Aksi Konkret Srikandi Indonesia Kendalikan Perubahan Iklim

0
84
Tanaman pandan di bawah tegakan pohon di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen

Menjadi pihak yang paling terdampak dari perubahan iklim, kaum perempuan Indonesia mengambil aksi konkret di tingkat tapak yang secara nyata menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Memanfaatkan limbah kayu, memacu hutan rakyat, mendorong agroforestry, hingga menginisiasi pengembangan ekowisata, semua dilakukan dan memberi dampak positif pada upaya pengendalian perubahan iklim.

Demikian terungkap pada diskusi Pojok Iklim secara virtual, Rabu (17/2/2021). Pojok iklim adalah forum multi pihak yang menjadi tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengendalian perubahan iklim.

Di Desa Cimageunteng, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Hasanah memanfaatkan limbah serbuk kayu gergajian untuk mengembangkan usaha budidaya jamur tiram. Dipimpin oleh seorang srikandi, Yuli Yulyanti, KTH  Mekar Hasanah menjadi kiblat budidaya jamur tiram di Lebak.

“Dulu serbuk gergaji hanya dibakar. Selain polusi, juga tidak bagus untuk pernapasan,” kata Yuli

Pengembangan budidaya jamur tiram dimulai tahun 2009. Meski masih tahap belajar, Yuli  yakin jika budidaya jamur tiram bisa berkembang.

Tahun 2010, Yuli membuat kumbung (rumah budidaya) jamur tiram ala kadarnya dari anyaman daun kelapa sawit berukuran 3×4 meter. Jumlah baglog (kantong tempat budidaya jamur tiram) baru 200-500 buah.

Ada pengalaman menarik ketika Yuli mencoba menyebarluaskan pengetahuan budidaya jamur. Dia menuturkan, baglog miliknya kerap hilang dicuri. Tapi bukannya kesal, Yuli malah senang sebab baglog yang hilang itu pasti dimanfaatkan untuk membudidayakan jamur. “Itu artinya masyarakat mau belajar budidaya jamur secara mandiri,” katanya.

Dari peristiwa itu, Yuli mulai berfikir untuk meningkatkan produksi baglog. Tahun 2011, Yuli sudah bisa membudidayakan jamur tiram sebanyak 2.000 baglog. Dia juga mulai membuat pembibitan jamur, meski belum terlalu besar.

Tahun 2013, Yuli membentuk kelompok tani. Tujuannya agar lebih mudah merangkul rekan-rekannya dan agar lebih kuat secara kelembagaan. Tahun 2015, produk jamur tiram yang merupakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) terus berkembang.

“Jamur tiram tidak sekadar dijual mentah, tapi dibuat olahan seperti nuget, kerupuk, pepes dan lain-lain,” katanya.

Yuli mengaku, keberhasilannya mengembangkan budidaya jamur tiram tak lepas dari dukungan penyuluh dan berbagai instansi lain. Oleh karena itu, dia tak sungkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya.

“Senang berbagi ilmu hulu-hilir, untuk teman teman khususnya di Banten,” katanya.

Pastinya, budidaya jamur yang dikembangkan juga ikut mendukung peningkatan kesejahteraan Yuli dan seluruh anggota KTH Mekar Hasanah. Saat ini, ketika pandemi Covid-19 sedang melanda, budidaya jamur masih tetap bisa menjadi sumber pendapatan anggota KTH Mekar Hasanah.

Menurut Yuli, selama pandemi, memang ada kesulitan dalam memasarkan produk jamur tiram yang dihasilkan. Ini karena jam operasional pasar di batasi. Meski demikian, ujar dia, kendala itu bisa diatasi dengan membuka penjualan langsung di kumbung serta memanfaatkan aplikasi penjualan secara daring.

Anyaman Pandan

Kegigihan dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga dilakukan oleh Muzayanah bersama anggota KTH Margo Rahayu dari Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

Muzayanah sebagai Ketua KTH Margo Rahayu dan 63 anggotanya yang sebagian besar perempuan, memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan anyaman. Berbagai produk dibuat, mulai dari tikar pandan,  tempat tisu, hingga tas bernilai seni tinggi.

“Kami memanfaatkan lahan telantar untuk mengembangkan agroforestry tanaman pandan,” kata Muzayanah.

Dia menceritakan, pembuatan anyaman pandan merupakan kearifan lokal yang sudah turun menurun dilakukan oleh masyarakat desa Grenggeng. Namun selama ini, aktivitas tersebut dilakukan sekadar untuk megisi waktu luang. Belum bisa diandalkan untuk menyokong pendapatan keluarga.

Pada tahun 2006, dibentuk KTH Margo Rahayu. Salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan nilai tambah produk anyaman yang dihasilkan warga desa Grenggeng.

Menurut Muzayanah, potensi kerajinan anyaman pandan di desa Grenggeng sangat besar. Pasalnya, di sana ada sekitar 53 hektare hutan rakyat. Di bawah tegakan hutan rakyat seperti akasia, mahoni, dan sengon, banyak dibudidayakan tanaman pandan. Luasnya mencapai 30 hektare. Selain itu 1/3 penduduk desa Grenggeng adalah pengrajin anyaman.

Bersama anggota KTH, budidaya pandan didorong agar lebih sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari seperti dengan menggunakan teknik teras guludan. Lahan telantar juga dioptimalkan dengan menanam pandan dan berbagai tanaman keras.

“Kami punya program bina lingkungan untuk menjaga hutan tetap lestari,” katanya.

Di off farm, produk anyaman pandan ditingkatkan kualitasnya. Jika dulu banyak warga desa Grenggeng menjual anyaman setengah jadi, maka KTH Margo Rahayu memfasilitasi warga agar bisa memproduksi dalam bentuk jadi.

“Kami melakukan pelatihan untuk   meningkatkan kualitas produk misalnya dengan menggunakan teknik menghias decoupage,” kata Muzayanah.

Produk yang dihasilkan juga dipasarkan secara luas. Mulai dari galeri seni, lewat berbagai pameran, atau kemitraan dengan instansi pemerintahan maupun bisnis. Dengan begitu, nilai tambah yang bisa diterima masyarakat desa Grenggeng semakin besar.

Muzayanah menyatakan saat pandemi Covid-19, permintaan produk anyaman desa Grenggeng memang menurun. Namun promosi secara langsung maupun online terus dilakukan  untuk menekan dampak pandemi pada tingkat yang minimal.

Lahan Telantar

Pengembangan hutan rakyat juga berhasil dilakukan oleh penyuluh kehutanan Dewi Sulistiwati. Penyuluh kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta itu pelan tapi pasti mengajak masyarakat di wilayah kerjanya yang ada di Kabupaten Sleman untuk lebih menyadari pentingnya tanaman keras.

Salah satu keberhasilannya adalah pengembangan hutan rakyat di lahan telantar. Dewi menyatakan, lahan pertanian di wilayah kerjanya banyak yang berstatus pandemik serangan hama tikus.  Akhirnya banyak masyarakat yang memilih untuk menelantarkannya ketimbang merugi.

Situasi tersebut diubah oleh Dewi dengan mendorong penanaman tanaman keras dengan sistem agroforetsry. Berbagai tanaman  multiguna seperti buah-buahan juga didorong untuk ditanam.

“Kini lahan yang ditanami buah-buahan berkembang menjadi lokasi agrowisata petik buah,” kata Dewi yang pernah mendapat penghargaan sebagai penyuluh teladan tingkat nasional.

Di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, penyuluh Mimitra Delita Putri mendorong masyarakat mengelola ekowisata di Hutan Desa Taram.

“Kunjungan ke lokasi sekarang bisa mencapai 10.000 per pekan dengan tiket masuk Rp5.000 per orang. Saat libur, jumlah pengunjung bisa lebih tinggi,” katanya.

Berkat pengembangan ekowisata, Hutan Desa Taram punya masa depan yang lestari. Masyarakat pun punya sumber tambahan penghasilan. Saat ini, kata Mimitra, ada 45 orang pengangguran yang bisa dipekejakan dalam pengelolaan ekowisata dengan upah sebesar Rp100.000 per hari. Ibu-ibu juga bisa mendapat tambahan penghasilan dari berbagai warung kuliner yang dioperasikan.

Pengendalian Perubahan Iklim

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalamah menuturkan perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat. Jadi sangat tepat jika kelompok tani hutan menjadi sasaran penyuluhan.

“Banyak bukti nyata kegiatan KTH dan penyuluhan yang terkait dengan pengendalian perubahan iklim,” kata Helmi.

Menurut Helmi apa yang dilakukan srikandi-srikandi dalam pengelolaan limbah kayu gergajian untuk budidaya jamur, pengembangan agroforestry berbasis anyaman pandan, pengembangan rakyat, dan pengembangan ekowisata menjadi contohnya. Aksi yang dilakukan mendukung  kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga hutan tetap lestari yang berarti positif dalam pengendalian perubahan iklim.

“Itu adalah bukti penyuluhan terkait erat dengan pengendalian perubahan iklim,” kata Helmi

Atas dasar itu, Helmi menyatakan,  pihaknya akan terus meningkatkan kompetensi SDM kehutanan termasuk penyuluh dan KTH. Saat ini jumlah penyuluh kehutanan baik yang berstatus PNS, swadaya, maupun swasta sekitar 9.000 orang di seluruh Indonesia.

“Mereka terbukti menjadi agen pembaharu di tingkat tapak, yang punya daya ungkit untuk menghasilkan masyarakat sadar iklim,” kata Helmi.

Sementara itu Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) Eka W Soegiri menyatakan, apa yang terjadi di lapangan membuktikan banyak masyarakat Indonesia yang telah ‘cerdas iklim’. Mereka mendorong hutan dan lingkungan lestari sekaligus menuju ke kesejahteraan yang pada akhirnya akan membantu pengendalian perubahan iklim lebih baik.

“Kita patut belajar, bekerja, dan berkarya dengan hati untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” katanya.

Sugiharto