Jika orang tidak kenal dekat sosok satu ini, pasti mengira Orang Batak. Kata-katanya tegas, lugas dan bersuara keras. Siapa mengira sebenarnya yang bersangkutan merupakan priyayi asli Solo, Jawa Tengah yang lama berjibaku dan hidup di kerasnya Surabaya.
Kalau ada penyedia layanan sertifikasi yang paling andal dan ‘tahan banting’ di sektor kehutanan, PT Mutuagung Lestari (MAL) boleh jadi di urutan teratas. Maklum saja, perusahaan yang dipimpin Direktur Utama Arifin Lambaga ini sejak awal pendiriannya di tahun 1990 memang memfokuskan layanan pada sektor kehutanan.
Entah apa yang ada di benak para petinggi negara kita saat memutuskan memberikan BK (Bea Keluar) 10% bagi biji kakao yang akan diekspor. Yang jelas, mereka tidak belajar dari kasus larangan ekspor rotan. Padahal, tujuan larangan ekspor rotan sangatlah mulia, yaitu agar industri mebel rotan bisa tumbuh. Namun, nyatanya, hal itu gagal total.
Awal reformasi tahun 1998, Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang banyak menderita akibat penjarahan yang terjadi di dalam kawasan hutan konservasi maupun di dalam hutan produksi.
Orang boleh tidak setuju dengan orde baru, tetapi saat itu ada arah pembangunan lima tahun sehingga dalam tahapan yang direncanakan sehingga jelas arahnya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memoles program andalan baru, Kebun Bibit Rakyat (KBR). Sejumlah perangkat pun disiapkan agar program yang menjadi bagian dari kegiatan penanaman satu miliar pohon tahun 2010 dan pencapaian penurunan emisi 26% pada tahun 2020 itu tak melenceng dari target.
Dana pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ditransfer langsung dari kas negara ke rekening kelompok pengelola. Ini untuk memperkecil peluang penyelewengan penggunaan anggaran pembangunan KBR.
UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan merupakan perwujudan revitalisasi ketiga sektor unggulan tersebut, sekaligus reformasi penyuluhan sendiri. Yang pasti, keberhasilan reformasi penyuluhan akan mempercepatan proses revitalisasi sektor agribisnis nasional di tengah globalisasi perdagangan dunia yang tengah melaju kencang.
Meski sempat terkesiap, kalangan pengusaha kehutanan menyatakan siap mendukung kesepakatan kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca yang diteken pemerintah Indonesia dan Norwegia.
Ditekennya Surat Kesanggupan (Letter of Inten/LoI) Republik Indonesia-Norwegia untuk bekerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi dan degradasi hutan memberi efek kejut luar biasa bagi para pelaku bisnis, terutama yang bisnisnya terkait dengan kawasan hutan. Tak terkecuali dengan para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).
