Mungkin sebagian besar masyarakat awam menganggap pejabat maunya dilayani. Namun tidak demikian dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Titik Sugiharto. Jabatan terhormat yang disandangnya justru membuat dirinya mau melayani masyarakat. Turun ke lapangan pun dipilihnya malam hari, mengingat masyarakat bekerja di siang hari.
Nama Fadel Muhammad memang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Apalagi, sejak menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009, tokoh pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini dikenal dekat dengan rakyat.
Di akhir masa tugasnya, Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono melantik 11 pejabat eselon dua. Pelantikan ini untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki purna tugas, mutasi atau pergeseran jabatan maupun promosi pejabat di lingkup Departemen Pertanian.
Pemerintah belum bisa menentukan lokasi pelabuhan yang akan dijadikan sebagai pelabuhan pengumpul nasional (hubnas) yang dapat menjadi pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor Indonesia ke seluruh dunia.
Ribuan petambak plasma yang tergabung pada PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), anak perusahaan PT Centralproteina Prima Tbk (CP Prima), kini resah. Mereka mengeluh dihentikannya program revitalisasi tambak oleh perusahaan inti. Dampaknya, nasib ribuan petambak plasma jadi tak jelas.
Udang boleh kebal krisis. Namun, tidak demikian dengan petambak plasma PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), anak usaha raksasa PT Centralproteina Prima (CP Prima). Meski harga sedang tinggi, petambak malah gigit jari. Maklum, program revitalisasi dihentikan.
Dalam Sidang Pertemuan Tingkat Menteri D-8 mengenai Ketahanan Pangan (Food Security) yang berlangsung di Kuala Lumpur pekan lalu, telah disetujui Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu pilar upaya meningkatkan ketahanan pangan.
Populasi masyarakat pesisir saat ini diperkirakan mencapai 16,42 juta jiwa. Mereka mendiami sedikitnya 8.090 desa pesisir. Menurut hasil analisis beberapa lembaga, tingkat kemiskinan atau Poverty Headcount Index (PHI) rata-rata 0,3241.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Omnibus PBB telah menetapkan World Ocean Conference (WOC) sebagai salah satu agenda PBB.
Penilaian terhadap kondisi ekonomi nelayan selama ini hanya dilihat dari pendapatan yang diperoleh nelayan. Kini, parameter penghitungan mengenai kondisi nelayan sudah lebih maju.
