Dengan melembaganya usaha tanaman hias, pada wilayah tertentu  bisa muncul jasa-jasa ikutannya (the related business) sehingga layaknya terbentuk suatu cluster industry. Kisah sukses tentang cluster industry sudah banyak diteliti. Umumnya kesuksesan itu karena  faktor eksternal maupun internal.

Banyak kampung flori yang dikembangkan petani tanaman hias. Meskipun belum seperti yang diharapkan, namun secara umum sudah ada  kemajuan usahanya.

Direktur Budidaya dan Pascapanen Florikultura, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian Dr. Ir. Ani Andayani, M.Agr memberikan contoh, petani tanaman lansekap seperti di daerah Sawangan-Depok sampai  Gunung Sindur Bogor ramai-ramai menanam jenis tanaman peneduh kenari, ketapang, kayu manis, kenanga, sawo kecik, trembesi, tanjung, flamboyan, glodogan tiang, sampai ke jenis palem raja, palem botol dan sebagainya.

Usaha petani kampung flori tersebut  tahun sembilan puluhan berkembang  karena pada saat itu produk mereka dipakai para pengembang termasuk Dinas Pertamanan yang membangun taman. Namun investasi mereka agak mandek menjelang tahun 2000-an, tanaman yang telah tersedia secara masal tidak terserap, dan hal tersebut juga terjadi untuk petani derah lainnya.

Ani Andayani menyebutkan petani  yang masih bertahan adalah mereka melakukan diversifikasi usaha  dan yang  tidak melakukan investasi pada tanaman pohon.

Namun demikian, jika kampung flori ini tanpa dikelola dalam kelembagaan yang memadai masih muncul permasalahan sulitnya mengatur pasokan tanaman berkualitas yang seragam dalam jumlah memadai. Bisa dibayangkan tanpa adanya keseragaman kualitas benih yang dipakai, waktu penanaman/ repotting yang berbeda, teknologi maupun cara pemeliharaan yang tidak sama niscaya menghasilkan produk yang kualitasnya kurang untuk memenuhi jumlah yang memadai.

Menurut ibu kelahiran 20 Agustus 1958 ini, jika kampung flori atau usaha tanaman hias tidak dibarengi pengelolaan penanaman yang baik di wilayah pemasok, hal ini niscaya akan menimbulkan permasalahan baru yang merugikan masyarakat sekitar.

“Jadi memberdayakan kampung flori termasuk mengundang investor untuk membudidayakan tanaman flori adalah cara yang bijak untuk memperbaiki lingkungan kita dengan menggunakan semboyan go green and clean,”kata  Ani Andayani yang menyelesaikan pendidikan S-3 di Nihon University – Japan, Jurusan Plant Nutrition, Bioresource Science. Berikut petikan wawancaranya dengan Agro Indonesia.

Lalu apa langka untuk memberdayakan kampung flori dalam mendukung perbaikan lingkungan?

Penguatan kelembagaan. Kesadaran para petani untuk berkelompok sebenarnya sudah ada, mereka memerlukan pasokan sarana produksi seperti media tanam maupun pupuk pestisida yang perlu dilayani pemasok secara bersama.

Mereka juga sadar pada sebagian petani yang terpencar tidak memiliki akses jalan untuk bongkar muat produk memerlukan pool yang mudah dijangkau pembeli.

Namun, seperti saya kata kan tadi, tanpa penataan sistem produksi termasuk stock-inventory secara berkelompok sulit melayani pelanggan dengan optimal, paling mereka layaknya pengecer yang melayani pembeli kecil-kecilan.

Penguatan kelembagaan baik dalam bentuk poktan, gapoktan, asosiasi maupun koperasi harus bisa memanaj usaha kelompok untuk kemudahan akses terhadap teknologi, sarana produksi, pasar,serta regulasi yang menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Peningkatan kompetensi untuk masing-masing segmen usaha, mulai dari perbanyakan benih/ penyediaan benih bermutu, penyedia sarana produksi, pembesaran sampai pemasaran harus ditingkatkan baik kualitas SDM-nya maupun dukungan permodalannya. Disamping itu perlu adanya kesetaraan perolehan profit dari rantai nilai masing-masing segmen usaha.

Bagaimana dengan ketersediaan lahan dan infrastrukturnya?

Memang tidak semua kampung flori memiliki areal budidaya yang memadai, terutama yang berada di kota besar. Kompetisi peruntukan lahan untuk budidaya akan terkalahkan dibanding usaha lainnya. Walaupun ada semangat masyarakat untuk secara maksimal memanfaatkan lahan pekarangannya, namun akan terbatas sekali dan tidak akan memenuhi skala ekonomi.

Adanya Undang-undang No.26/2007 tentang Tata Ruang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sedikitnya 20% wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau publik. Hal ini semata-mata tentunya tidak harus dalam bentuk taman kemasyarakatan, tetapi bisa dalam bentuk lain seperti bahu dan pemisah jalur jalan, bantaran sungai dan juga termasuk kuburan dan lahan budidaya pertanian. Beberapa contoh yang dilaksanakan Pemda DKI Jakarta pada Taman Anggrek Ragunan di Jaksel dan Sentra Flora atau Hutan Kota di Jakbar sangat baik. Beberapa infrastruktur pendukung seperti jalan akses masuk, sistem irigasi dan perangkat kebun dapat tersedia secara memadai.

Apa ada hal lain memberdayakan kampung flori?

Ya, tentunya perbaikan sistem informasi dan jasa pendukung dalam akses pasar. Kontraktor lansekap, dekorator, pengelola taman, penata ruangan kantor dan fasilitas publik adalah merupakan pengguna tanaman hias. Pemeliharaan tamanan bisanya memerlukan pasokan tanaman dengan spesifiksi tertentu, jumlah tertentu dan waktu yang tepat, karena kesulitan pasokan tanaman mereka membentuk unit nursery atau perbenihan tersendiri.

Seorang pemasok pada kontraktor atau pengembang akan mudah mengelola pesanannya apabila tahu persis potensi yang dimiliki oleh kampung flori. Sebaliknya para petani akan dapat menata sistim produksinya dengan baik apabila jelas program pengembangan taman ke depan dengan detil desainnya, jenis-jenis tanaman apa yang diperlukan beberapa kurun waktu ke depan.

Hal penting lainnya adanya kemampuan para petani untuk menjadi pembuat taman atau dekorator. Kampung flori akan lebih mendekatkan diri kepada para pelanggan karena akan tahu persis karakter pelangannya atau lebih jauh produk tanaman dan service apa yang harus diberikan kepada pelanggan.

Apa yang perlu dilakukan agar kampung flori dapat bertahan?

Sebaiknya kampung flori tidak terbatas hanya pada pemasok tanaman yang dapat memenuhi selera konsumen (trend follower), tetapi sebaiknya kampung flori harus dapat mengedukasi masyarakat untuk mengangkat tanaman asli wilayah-nya maupun introduksi sebagai tanaman potensial untuk mendukung program perbaikan lingkungan serta manfaatnya untuk kesehatan. Jamalzen

Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, pekan lalu mengatakan, pemerintah hingga kini belum membahas penambahan kuota impor daging. Artinya, kuota impor daging yang pemerintah tetapkan pada awal tahun masih berlaku. Untuk daging impor sebanyak 34.000 ton dan sapi bakalan impor 282.596 ekor atau setara 50.830 ton. Dengan demikian, total impor sebanyak 84.740 ton setara daging.

Dibandingkan tahun lalu, jumlah impor tersebut turun drastis dari 2011 yang totalnya sebanyak 156.850 ton. Terdiri dari impor sapi bakalan sebanyak 394.800 ekor atau setara 76.850 ton daging dan impor daging beku sebesar 80.000 ton.

“Sampai saat ini belum ada tambah kuota impor. Jadi, kita tetap menggunakan perhitungan kuota yang disampaikan sebelumnya. Produksi dalam negeri masih bisa menutupi kebutuhan,” tegas Suswono.

Namun, lanjut dia, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Tapi sampai kini kondisi di pasar, masih relatif aman. Sebab kenaikan harga daging tidak signifikan dan relatif kecil.

Penegasan tidak ada tambahan kuota impor juga diungkapkan Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan kepada Agro Indonesia. “Stok daging saat ini masih aman, belum ada pembicaraan soal kuota, termasuk wacana penambahan impor daging,” ujarnya.

Namun, Rusman mengakui, ada koridor yang kini berkembang terutama untuk memenuhi konsumsi daging khusus, industri pengolahan, restoran dan katering. Pemerintah melihat ada sedikit ruang jika terjadi penambahan impor daging untuk semester I. Tapi bukan menambah impor, tapi sekadar menarik kuota impor semester II ke semester I. “Kalau untuk konsumsi di pasar tradisional, kita bisa berdayakan sapi lokal. Memang yang mesti diperbaiki adalah distribusi daging,” kata mantan Kepada BPS ini.

Bukan tambah kuota

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro juga mengatakan, belum ada pembahasan soal penambahan kuota impor daging. Tapi yang sudah ada pembicaraan adalah penambahan impor daging untuk kebutuhan industri olahan, restoran dan katering, terutama untuk Juni-Juli.

Alokasi tambahan impor daging untuk perusahaan tersebut bukan berarti menambah kuota dari yang sudah ditetapkan di Kantor Menko Perekonomian. Pemerintah hanya menarik kuota impor daging semester kedua untuk menutupi kebutuhan semester pertama.

“Jadi, yang pemerintah lakukan adalah menarik sebagian alokasi semester II ke semester I, terutama alokasi impor daging untuk industri olahan, restoran dan katering, bukan untuk pasar umum. Bisa juga dikatakan dipercepat, yang seharusnya baru dikeluarkan Juli mendatang menjadi Juni,” tuturnya kepada Agro Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah pada semester I sudah mengeluarkan alokasi impor daging sebanyak 20.400 ton dari total sebesar 34.000 ton. Artinya, pada semester II masih ada alokasi sekitar 13.600 ton. Jumlah terdiri dari kebutuhan importir daging untuk pasar tradisional, industri olahan, restoran dan katering.

Syukur mengungkapkan, pemerintah melalui rapat di Menko Perekonomian sudah sepakat izin impor daging untuk perusahaan, termasuk distribusinya, menjadi tugas Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk impor sapi bakalan, karena menyangkut alokasi bibit dan usaha budidaya ternak, izinnya berada di tangan Kementerian Pertanian.

Untuk kali ini, kata Syukur, pemerintah dalam rapat tim teknis telah menyepakati penarikan kuota impor tersebut. Kementerian Pertanian juga sudah mengeluarkan rekomendasi penarikan alokasi kuota impor semester II. “Soal pengeluran SPP-nya menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan,” ujarnya.

Pasokan tidak cukup

Syukur mengakui, sampai kini pasokan daging, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri olahan, restoran dan katering, produksi dalam negeri belum bisa mencukupi. Sebab, setiap ekor sapi di dalam negeri hanya bisa  menghasilkan 15% daging yang sesuai standar industri. “Mereka (industri daging, Red.) mempunyai persyaratan yang spesifik dan jenis tertentu. Jadi, tidak semua daging produksi dalam negeri sesuai standar,” katanya.

Persoalannya, kata  Syukur, adalah kemampuan rumah potong hewan (RPH) di dalam negeri yang belum mampu memotong sesuai dengan kebutuhan industri olahan. Karena itu ke depan, pemerintah akan mendorong perbaikan RPH agar bisa memproduksi sesuai standar kebutuhan industri olahan, restoran dan katering.

Selain itu, untuk membangkitkan semangat peternak, pemerintah akan membuat peraturan yang mewajibkan importir daging menyerap produksi daging dalam negeri. Importir juga diwajibkan membina RPH agar bisa menghasilkan daging sesuai standar industri.

Aturan menyerap produksi dalam negeri sudah berlaku untuk feedloter. Saat ini hampir 30% kandang feedloter dipenuhi ternak lokal. “Aturan ini akan kita berlakukan juga untuk importir daging dan industri olahan, sehingga ada keberpihakan kepada rakyat, terutama peternak,” tegas Syukur. Julian

Volume Impor Produk Ternak Indonesia

Sumber: Badan Karantina Pertanian

Perindustrian: Kuota Semester II Kurang

Kebutuhan daging untuk industri pengolahan di dalam negeri saat ini masih kekurangan. Kuota impor yang diperoleh pelaku usaha di industri pengolahan daging sapi pada semester I tahun ini dinilai tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Faiz Achmad menegaskan, dari 20.400 ton kuota impor daging sapi yang dikucurkan pemerintah pada semester I tahun ini, kalangan industri pengolahan daging sapi, yang tergabung dalam  National Meat Processor Association Indonesia (NAMPA) hanya mendapat jatah sekitar 5.000 ton. “Padahal, kebutuhan daging untuk industri tersebut mencapai sekitar 13.000 ton,” ujar Faiz kepada Agro Indonesia akhir pekan lalu.

Akibat kurangnya pasokan bahan baku tersebut, ungkapnya, banyak industri pengolahan daging sapi yang mengalami default atau gagal memenuhi permintaan atau kontrak dengan pihak pembeli.

Faiz mengakui, minimnya kuota yang diperoleh pelaku usaha di industri pengolahan daging tersebut dikarenakan tidak semua perusahaan yang bergerak di sektor industri tersebut yang bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah guna mendapatkan kuota impor daging.

Dari sekitar 20-an anggota NAMPA, paparnya, paling banyak hanya lima perusahaan saja yang memenuhi persyaratan mendapatkan kuota impor daging sapi. Tentunya hal ini menyebabkan kebutuhan anggota NAMPA tidak bisa terpenuhi seluruhnya.

Untuk mengatasi kekurangan pasokan itu, Faiz mengakui pemerintah telah mengambil sebagian kuota yang diperuntukkan bagi semester II  untuk dikucurkan pada akhir semester I ini, yang jumlahnya mencapai 5.600 ton.

Namun, Faiz menegaskan tambahan kuota impor daging untuk semester I ini tidak seluruhnya ditujukan kepada anggota NAMPA. Tambahan kuota impor daging tersebut juga berlaku bagi importir lainnya. “Bahkan untuk bisa memanfaatkan tambahan kuota impor daging pada semester I tahun ini, importir harus melengkapinya dengan persyaratan berupa adanya bukti kontrak dengan pihak yang membutuhkan daging tersebut,” katanya.

Dia juga memperkirakan pada semester II nanti industri pengolahan daging dalam negeri tetap akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Jika mengacu kepada kegiatan produksinya, maka pada semester II nanti industri pengolahan daging di dalam negeri akan membutuhkan bahan baku daging sekitar 9.000 ton. Sementara kuota impor daging yang tersisa pada semester II nanti hanya sekitar 8.000 ton. Dari volume kuota yang tersedia itu, diprediksi importir anggota NAMPA hanya mendapatkan kuota sekitar 1.000 ton.

Untuk mengatasi kesulitan bahan baku tersebut, Faiz mengusulkan agar industri pengolahan daging sapi di dalam negeri bisa mendapatkan pinjaman kuota impor dari kuota impor yang akan ditetapkan pemerintah pada tahun 2013 nanti. “Opsi ini  mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan bahan baku bagi industri pengolah daging,” tegasnya.

Tambahan

Sementara itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pemerintah akan memberikan kuota tambahan itu pada pekan ini. “Pengucuran kuota impor akan dilakukan pekan depan. Sekarang hal itu tengah dibahas oleh pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Deddy Saleh akhir pekan lalu.

Dia menegaskan, kegiatan impor daging sapi Indonesia tidak mengalami gangguan walaupun pemerintah telah menghentikan kegiatan impor daging dari Amerika Serikat terkait munculnya wabah penyakit sapi gila di wilayah negara bagian California, AS.

Menurutnya, batas waktu penghentian impor daging sapi tersebut belum ditentukan, karena masih menunggu penilaian secara ilmiah dari AS. “Kalau penilaian ilmiah dari AS menyatakan daging lokal mereka sudah aman dikonsumsi, tentu tidak menutup kemungkinan impor daging ini bisa kembali dibuka. Kami akan tunggu fakta ilmiah dari mereka dulu,” paparnya.

Deddy mengungkapkan, impor daging sapi asal AS ke Indonesia terhitung tidak terlalu banyak, yakni berkisar antara 15%-20% dari total impor daging sapi pada tahun 2011 yang sebanyak 100.000 ton. Sebagai informasi, untuk tahun 2012 ini kuota impor daging sapi turun 66% menjadi 34.000 ton dibandingkan tahun lalu, sehingga impor daging sapi dari AS saat ini diperkirakan hanya sekitar 7%-8% dari impor daging Indonesia pada semester I tahun ini.

“Daging impor sapi asal AS ini merupakan kualitas tinggi atau untuk konsumsi kelas premium. Namun, itu tidak terlalu masalah karena kita pun masih bisa impor dari Australia, Selandia Baru dan Kanada,” tuturnya. B Wibowo

Memang, izin impor tersebut tidak menambah kuota impor total 2012 yang telah ditetapkan sebesar 34.000 ton. Izin baru sebanyak 5.600 ton tersebut membetot jatah yang harusnya dilakukan untuk semester II. Dengan kata lain, untuk semester I/2012 total kuota impor daging menjadi 26.000 ton karena sebelumnya sudah diberikan izin impor 20.400 ton.

Namun, dengan dibetotnya kuota impor semester II ini, maka jatah impor daging pada Juli-Desember 2012 tinggal menyisakan 8.000 ton. “Bagi kami, tidak masalah penambahan impor daging semester pertama ini mau diambil dari jatah semester II atau dari penambah kuota,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring kepada Agro Indonesia.

Anggota Aspidi jelas tertawa senang dengan adanya kebijakan penambah kuota impor 5.600 ton pada semester I ini. Pasalnya, dari jumlah itu Aspidi mendapat kue paling besar, yaitu 3.500 ton.

Sementara sisa 2.100 ton lagi harus dibagi kepada Asosiasi Pengolahan Daging Nasional Indonesia (NAMPA) 1.100 ton dan Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) 500 ton dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) 500 ton.

Namun, untuk yang terakhir, yakni pembagian sama rata antara APPHI dengan ADDI dikecam tidak adil. Pasalnya, ADDI adalah kumpulan pengusaha distributor daging, bukan importir. Kalau pun ada importir, jumlahnya hanya tiga perusahan — yang sebetulnya importir merangkap sebagai distributor. “Sedangkan anggota kami (APPHI) adalah 8 importir daging. Jadi, rasanya kurang tepat kalau jatah kami sama dengan ADDI,” kata sumber Agro Indonesia.

Sumber itu juga mengaku aneh karena hanya dua importir ADDI yang dapat jatah, sementara PT Dua Putra milik ketua ADDI Suharjito justru tidak mengambil jatah itu. Konon, yang 500 ton buat ADDI itu diberikan kepada perusahaan milik Budi Mulyono dan Diana.

Hal ini dibernatkan oleh Suharjito. “Saya sengaja tidak mengambil jatah itu karena terlalu kecil. Biarkan anggota yang memanfaatkan itu. Bagi ADDI, yang penting pasokan daging lancar. Kami ini pedagang. Jadi, kami hanya butuh pasokan daging,” ungkapnya kepada Agro Indonesia.

Gunakan akal sehat

Dia juga mengakui bahwa penambahan jatah impor pada semester I/2012 ini secara tidak langsung sebagai bentuk pengakuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, bahwa pasokan daging saat ini memang kurang. “Dengan perubahan ini tidak menutup kemungkinan kuota daging akan berubah dari angka 34.000 ton,” katanya.

Menurut dia, jika pemerintah menggunakan akal sehat, mestinya jatah impor daging memang ditambah. “Logikanya, tambahan semester I sebanyak 5.600 ton itu hanya cukup untuk satu bulan. Sementara pada semester II sebanyak 8.000 ton untuk enam bulan. Bagaimana ini bisa cukup? Ini namanya berfikir tidak menggunakan akal,” tegasnya.

Hanya saja, Suharjito menyambut baik perubahan kebijakan impor daging semester I yang ditambah 5.600 ton. “Daging yang dimpor teman-teman importir itu nantinya masuk juga kepada anggota. Ya kita sebagai distributor tentunya kelak kebagian karena daging itu akan dijual lewat distributor yang tergabung di ADDI. Jadi, kami tidak mempersoalkan siapa yang dapat jatah tambahan ini,” ungkapnya.

Ketika ditanya mengapa kali ini pemerintah menyerahkan kepada asosiasi untuk membagi jatah per perusahan, Suharjito mengatakan pemerintah lepas tangan dan mereka tahu sulitnya membagi kue 5.600 ton kepada importir. “Makanya pemerintah memberikan asosiasi untuk membagi kepada anggota, karena mereka tahu sulit membagi kue yang kecil,” ungkapnya.

Menurut Suharjito, semestinya yang membagi kuota per perusahaan adalah pemerintah. Bukan diserahkan kepada asosiasi. Pasalnya, kalau asosiasi tidak punya kriteria dalam pembagian per perusahaan, maka akan menimbulkan konflik sesama anggota. “Ini bisa jadi pemerintah mengadu sesama pengusaha. Di samping itu pemerintah juga tidak mau disalahkan, dituduh ada permainan dalam pembagian kuota,” katanya.

Meski tidak secara terang-terangan pemerintah mengakui bahwa negeri ini masih kekurangan daging, namun dengan adanya penambahan ini pemerintah sudah mengakui memang daging di dalam negeri kurang. “Kami punya hitungan kebutuhan daging ADDI per tahun. Jadi, yang kami sampaikan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, memang begitu adanya,” ungkap Suharjito.

Memang kurang

Hal yang sama juga diakui Thomas Sembiring. “Saya kira pendapat Anda benar. Pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwa kita kekurangan pasok daging. Buktinya, pemerintah  menambah jatah impor semester I,” tandas Thomas

Thomas membenarkan bahwa Apsidi mendapat jatah tambahan impor semester I paling banyak, yaitu 3.500 ton. Jatah ini akan dibagikan kepada anggota. Agar pembagian adil, maka pengurus Aspidi menetapkan pembagian berdasarkan realisasi impor pada semester I.

“Acuan kita adalah kinerja importir semester I. Jika semester I importir dapat jatah besar dan realisasinya bagus, maka dia akan mendapat banyak. Begitu juga anggota yang lain. Dengan begitu, anggota tidak akan ribut atau merasa dapat jatah kecil karena tolok ukur kami jelas,” ungkapnya.

Namun, Thomas tidak berani berspekulasi ada atau tidak tambahan kuota impor daging. “Bagi kami, tambahan 5.600 ton ini merupakan langkah baik, meskipun sebenarnya kami minta pemerintah tambah kuota impor daging nasional yang sekarang hanya 34.000 ton. Jumlah ini jelas tidak cukup,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Akhmad Junaidi mengatakan, kebijakan tambahan impor daging semester pertama sebanyak 5.600 ton merupakan hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dan keputusannya disepakati Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Industri Agro dan Dirjen Daglu.

“Kami tidak ikut mengalokasikan pembagian jatah per perusahaan. Asosiasi masing-masing yang akan membagi kuota yang sudah diberikan. Silakan ditanya kepada asosiasi,” kata Junaidi.

Dia juga tidak menjawab pertanyaan Agro Indonesia apakah penambahan ini merupakan pengakuan pemerintah bahwa pasok daging dalam negeri memang kurang. Menurut Junaidi, supply and demand daging sedang dievaluasi oleh tim kecil yang dibentuk pemerintah. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dewan daging nasional dan wakil asosiasi. “Dari hasil tim ini akan diketahui apakah memang kita kekurangan daging atau cukup,” katanya.  Jamalzen

Pemerintah salah hitung? Itulah kondisi yang terjadi dalam kebijakan impor daging 2012. Dengan berlandaskan populasi sapi potong sesuai sensus BPS yang mencapai 2,4 juta ekor (ready stock), pemerintah mengerem mendadak kuota impor sapi dan daging sapi tahun ini. Secara total, tahun ini kuota impor setara daging mencapai 84.740 ton, yang terdiri dari 282.596 ekor sapi bakalan (setara daging 50.830 ton) dan 34.000 ton daging.

Kebijakan ini yang sejak awal dikecam keras para pengusaha karena berpotensi besar terjadinya kekurangan pasok daging. Bayangkan, kuota daging 2012 melorot drastis (63,4%) dibandingkan kuota 2011 yang mencapai 93.000 ton. Terbukti, belum juga impor semester I tuntas dijalani, harga daging terus melambung dalam dua bulan terakhir. Ibaratnya, harga daging saat ini sudah seperti menjelang Lebaran.

Sejauh ini, pemerintah bergeming dan menegaskan pasok daging di dalam negeri cukup, meski indikator paling mudah, yakni harga di pasaran, berbicara lain. Menteri Pertanian Suswono tetap menegaskan tak ada tambahan kuota impor. “Produksi dalam negeri masih bisa menutupi kebutuhan,” kata Suswono.

Namun, pada Kamis (3/5), sikap pemerintah berubah. Dengan dalih memenuhi kebutuhan daging untuk industri olahan, restoran dan katering, pemerintah membetot jatah kuota impor semester II. “Pemerintah menarik sebagian alokasi semester I ke semester I, terutama alokasi impor daging untuk industri olahan, restoran dan katering, bukan untuk pasar umum,” tutur Wamentan Rusman Heriawan. Jumlahnya? Menurut Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Faiz Achmad sebanyak 5.600 ton.

Inkonsistensi ini kontan mendapat kritik tajam. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI), Marina Ratna menilai pemerintah sejak awal memang sudah keliru membuat perhitungan dan itu terbukti dengan ditariknya jatah semester II ke semester I. “Pemerintah harusnya gentle mengakui telah salah hitung. Tidak usah malu. Kita juga menghargai kalau ada pejabat yang mengakui kesalahan itu,” paparnya. Ah, siapa berani malu? AI

Beberapa sektor yang tercatat masih ekspansif pada kuartal I-2012  adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan seiring datangnya musim panen padi, dan ekspansi pada sektor jasa-jasa. Sedangkan perlambatan terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar  2,15%,  sektor konstruksi  sebesar 0,57%, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,15%.

Pada kuartal II, menurut hasil survei tersebut, seluruh sektor ekonomi optimistis akan mengalami ekspansi usaha, dengan kontribusi terbesar berasal dari industri pengolahan (SBT 7,66%). Ekspansi dunia usaha ini akan diikuti juga oleh penyerapan tenaga kerja. Sektor yang bakal menyerap tambahan tenaga kerja terbesar adalah sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan sektor pertambangan/penggalian.

Sedangkan realisasi peningkatan penggunaan tenaga kerja pada kuartal I-2012 mencapai 0,69%, lebih rendah dari kuartal terakhir 2011 sebesar 3,77%. Namun angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 10,05% pada kuartal II-2012.

Hasil survei BI ini merupakan suatu hal positif bagi perekonomian nasional karena hasil survei tersebut membuktikan bahwa dunia usaha di dalam negeri benar-benar bergerak.  Dengan bergeraknya dunia usaha maka perekonomian nasional ke depan tetap prospektif.

Namun pemerintah jugan cepat puas karena berdasarkan data BI, ekspansi bisnis pada kuartal I-2012  melemah. Selain  akibat siklus (faktor musiman), ekspansi bisnis yang tertahan pada kuartal I  diduga terjadi akibat masih adanya ekspektasi yang belum jelas  mengenai kebijakan BBM bersubsidi. Sebagian besar pengusaha cenderung menahan diri untuk berekspansi hingga masalah BBM  menjadi jelas.

Karena itu, kebijakan penghematan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah akan menjadi poin penting yang sangat menentukan laju gerak dunia usaha di dalam negeri. Jika pemerintah tidak mampu meluncurkan kebijakan penghematan BBM bersubsidi secara tepat, maka ekspansi usaha di negeri ini akan melemah.

Kita semua tahu kalau pembuatan  kebijakan penghematan BBM bersubsidi merupakan suatu yang cukup sulit. Karena kebijakan tersebut sangat terkait dengan beban anggaran dan biaya hidup masyarakat sehari-hari.

Namun walaupun sulit, pasti ada solusi terbaik yang bisa dipilih pemerintah.  Memang solusi itu tidak akan menyenangkan semua orang, yang penting adalah bagaimana dampak dari solusi atau kebijakan yang diterapkan pemerintah itu lebih banyak dampak positifnya bagi dunia usaha, masyarakat dan pemerintah sendiri.

Dibandingkan dua tahun terakhir, produksi padi tahun ini diperkirakan relatif lebih baik. Tahun ini pemerintah menargetkan produksi padi sebanyak 68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik sebanyak 3,2% dari tahun 2011 sebanyak 65,74 juta ton GKG. Sedangkan produksi 2010 sebesar 66,47 juta ton GKG.

Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (27/4) menyatakan, meski USDA memprediksi Indonesia bakal mengimpor beras lagi dalam jumlah besar, tapi hingga kini di tingkat pemerintah belum ada pembicaraan secara resmi mengenai hal tersebut.

“Dalam rakor ekuin belum ada pembicaraan impor atau tidak. Sebelum ada pembicaraan di rakor ekuin, biasanya akan dibicarakan di tim teknis setelah ada informasi terkini dan evaluasi produksi Januari hingga April,” tutur mantan Kepala BPS tersebut.

Dari hasil pemantauan di lapangan, panen padi yang terjadi pada Januari-April cukup baik. Dari sisi produksi year on year, pertumbuhannya di atas 3%. Pemerintah berharap pertumbuhan produksi padi hingga akhir tahun tetap konsisten di angka tersebut. “Jadi, kalau melihat produksi padi, jangan dilihat produksi padi angka ramalan satu saja — yang hanya menghitung produksi Januari-Maret,” katanya.

Data Kementerian Pertanian memperkirakan luas panen padi Januari-April seluas 5,715 juta hektare (ha) dengan produksi sebanyak 28,260 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 15,887 juta ton beras. Jika kebutuhan beras selama empat bulan tersebut sebanyak 11,363 juta ton atau sebesar 2,804 juta ton/bulan, maka diperkirakan akan ada surplus beras sebanyak 4,523 juta ton

Rusman mengatakan, faktor lain yang bisa dilihat dari membaiknya produksi padi tahun ini adalah penyerapan gabah dan beras oleh Bulog yang 50% di atas tahun lalu pada periode yang sama. Stok Bulog sampai kini mencapai 1,5 juta ton, padahal sudah dikurangi untuk penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) ke-13 dan operasi pasar awal tahun yang cukup besar.

Jika pada 2012 pemerintah menargetkan pertumbuhan produksi 3,2%, ungkap Rusman, maka pada 2013 dan 2014 sasaran produksi ditetapkan masing-masing sebesar 6,5%. Meski ada peningkatan dua kali lipat, pemerintah optimis bisa mencapai target tersebut. “Angka tersebut bukan tidak masuk akal. Kita punya pengalaman bisa mencapai pertumbuhan produksi padi di atas 6%, yakni pada 2009 sebesar 6,75%,” tegasnya.

Prediksi petani

Pemerintah boleh saja optimis tak lagi impor beras. Tapi dari kalangan petani justru menganggap kemungkinan impor beras masih cukup besar. Hal ini karena pertumbuhan produksi padi yang tidak terlalu besar.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir kepada Agro Indonesia mengakui, panen padi pada musim rendeng memang lebih baik dari tahun lalu. “Meski masih ada serangan hama dan penyakit di beberapa tempat, tapi panen kali ini relatif bagus. Bahkan di beberapa tempat sudah ada yang mulai tanam musim gadu,” ujarnya.

Namun, dari kalkulasi Winarno, untuk menutupi kebutuhan masih kurang. Sebab, panen tidak melimpah atau terjadi secara bersamaan. Akibatnya harga gabah dan beras di beberapa sentra padi masih cukup tinggi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

Data BPS, selama Maret 2012, rata-rata harga gabah kualitas gabah kering panen (GKP) di petani Rp3.621,41/kg dan di penggilingan Rp3.692,51/kg. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di petani Rp4.269,25/kg dan di penggilingan Rp4.360,88/kg.

Harga GKP dan GKG tersebut masih di atas Inpres yang diteken Presiden pada 27 Februari lalu. Dalam Inpres  No.3/2012, HPP GKP dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% sebesar Rp3.300/kg di petani dan Rp3.350/kg di penggilingan.

Sedangkan harga GKG dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% Rp4.150/kg di penggilingan dan Rp4.200/kg di gudang Bulog. Sementara HPP beras dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95% sebesar Rp6.600/kg di gudang Bulog.

Winarno mengatakan, meski panen berlangsung selama dua hingga tiga bulan, yakni Maret-Mei, tapi tidak bersamaan. Panen bertahap dari mulai Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, berlanjut ke Jawa Barat. Bahkan, pada Mei diperkirakan masa panen musim rendeng akan selesai.

Karena panen tidak bersamaan, harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di atas HPP. “Jadi, meski BPS tidak mengeluarkan secara resmi angka ramalan pertama produksi padi, tapi kenyataan di lapangan tidak bisa dibohongi. Harga terlihat masih tinggi,” katanya.

Dengan pertumbuhan produksi padi yang tidak terlalu besar, Winarno memprediksi pengadaan Bulog juga tidak bisa melonjak seperti yang ditargetkan sebesar 4,1 juta ton. Jika Bulog dapat melakukan pengadaan sebanyak 2 juta ton sudah sangat besar. Apalagi tahun lalu, Bulog hanya bisa menyerap sebanyak 1,5 juta ton beras.

Data Perum Bulog, pengadaan hingga 27 April sebanyak 1,253 juta ton dari volume kontrak sebesar 1,370 juta ton. Stok Bulog saat ini sebesar 1,643 juta ton.

Menurut Winarno, meski masih ada peluang pengadaan pada musim gadu, tapi sangat kecil. Dari pengalaman selama tiga tahun terakhir sulit bagi Bulog membeli gabah saat musim gadu karena harganya akan tinggi. Sebab, petani sedikit yang menjual gabah dan lebih banyak menyimpan.

“Kesempatan Bulog untuk melakukan pengadaan adalah pada Maret sampai Mei. Karena itu paling maksimal Bulog hanya bisa menyerap sebanyak 2 juta ton. Jadi kalau ada prediksi Indonesia akan impor lagi sebesar 2 juta ton, itu sangat mungkin,” tuturnya.  Julian

Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso

‘Impor karena Produksi bukan Pengadaan’

Indonesia tahun ini diprediksi bakal mengimpor beras lagi. Sebagai satu-satunya lembaga yang mendapat tugas mengimpor, Bulog kerap dituding lebih menyukai impor ketimbang menyerap gabah dan beras dari dalam negeri.

Berikut ini wawancara Agro Indonesia dengan Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengenai seputar kondisi pengadaan dan adanya prediksi impor.

Sejauh ini sudah berapa besar pengadaan gabah dan beras Bulog?

Sampai hari ini (Rabu, 25/4) pengadaan beras sudah sebanyak 1,23 juta ton. Saya perkirakan sampai besok (Kamis, 26/4) akan mendekati 1,3 juta ton. Jumlah ini jauh lebih besar dari dua tahun terakhir. Saya perkirakan capaiannya sebesar 160% dibandingkan tahun 2010 dan 2011. Dibandingkan 2008 mencapai 120%. Jika dibandingkan 2009 yang pengadaannya mencapai rekor tertinggi memang masih kalah. Pengadaan tahun ini, pada periode yang sama baru 70% dari 2009.

Apa faktor pendongkrak pengadaan tahun ini lebih baik dari dua tahun terakhir?

Meski sudah dimulai sejak tahun lalu, tapi mulai tahun ini saya terus mendorong gerakan semut. Melalui pasukan semut ini pengadaan dioptimalkan melalui jaringan di tingkat petani dan penggilingan kecil, bahkan hingga penebas padi. Bahkan saya mendorong Bulog di daerah bekerjasama dan kontrak dengan gabungan kelompok tani, seperti sudah dilakukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Faktor lain?

Saya juga mendorong lebih kencang mekanisme “dorong tarik”. Maksudnya, pihak pemerintah daerah melalui dinas pertanian dan penyuluh pertanian memberikan informasi mengenai kondisi panen, lalu Bulog menjemput bola membeli gabah. Mekanisme ini sudah berjalan dengan intensif di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

USDA memprediksi Indonesia akan impor lagi sebanyak 2 juta ton. Bagaimana pendapat Anda?

Soal impor tidak ada hubungannya dengan pengadaan, tapi soal produksi.  Soal impor terkait dengan berapa kebutuhan dalam negeri dan berapa kemampuan produksi dalam negeri. Jika terjadi shortage atau kekurangan, maka sudah pasti akan ada impor. Jadi, kalau impor atau tidak impor, cukup atau tidak cukup, bukan terkait kemampuan pengadaan Bulog. Sebab, stok Bulog bisa berasal dari dalam negeri, tapi juga bisa dari luar negeri.

Analisa Anda seperti apa?

Berdasarkan analisa yang dibuat Bulog, penyediaan beras dari produksi dalam negeri ditambah impor selama 5 tahun terakhir, paling aman pada tahun 2008 dan 2009 menunjukkan harga beras sangat stabil. Kondisi tersebut dipicu dengan pertumbuhan penyediaan beras dari dalam dan luar negeri sebesar 5% per tahun. Jadi, yang paling aman dalam jangka waktu tiga tahun total penyediaan beras dari dalam negeri dan impor mencapai 15%, sehingga rata-rata setiap tahun harus mencapai 5%.  Karena itu, jika pertumbuhan produksi di atas 5%, maka tidak akan ada impor. Tapi kalau kurang dari itu, kemungkinan akan impor. Artinya, produksi gabah/beras dalam negeri harus jauh di atas pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% setiap tahun. Jadi, kalau produksi padi meningkat 5%, maka pemerintah tidak perlu mengimpor beras. Julian

Anggota Komisi IV DPR yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Muhammad Jafar Hasfah mengatakan, prediksi impor beras sebanyak 2 juta ton yang dilansir USDA bukan hal yang mengejutkan. Sebab, sudah terjadi dalam dua tahun terakhir.

“Ini karena pemerintah tidak mempunyai gerakan, manuver dan perencanaan yang mantap, termasuk juga pengawasan dalam upaya peningakatan produksi padi,” katanya kepada Agro Indonesia di sela Ulang Tahun HKTI di Jakarta, Jumat (27/4).

Karena itu, jika pemerintah tidak mempunyai gerakan yang terencana, maka target swasembada beras tidak akan pernah bisa tercapai. Untuk mencapai swasembada pangan, mantan Direktur Jenderal Tanaman Pangan itu menegaskan, pemerintah harus mampu meningkatkan produksi padi melebihi laju pertumbuhan penduduk.

Jadi, kata Jafar, jika teori Malthus menyebutkan, peningkatan jumlah penduduk mengikuti deret ukur dan pertumbuhan produksi pangan mengikuti deret hitung, maka pemerintah harus bisa membalik keadaan. Paling tidak, produksi pangan juga harus tumbuh menurut deret ukur.

“Jadi, selama suplai padi tidak bisa menutupi kebutuhan, Indonesia akan terus menjadi pengimpor beras. Kalau sekarang ada impor beras, artinya produksi beras memang kurang,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum HKTI, Prabowo Subiyanto mengatakan, potensi Indonesia meningkatkan produksi padi cukup besar. Setidaknya masih ada 10 juta hektare (ha) lahan terlantar dan 70 juta ha hutan yang rusak yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru.

“Kita masih punya peluang membuka sawah baru di luar Jawa. Kami sudah sarankan sejak beberapa tahun lalu agar pemerintah mencetak sawah baru di luar jawa,” katanya.

Potensi lain yang bisa mendongkrak produksi adalah panen padi selama ini rata-rata hanya dua kali setahun. Padahal, seharusnya bisa tiga kali setahun. “Jadi, peluang Indonesia meningkatkan produksi padi, bahkan menjadi pemasok pangan dunia cukup besar. Asalkan kita punya strategi yang benar dan tidak menyerahkan pertanian pada mekanisme pasar,” tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, dalam menangani persoalan pangan, Indonesia harus berlajar dari India. Dengan jumlah penduduk negara tersebut yang cukup besar, keberpihakan pemerintahnya kepada rakyat juga besar. Bahkan India mempunyai lembaga pangan, yakni perusahaan Food Corporation India (FCI) yang mampu mengelola panga sangat baik.

Dengan aset sebesar 10 miliar dolar AS, perusahaan tersebut mampu mengatur secara rapi distribusi pangan dari desa hingga propinsi. Cadangan pangan juga besar, sehingga bisa mengekspor beras. Artinya, Pemerintah India tidak melepaskan persoalan pangan ke mekanisme pasar. “Ini sangat berbeda dengan Indonesia. Pemerintah justru menyerahkan pangan ke mekanisme pasar,” tegasnya.

Perbaiki produktivitas

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Haryono mengatakan, peluang mencapai surplus beras sangat besar. Salah satu yang bisa meningkatkan produksi padi adalah dengan memperbaiki produktivitas tanaman.

Saat ini rata-rata produktivitas tanaman padi baru sekitar 5,02 ton/ha untuk semua kondisi lahan. Padahal, dari hasil kajian Litbang Kementerian Pertanian, potensinya bisa mencapai 8 ton/ha. “Selama ini ada gap yang cukup besar, yakni 3 ton/ha. Jika peluang ini kita bisa manfaatkan, maka surplus beras akan mudah dicapai,” katanya.

Menurut Haryono, ada beberapa cara bisa mendapatkan produktivitas yang optimal. Selain dengan pemilihan varietas unggul sesuai spesifik lokasi, juga dengan cara memperbaiki budidaya tanaman petani sesuai rekomendasi pemerintah, serta mengurangi kehilangan saat panen dan di penggilingan. “Jadi masih ada tabungan untuk meningkatkan produksi beras,” ujarnya.

Haryono mengakui, pada tahun lalu terjadi penurunan produksi padi sebanyak 1,13%. Untuk mencapai target produksi padi sebanyak 65 juta ton GKG bukanlah hal yang sederhana karena sangat dipengaruhi gerakan di lapangan. “Jika dulu ada komando dari pusat, daerah akan mengikuti. Tapi di era Otonomi Daerah, kita juga harus bisa mengikuti,” katanya.

Untuk mencapai surplus beras, kata Haryono, tidak hanya satu variabel yang dikerjakan seperti peningkatan produksi. Tapi juga variabel lain seperti diversifikasi pangan. Diviersifikasi pangan juga bukan sekadar beralih dari beras ke karbohidrat lain, tapi sudah ke protein.

“Untuk mencapai suplus beras banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Kini tinggal aplikasinya saja di lapangan dari mulai bibit, pupuk dan kegiatan lainnya,” tutur Haryono. Julian

Harga Masih Cukup Stabil

Kalangan pedagang beras menyatakan harga beras di pasar saat ini cukup stabil dengan stok yang cukup. Hal ini terjadi karena kegiatan panen raya masih berlangsung di sejumlah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Kegiatan panen masih berlangsung di Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga pasokan masih cukup besar dan harga bergerak stabil,” ujar Kosim, seorang pengurus Koperasi Pedagang beras Pasar Induk Cipinang (KOPPIC), akhir pekan lalu.

Menurut Kosim, saat ini harga beras di tingkat petani cukup stabil dengan kisaran harga terendah Rp6.600 hingga Rp7.800/kg. “Harga terendah adalah harga yang dibeli Bulog,” ujarnya.

Kalangan petani atau pedagang pengumpul lebih suka menjual berasnya kepada pedagang karena harga jualnya jauh lebih tinggi jika dijual kepada Bulog, yang hanya mau membeli dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.600/kg.
“Karena pedagang mau membeli dengan harga lebih tinggi, pedagang pengumpul lebih senang menjual berasnya kepada pedagang beras dari Jakarta,” papar Kosim.

Dia juga menegaskan, demi mendapatkan pasokan beras,  pedagang beras siap bersaing dengan Bulog jika Bulog mau menaikkan harga pembeliannya kepada petani.

Kosim memprediksi harga beras tidak akan mengalami pergerakan signifikan hingga akhir Mei karena pasokan beras masih akan terus mengalir seiring dengan masih berlangsungnya kegiatan panen raya di sejumlah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Sejumlah sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Barat saat ini tengah mengalami panen raya dan kegiatan ini akan terjadi hingga akhir Mei nanti sehingga pasokan beras akan terus datang,” ujarnya.

Besarnya pasokan beras juga tercermin dari pergerakan permintaan pasar dan harga di pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Sepanjang pekan lalu, permintaan pasar terhadap beras di PIBC mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya. Karena permintaan menurun, maka pasokan beras dari sejumlah sentra produsen ke PIBC juga menurun.

Data PT Food Station, pengelola PIBC, menunjukkan pasokan beras dari sejumlah sentra produsen ke PIBC sepanjang pekan lalu hanya mencapai 16.222  ton atau turun 14,42% jika dibandingkan pasokan yang masuk pada pekan sebelumnya yang mencapai 18.561 ton.

Sedangkan pengeluaran beras dari PIBC pada pekan lalu mencapai 14.572 ton atau turun 5,61% jika dibandingkan dengan pengeluaran beras dari PIBC pada pekan sebelumnya yang mencapai angka 15.520 ton.

Kelesuan perdagangan di PIBC mengakibatkan terjadinya penurunan harga untuk beras IR 64 I dan IR 42. Pada akhir pekan lalu, harga beras IR 64 I dijual pedagang pada posisi Rp8.175/kg atau turun Rp95/kg jika dibandingkan dengan harga jual pada pekan sebelumnya Rp8.270/kg.

Sementara untuk beras jenis IR 42, para pedagang beras akhir pekan lalu menjualnya dengan harga Rp8.000/kg atau turun Rp145 jika dibandingkan dengan harga jual yang terjadi pada pekan sebelumnya. B Wibowo

Masyarakat nampaknya makin sulit menilai kinerja pemerintah belakangan ini. Ketidakjelasan sikap soal BBM, yang telah berimbas negatif naiknya harga-harga, juga terjadi di sektor yang lebih vital: pangan. Bayangkan, prediksi produksi padi, ritual rutin untuk mengantisipasi dan mengukur capaian yang bakal diraih dari seabrek program yang dibayai negara, bisa tidak dimunculkan dari jadual resmi tiap Maret. Ada apa?

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, yang mantan Kepala BPS, hanya tersenyum ketika Agro Indonesia bertanya mengapa BPS tidak melansir Aram I. “Ini untuk mencegah spekulasi di lapangan karena Aram I hanya menghitung prediksi produksi pada musim tanam Oktober, November, Desember. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya masih berupa prediksi dari luas tanam ke depan,” ujarnya.

Penjelasan Wamentan menegaskan satu hal: produksi padi tidak mengkilap. Meski mungkin tidak turun, namun pertumbuhan produksi tak cukup besar untuk mematikan nafsu spekulan! Kondisi ini memperkuat fakta tahun lalu. Ramalan kenaikan tak tercapai dan produksi malah turun yang tercermin dari keputusan impor serta melambungnya harga.

Memang, tahun ini pemerintah cq. Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi mencapai 68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 3,2% dari tahun 2011 sebanyak 65,74 juta ton GKG. Buat Kementan, kenaikan ini harga mati setelah anggaran yang diberikan negara meningkat dan tahun lalu dapat rapor merah karena produksi padi merosot dibanding kinerja 2010 sebesar 66,47 juta ton GKG.

Persoalannya, mampukah target tersebut dicapai, apalagi dengan membuat preseden menutupi angka ramalan? Itu sebabnya, jangan kaget jika pers pun akhirnya cenderung menyetujui analisis Departemen Pertanian AS (USDA). Indonesia akan mengimpor 1,95 juta ton beras tahun ini karena pertumbuhan produksi hanya 0,8%, sementara konsumsi naik 1,4%. Dengan kata lain, negeri ini kembali mengalami defisit produksi beras dan impor! AI

Pemerintah sendiri mengaku kalau APBN akan jebol jika pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tidak dilakukan. Setidaknya dalam sebulan pemerintah harus mengeluarkan tambahan Rp 5 triliun untuk menutupi biaya subsidi BBM.

Hingga pekan lalu, pemerintah masih gamang untuk menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM premium yang rencananya akan diterapkan mulai Mei ini.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sebenarnya bisa dilakukan dengan mendorong penggunaan energy terbarukan. Potensi energi terbarukan di Indonesia sndiri cukup besar. Hanya saja pemerintah belum begitu peduli dengan potensi energi terbarukan yang begitu besar di Indonesia. 

Jika dilihat dari kandungan minyak dan bahan tambang lainnya, penggunaan energy terbarukan amat penting guna mengurangi  besarnya ketergantungan Indonesia terhadap BBM dari fosil.

Indonesia bukanlah negara yang kaya akan hasil energi fosil. Karena stok atau kandungan minyak Indonesia tingal 12 tahun lagi, gas 32 tahun lagi dan batubara tinggal 77 tahun lagi.

Simulasi yang dilakukan Reforminer, menyebutkan cadangan minyak Indonesia per 2010 sebesar 4,2 miliar barel, dengan produksi per tahunnya sekitar 359,89 juta barel per tahun maka  stok minyak  tinggal 12 tahun lagi. Sedangkan untuk batubara, Indonesia memang merupakan negara eksportir batubara terbesar ke dua di dunia. Tetapi dengan cadangan batubara pada 2010 sekitar 21.131,84 juta ton dengan produksi 275,16 juta ton per tahun, stok batubara Indonesia hanya tinggal 77 tahun lagi.

Lain halnya dengan bahan baku bagi energi terbarukan, yang begitu besar dan setiap tahun terus bertambah. Misalnya saja komoditas CPO. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi sebanyak 24 juta ton/tahun. Jumlah produksi ini terus bertambah setiap tahunnya.

Dengan mengacu pada kondisi di atas, maka sudah seharusnya pemerintah  menunjukkan keseriusan  terhadap poduksi dan penggunaan energi terbarukan.

Keseriusan itu dapat diterapkan dengan dukungan pemerintah bagi upaya pengembangan dan penggunaan energi terbarukan. Misalnya saja soal penerbitan regulasi khusus yang akan mendorong pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

Jika hal itu bisa dilakukan, lonjakan harga minyak dunia bukanlah hal yang perlu ditakutkan lagi. Bahkan kenaikan harga minyak dunia bisa memberi keuntungan bagi pemerintah karena dengan adanya penggunaan energi terbarukan, maka produksi minyak bumi Indonesia bisa diekspor.

Sedikitnya 600 orang lebih hadir pada acara panen perdana Unit Bagi Hasil Jati Unggul Nusantara  (UBH-JUN), sayap bisnis Koperasi Wanabakti Nusantara (KPWN) — sebuah koperasi binaan Kementerian Kehutanan. Acara tersebut digelar di sebuah Desa Sumursongo, yang lokasinya 2 jam jika ditempuh via darat dari Bandara Adi Sumarno, Solo atau 2,5 jam dari Bandara Juanda, Surabaya.

Mengapa panen perdana JUN dilakukan di Desa Sumursongo? Ini memang buah dari kepercayaan yang dipetik desa itu karena petani dan aparat desa percaya dan mau menanam JUN dengan pola bagi hasil. Ini kepercayaan mahal, mengingat JUN dipromosikan sebagai jati unggul berkat klon unggul serta sistem perakarannya yang berbeda dari jati lainnya. Dengan keunggulan itu, JUN bisa dipanen dalam tempo 5 tahun, mengatasi kendala jati konvensional  yang harus panen puluhan tahun. Terobosan itu bisa dilakukan di sebuah desa berkat Muadi, sang lurah Sumursongo, yang memberikan rekomendasi agar wilayahnya diizinkan menanam JUN.

Pria berkumis yang baru masuk usia keemasan ini (40 tahun) memenangi pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2007 dan langsung menginstruksikan agar petani segera menanam JUN seperti yang ditawarkan UBH-KPWN. Di bawah komando lurah bertitel sarjana ekonomi inilah akhirnya JUN yang ditanam lima tahun lalu bisa dipanen pada 16 April 2012.

Mbah lurah, begitu masyarakat setempat menyapa dan menghargai pimpinannya. Berikut bincang-bincang Agro Indonesia dengan Mbah Lurah Muadi, yang menceritakan awal hingga panen serta prospek JUN di wilayahnya.

Bagaimana tanggapan Mbak Lurah dengan hadirnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Bupati Magetan Sumantri serta para pejabat penting di Desa Sumursongo?

Wah, luar biasa. Sungguh kehormatan yang tidak terhingga karena desa kami mencatat sejarah kedatangan menteri kehutanan dan rombongan pejabat penting. Alhamdulilah acara berlangsung lancar dan hikmad. Tidak pernah terpikir jika keputusan saya 5 tahun silam untuk mengizinkan petani menaman JUN kini mulai memetik hasilnya. Lebih bangga lagi karena yang datang adalah seorang menteri, dirjen, bupati dan orang penting lainnya.

Memangnya Mbah Lurah tidak khawatir dengan penipuan yang berkedok investasi karena banyak kasus serupa?

Saat itu saya tidak punya pikiran ke sana. Sebab, pertama kali yang memberitahu soal investasi JUN ini langsung dari Pak Jauri, seorang warga Desa Sumursongo. Pak Jauri sendiri langsung dapat rekomendasi dari seorang tokoh penting di Kabupaten Magetan. Karena saya tidak paham soal investasi JUN, maka masyarakat saya kumpulkan dan mendapat penjelasan dari pihak JUN. Begitu saya memahami dan percaya dengan pemaparan dari pihak JUN, maka saya langsung membuat surat keputusan desa. Masyarakat boleh menanam JUN.

Berapa orang dan berapa banyak pohon yang ditanam pada tahap awal tahun 2007?

Tahap pertama sekitar 4.622 pohon, tapi dalam perjalannya ada yang mati. Maklum saja, petani kurang serius memeliharanya. Buktinya, 5 tahun berselang yang dipanen tinggal 3.469 pohon. Dari tanaman pertama itu melibatkan 41 petani penggarap dan sekaligus merupakan pemilik lahan.

Tahun berikutnya?

Penanam memang terus dilakukan, tapi baik skala luasan dan volume tanamannya belum signifikan. Tahun berikutnya menjadi 3.150 pohon atau setara dengan luas 3 hektare lebih. Sampai tahun 2011, jumlah tanaman JUN di sini mencapai 8.417 pohon. Karena ini pola usaha bagi hasil, maka tetap melibatkan petani dan umumnya juga merupakan pemilik lahan.

Ngomong-ngomong untuk pembagian hasil dari penanaman pertama sebanyak 3.469 pohon yang kini mulai panen, berapa uang yang akan diterima perangkat desa?

Sesuai dengan perhitungan dari pihak JUN, yang suratnya dikirim ke desa, perolehannya sebanyak Rp14.073.000. Sedangkan 41 petani penggarap akan mendapat sekitar Rp37.900.000, sementara petani selaku pemilik lahan yang jumlahnya juga 41 orang tadi bagiannya Rp22.212.000.

Hanya saja, penghasilan setiap petani pasti berbeda-beda tergantung jumlah pohon yang dipeliharanya. Jika pohonnya banyak yang hidup tentu akan mendapat penghasilan. Sebaliknya, bila petani tadi malas memelihara, seperti memupuk dan menyiram air di musim kemarau bahkan sampai mati, sudah barang tentu hasilnya sedikit.

Bagaimana tanggapan masyarakat disini dengan adanya bisnis bagi hasil ini?

Pola pengembangan usaha bagi hasil ini merupakan kegiatan yang langsung menyentuh rakyat di pedesaan. Jadi, apabila JUN ini bisa membuktikan janjinya, yakni membayarkan bagian petani dan pemilik lahan, maka kami sangat yakin akan berkembang pesat. Gampangannya, setelah 3 Mei 2012, begitu pihak JUN membayar sesuai dengan perjanjiannya, maka petani di sini saya jamin akan berebut melakukan penanaman JUN. Bahkan, sudah dipastikan petani akan serius sejak menanam hingga memeliharanya karena sudah terbukti hasilnya.

Pernahkan pola bagi hasil di luar JUN dikembangkan di pedesaan?

Saya belum mendengar. Apalagi langsung melibatkan para petani penggarap sekaligus pemilik lahan. Yang ada, biasanya setiap ada investasi petani penggarap hanya mendapat upah saja. Melalui UBH-KPWN, petani penggarap mendapatkan upah saat menanam dan memupuk, di luar bagian mereka sebesar 25% dari hasil panen. Bisnis ini jelas-jelas sangat membantu upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Berapa sih lahan yang siap di-JUN-kan di sini, Mbah?

Jika sampai saat ini sudah ada sekitar 8 hektare, maka tahun 2012 ini akan bertambah sampai 12 hektare. Bahkan saya optimis, bukan saja di Desa Sumursongo, desa-desa lain di sekitar Magetan akan berkembang dan pihak JUN bakal kewalahan memenuhi permintaan petani penggarap maupun pemilik lahan. Sebab, begitu uang mereka terima, maka promosi gratis dari mulut ke mulut (gethok tular) akan lebih dahsyat hasilnya dan menyakinkan masyarakat. AI