Pemda Dianjurkan Realokasi Kuota

* Jika Pupuk Kurang

0
45

Jika pupuk kurang di suatu daerah, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajurkan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan realokasi pupuk antarkabupaten/kota. Langkah itu yang akan dilakukan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, proses pengadaan pupuk subsidi ini bisa diselesaikan dengan cepat karena anggaran sudah disetujui.

“Pemerintah telah menyetujui penambahan anggaran pupuk. Tinggal adiministrasi yang belum sepenuhnya. Tapi semua proses sudah kita lewati dan langkah di lapangan kita sudah mulai menyikapinya,” ujar Syahrul, Rabu (4/11/2020).

Dia mengatakan, distribusi pupuk subsidi akan terus dilakukan dan dikawal demi mengantisipasi penyalahgunaan dan kecurangan. Kementan juga terus memperbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi, baik dari aspek perencanaaan melalui pengembangan aplikasi e-RDKK, maupun aspek penyaluran melalui Kartu Tani.

Syahrul menambahkan, penyediaan pupuk bersubsidi dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian. Pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan, agar pertanian lebih baik. “Pupuk hal yang penting. Pupuk itu bukan cuma masalah alami saja,” katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, Pemda sebenarnya memiliki waktu untuk update data setiap bulan.

“Setiap tanggal 20 sampai 25 kami buka sistem e-RDKK untuk menampung yang belum masuk. Berapa pun kebutuhan pupuk di daerah akan dipenuhi selama sesuai dengan e-RDKK,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menegaskan, pupuk subsidi dialokasikan untuk petani yang berhak. “Kami mengingatkan, alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Bagi yang tidak sesuai kriteria, silakan menggunakan pupuk nonsubsidi,” ujarnya

Dia menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki Kartu Tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

“Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran,” jelas Sarwo Edhy.

Realokasi

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo menjelaskan, dengan skema realokasi tersebut, artinya ketika ada daerah yang serapan pupuk bersubsidinya rendah, akan dialihkan ke daerah lain yang serapan pupuknya tinggi.

Dinas Pertanian Jatim akan melakukan evaluasi pada November 2020 ini. “Kalau ada kabupaten/kota yang serapannya rendah akan kita realokasikan ke kabupaten/kota yang serapannya tinggi. Supaya merata,” tegasnya.

Hadi mengatakan, tahun 2020 Jatim mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2,3 juta ton. Jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton.

Hadi melanjutkan, dari total 2,3 juta ton pupuk bersubsidi, hingga Oktober 2020 baru 68% yang terserap. Dia memastikan, stok pupuk bersubsidi di Jatim masih sangat aman untuk memenuhi permintaan petani hingga akhir 2020.

“Insya Allah aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun sekitar 400.000 ton. Tapi kalau berdasarkan data, serapan baru terealisasi 68%,” katanya

Sosialisasi Kartu Tani

Sementara di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Ditjen PSP melakukan sosialisasi penggunaan dan manfaat Kartu Tani kepada petani.

Kartu Tani dihadirkan untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi. Pemerintah memang melakukan perubahan pola pendistribusian pupuk subsidi.

Jika sebelumnya cara manual kini beralih ke Kartu Tani. Dengan cara ini, distribusi pupuk subsidi akan menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan lainnya.

“Tapi, penerapan Kartu Tani juga harus diimbangi dengan kelengkapan sarana pendukung seperti mesin EDC,” kata Dirjen PSP, Sarwo Edhy.

Dia menyebutkan, pendistribusian Kartu Tani harus diiringi juga dengan sosialisasi. “Petani sebagai pemegang Kartu Tani harus mengetahui cara menggunakan dan manfaat kartu tersebut. Pemahaman atau sosialisasi mengenai ini sudah harus disampaikan saat Kartu Tani didistribusikan,” terangnya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunung Kidul, Raharjo Yuwono mengatakan, kesulitan dalam penggunaan Kartu Tani dialami sebagian kecil petani di Bumi Handayani. DPP akan melakukan pendampingan dan sosialisasi lebih lanjut.

“Mereka yang masih kesulitan tetap mendapat pendampingan dari PPL [Pertanian Penyuluh Pertanian] dan pegawai DPP,” ujarnya.

Raharjo mengatakan, mekanisme Kartu Tani sendiri berupa pembelian pupuk subsidi dengan menggunakan kartu serupa ATM yang sudah berisi saldo. Petani cukup menggesekkan kartu tersebut ke mesin EDC untuk mendapatkan jatah pupuk yang disediakan. PSP

KP3 Polman Perketat Pengawasan Pupuk Subsidi

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) akan meningkatkan pengawasan pupuk subsidi pada saat musim tanam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan pupuk.

KP3 Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, misalnya, akan memperketat pengawasan. Hal ini untuk mengantisipasi agar jatah pupuk subsidi untuk Kabupaten Polman tidak dibawa ke luar daerah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, kebutuhan pupuk para petani terus meningkat seiring dengan semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Yang akan dilakukan adalah kembali membuat skala prioritas kebutuhan pupuk masyarakat. Kami akan sesuaikan di lapangan. Distribusi pupuk subsidi ini diprioritaskan di sentra-sentra produksi padi,” katanya.

Sarwo Edhy yang juga Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Indonesia ini menjelaskan, jika terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing wilayah, baik di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota, maka dapat dilakukan pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi.

Jika setelah dilakukan upaya realokasi tetapi masih kekurangan alokasi akibat tingginya kebutuhan pupuk oleh petani, maka Satuan Kerja Kabupaten/Kota dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Satuan Kerja Provinsi.

“Pengajuan permintaan tambahan alokasi dapat didukung dengan data-data terkait. Apabila masih belum memungkinkan untuk dilakukan realokasi antarKabupaten/Kota, maka Satuan Kerja Provinsi dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,” terang Sarwo Edhy.

Karenanya, Sarwo meminta kepada pihak yang mengajukan realokasi, dalam menghitung dan melakukan penyebaran alokasi adalah menghitung rencana luas tanam wilayah dikalikan dengan dosis penggunaan pupuk yang biasa dilakukan oleh petani setempat (bukan dosis berimbang sesuai anjuran).

Ketua KP3 Polman, Sukirman Saleh mengatakan, adanya informasi penjualan jatah pupuk bersubsidi Polman ke luar daerah pihaknya langsung mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

Dalam rapat ini pihaknya sepakat tim KP3 Polman melakukan penelusuran informasi tersebut. “Langkah pertama dilakukan KP3  dengan monitoring dan evaluasi terkait keberadaan distributor dan pengecernya yang berada di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, KP3 akan turun melakukan monev melakukan pengawas terhadap penyimpanan, pengedaran, penggunaan pupuk dan pestisida.

“Komisi pengawasan pupuk dan pestisida juga bertugas memeriksa jenis, mutu, jumlah, serta alat yang dilakukan dalam kegiatan penyimpanan. Penggunaan pupuk dan pestisidanya memastikan keberadaan pupuk dari produsen sampai ke distributor hingga ke pengecer. Ini yang akan dimonitor apakah tersalur atau seperti apa,”

Kabid Sarpras Dinas Tanaman Pangan, Kabupaten Polman, M Yunus menyampaikan, dari hasil rapat ini ada beberapa kesimpulan yang disepakati, yakni distributor harus punya kendaraan khusus dalam pengangkutan pupuk. Karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan dan kalau ada tandanya pasti mereka akan ragu.

Kemudian juga harus ada gudang penyimpanan agar setiap petani butuh pupuknya langsung tersedia tidak mesti mengambil dulu di gudang inti baru disalurkan.  “Distributor dan pengecer harus punya gudang agar kualitas juga terjaga,” katanya. PSP