFSS-5.

Menurut Erick, untuk mencapai ketahanan pangan perlu juga membangun ekosistem usaha yang sehat untuk semua pelaku ekonomi, termasuk petani. Kosep inti-plasma yang suskes di masa lalu perlu dipertahankan dan diperbaharui. Konsep inti-plasma ini juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja, selain juga membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menciptakan lapangan kerja. Harus dibantu, salah satu caranya di sektor pangan melalui skema Inti dan Plasma,” ujarnya.

Erick mengatakan, BUMN juga akan berperan dalam mencapai ketahanan pangan melalui pembentukan klaster BUMN pangan. Klaster BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan industri pangan nasional, baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.

Klaster BUMN Pangan ini akan mensinergikan dan mengoptimalisasikan value chain dari hulu ke hilir. Klaster pangan ini akan mengelola sejumlah komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai bawah merah, dan garam. “PT RNI  akan menjadi holding-nya,” ujarnya. Buyung N