Upaya pemerintah mati-matian menciptakan surplus beras, bahkan dengan melipatgandakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam 2 tahun terakhir dari Rp8,03 triliun pada 2010 menjadi Rp17,6 triliun pada 2011, tidak mampu direalisasikan Kementan. Kini, dengan anggaran 2012 sebesar Rp17,8 triliun, masihkah pemerintah harus panen di pelabuhan alias impor beras?
Sistem legalitas kayu akhirnya menyentuh industri mebel dan kerajinan yang didominasi usaha kecil dan menengah. Namun, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) pagi-pagi menyatakan penolakannya. Alih-alih memberi manfaat, Asmindo menilai kebijakan tersebut justru menjadi disinsentif karena membuat daya saing produk mebel nasional terpukul.
Keputusan pemerintah menurunkan kuota impor daging 2012 secara drastis untuk mendukung swasembada daging 2014 memicu protes dan ketidakpuasan. Alih-alih dinilai menghasilkan swasembada, beleid baru itu malah bisa menghancurkan program swasembada. Apalagi, pembagian kuota impor juga tidak transparan dan malah menguntungkan kelompok usaha tertentu.
Aksi demo masyarakat Mesuji atas dugaan pelanggaran HAM di Lampung dan Sumatera Selatan benar-benar ampuh. Memanfaatkan momentum ini, warga yang mengatasnamakan masyarakat Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau berhasil ”menekan” pemerintah cq. Kementerian Kehutanan. Bahkan, Kemenhut rela menghentikan operasional PT RAPP, yang seolah membuka aib sendiri bahwa ada ketidakberesan dalam pemberian izin HTI kepada perusahaan [...]
Empat tahun sejak diluncurkan Kementerian Kehutanan, Badan Layanan Umum (BLU) Kehutanan ternyata belum mampu menjadi ”jembatan” pendanaan bagi masyarakat untuk membangun hutan tanaman rakyat. Bahkan, dana cadangan Rp3 triliun hanya mampu disalurkan Rp33 miliar. Terobosan pun dibuat. Mulai tahun 2012, bukan hanya HTR dan HTI, tapi hutan rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan pun bakal [...]
Lobi pedagang gula benar-benar ampuh. Meski produksi gula kristal putih (GKP) tahun 2011 meleset dari target dan tahun 2012 sudah menjelang, namun keputusan impor GKP sampai kini tak kunjung keluar. Apalagi, kalangan petani yang digerakkan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendadak meluruk Jakarta. Akibatnya, konsumen harus tetap rela membayar harga gula yang tinggi.
Budidaya tanaman jati dengan usia panen lima tahun akhirnya terbukti bukan sekadar janji. Bahkan, pasar ekspor pun tersedia dengan produk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi: finger joint laminated (FJL) flooring. Inilah bisnis jati rakyat yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang dikomandoi Unit Bagi Hasil (UBH) Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN).
Belum juga tiga bulan menduduki posisi menteri, Sharif Cicip Sutardjo membuat heboh jagat perikanan nasional. Dengan dalih mendorong industrialisasi perikanan dan kelautan dan kurangnya bahan baku, kran impor ikan yang “dicekik” Fadel Muhammad mendadak akan dilonggarkan.
“Banyak pohon banyak rezeki”. Slogan cerdas yang memplesetkan kepercayaan lama ‘banyak anak banyak rezeki’. Namun, moto yang diusung gerakan nasional penanaman satu miliar pohon jilid II ini terancam ‘mandul’ akibat ketidaksinkronan kebijakan di hilir. Menanam dipermudah, saat panen malah dibelit masalah.
Harga gula boleh tinggi, namun produksi tebu di dalam negeri ternyata tidak mampu memanfaatkan peluang itu. Bahkan, tren produksi tebu nasional malah menurun. Sialnya, bukan meributkan bagaimana cara meningkatkan produksi, yang ada adalah tarik-menarik kepentingan mengenai volume impor dan jenis gula yang harus diimpor. Swasembada gula tahun 2014 pun mungkin tinggal impian.
