Pelan tapi pasti. Begitulah kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini. Kenaikan harga pangan pokok ini memang berbeda dengan lonjakan yang terjadi pada komoditi cabai yang sangat drastis. Kenaikan harga beras sejak awal Juli hingga minggu ketiga Juli sudah hampir Rp200/kg.

Berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan, perkembangan harga beras kualitas medium sejak awal Juli di Pulau Jawa sebagai sentra produksi padi telah naik 4,35%. Sedangkan di luar Pulau Jawa naik cukup siginifikan. Contohnya di Manokwari naik 10,91%, Bengkulu 10,22%, sedangkan daerah lain kenaikkannya masih di bawah 10%.

Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi mengakui, harga beras ada indikasi terjadi kenaikan meski sangat kecil. Terlihat pada minggu pertama Juli rata-rata naik sebesar Rp100/kg dari Rp6.835/kg menjadi Rp7.937/kg. Kenaikan itu berlanjut pada minggu kedua naik lagi Rp100/kg menjadi Rp8.054/kg. “Meski kecil kita akan amati pergerakan harga beras,” katanya.

Meski harga terus merambat naik, Bayu menjamin pasokan beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi barometer perdagangan beras adalah Pasar Induk Cipinang (PIC), Jakarta Timur. Hingga kini pasokan beras ke PIC masih normal dan cukup besar.

“Pada Minggu lalu mencapai 3.500 ton/hari. Padahal lazimnya hanya 2.000-3.000 ton/hari,” kata mantan Deputi Menko Perekonomian bidang Kelautan dan Pertanian ini.

Lancarnya pasokan ke PIC itu karena kondisi panen padi di sentra produksi beras di Pulau Jawa. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, pada Maret 2010 luas panen padi di 13 propinsi sentra produksi seluas 2,44 juta hektare (ha). Pada April seluas 1,89 juta ha, Mei 970.000 ha dan Juni 972.000 ha.

Bayu menduga, kenaikan beras pada Juli ini kemungkinan karena pada Mei-Juni berkurang, setelah puncaknya pada Maret-April. Namun Bayu yakin kenaikan harga tersebut akan tertahan pada Agustus, karena pada Juli akan ada panen seluas 1,28 juta ha dan Agustus 1,33 juta ha. “Kita perkirakan Juli-Agustus harga beras akan stabil lagi, meski kita tetap harus cermati kenaikan harga tersebut,” katanya.

Sementara itu Menteri Pertanian, Suswono juga menyatakan, jika dilihat dari permintaan dan penawaran, maka kondisinya masih normal. Kenaikan harga beras menurut Suswono, karena faktor psikologis menjelang Puasa dan Lebaran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pedagang untuk mengambil keuntungan.

“Momen menjelang puasa dan lebaran inilah yang diambil pedagang untuk menaikkan harga beras. Tapi dengan cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog, masyarakat tidak perlu khawatir tidak ada pasokan,” katanya.

Gelar Operasi Pasar

Guna menahan laju kenaikan harga beras, Bayu yang juga Ketua Tim Stabilisasi Bahan Pokok mengatakan, pemerintah sudah memerintahkan Perum Bulog menggelar operasi pasar (OP) beras di sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga beras. Dengan modal stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500.000 ton, pemerintah yakin bisa menahan laju kenaikan harga.

Kebijakan OP kali ini terbilang lebih mudah ketimbang sebelumnya. Bahkan, kebijakan tersebut sudah dua kali berubah. Pada awalnya kebijakan OP bisa dilakukan ketika harga beras naik 25% dan bertahan selama satu minggu. Kemudian pada awal 2010, pemerintah mengubah kebijakan lagi, OP bisa digelar ketika harga naik 15% dalam sebulan terakhir.

Belajar dari pengalaman naiknya harga beras yang pelan-pelan tapi pasti, pemerintah kembali merevisi kebijakan OP. Kali ini pemerintah memberikan kebebasan kepada Perum Bulog untuk melakukan OP jika melihat ada indikasi lonjakan harga beras.

“Jika tetap menggunakan mekanisme kenaikan harga rata-rata, maka pemerintah tidak akan bisa menggelar OP karena tidak akan pernah ketemu,” kata Bayu. Jadi, lanjut Bayu, sekarang ini Bulog bisa langsung inisiatif OP tanpa menunggu instruksi pemerintah atau permintaan Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan, harga penjualan beras di gudang Bulog sebesar Rp5.630/kg di Pulau Jawa dan Rp5.730/kg di luar Pulau Jawa. Sedangkan harga jual beras Bulog di tingkat eceran sebesar Rp400/kg hingga Rp500/kg di bawah harga beras di lokasi OP.

Sementara itu Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Sutono mengatakan, sesuai dengan hasil rapat di Menko Perekonomian, OP dilakukan dengan tidak menunggu harga naik hingga 10%. Jika di pasar ada kecenderungan harga merangkak naik terus-menerus, Bulog bisa langsung dan proaktif melakukan OP.

Menurut Sutono, OP tidak melalui grosir atau pedagang besar, tapi langsung ke konsumen maupun pedagang pengecer di pasar tradisional. Bahkan, untuk mencegah beras OP diborong pedagang, Bulog hanya menetapkan paling banyak lima karung.

Sutono mengatakan, OP beras dilakukan untuk menstabilkan harga terutama menjelang puasa, terutama di daerah yang harga berasnya mulai merangkak naik, terutama di luar Pulau Jawa seperti Papua, NTT dan Maluku. “OP juga dilakukan di wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan harga beras,” ujarnya.

Sedangkan di Pulau Jawa digelar di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Malang, Jawa Barat (Cibitung dan Bandung) dan DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta, telah dilakukan sejak 20 Juli lalu di 12 pasar yaitu, Pasar Sumur Batu, Anyer Bahari, Sukapura, Pasar Minggu, Kabayoran Lama, Manggarai/Pasar Rumput, Kalideres, Jembatan Lima, Grogol, Kramatjati, Klender dan PIC.

“Di pasar beras kita jual dengan harga Rp5.850/kg atau selisih Rp220/kg dari harga gudang. Selisih harga itu dari hasil hitungan untuk biaya transportasi dan angkut,” kata Sutono. Julian

OP untuk Ganduli Harga

Operasi Pasar (OP) beras ternyata tak selamanya efektif menurunkan harga komoditi pangan pokok tersebut. Perum Bulog sebagai pelaksana OP pun mengakui, fungsi OP bukan untuk menurunkan harga, tapi sebatas mengganduli atau menahan laju lonjakan harga.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Sutono mengatakan, dengan hanya satu jenis beras OP, yakni IR64 kualitas III (kualitas medium), sulit bagi Bulog untuk mencegah lonjakan harga beras, terutama di luar kualitas tersebut. Apalagi, beras yang dijual di pasar DKI Jakarta mencapai 17 jenis. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan sembilan jenis beras sebagai acuan inflasi.

“Bagaimana pengaruhnya jika beras yang dijual Bulog hanya satu jenis yaitu IR64 kualitas III? Apalagi kemudian yang naik cukup tinggi beras jenis premium. Jawabannya, kecil pengaruhnya. Jadi, fungsi OP hanya untuk mengganduli harga,” ujarnya.

Menurut Sutono, OP bisa efektif jika beras yang dijual ke pasar tidak satu jenis, tapi berbagai jenis (multikualitas). Artinya, Bulog harus mempunyai stok beras multikualitas juga agar OP bisa berbagai jenis. Dengan demikian, fungsi OP untuk mengerem harga beras efektif.

Sutono mengakui, pelaksanaan OP pada Juli tidak umum terjadi selama 10 tahun terakhir karena pada bulan tersebut terjadi panen. Kenaikan harga saat ini lebih karena faktor psikologis di luar mekanisme pasar. Misalnya pengaruh kenaikan tarif dasar listrik, maraknya serangan hama penyakit terutama wereng batang cokelat, serta kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi.

Untuk saat ini, Sutono menganggap yang paling efektif menahan laju naiknya harga beras adalah menggelontorkan beras untuk rakyat miskin (raskin). Hitung-hitungannya, setiap bulan penyaluran beras raskin sebanyak 265.000 ton.

Bahkan, katanya, akan lebih efektif lagi mempengaruhi harga pasar adalah jika Bulog bisa menyalurkan raskin alokasi dua bulan dalam satu bulan. Misalnya, alokasi September dibagikan pada Agustus. Dengan demikian dalam satu bulan akan ada sekitar 530.000 ton beras masuk ke konsumen.

“Ini akan efektif menekan permintaan beras di pasar. Masyarakat miskin yang harusnya beli beras ke pasar jadi tidak beli,” tutur mantan Kepala Divre Jawa Timur ini.

Bulog sudah mempersiapkan rencana penyaluran raskin untuk kebutuhan dua bulan sekaligus. Pada awal Agustus atau menjelang puasa disalurkan raskin alokasi Agustus. Kemudian alokasi raskin September disalurkan pada akhir Agustus atau menjelang lebaran. “Dari pengalaman sebelumnya harga kritis sekitar 10 hari menjelang puasa dan 10 hari menjelang lebaran,” kata Sutono.

Untuk raskin, saat ini beras yang dikelola Bulog sebanyak 1,74 juta ton atau cukup memenuhi kebutuhan 6,65 bulan penyaluran raskin. Realisasi penyaluran per Juli 2010 sudah 53% atau sebesar 1,5 juta ton dari total sebanyak 2.728.129 ton. Julian

Pemerintah optimis gejolak kekurangan beras di dalam negeri tidak akan terjadi. Begitu juga dengan kemungkinan terjadinya kenaikan harga yang drastis terhadap komoditas tersebut.

“Kalau soal beras, pemerintah optimis karena kita memiliki stok beras yang mencukupi,” ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pekan lalu.

Mari mengakui, dalam beberapa pekan belakangan ini harga beras di pasar mengalami kenaikan. Hal itu dikarenakan curah hujan yang masih cukup tinggi di sejumlah sentra produksi sehingga kualitas gabah menurun karena tidak bisa kering.

Gabah dengan kadar air tinggi, paparnya, akan menyebabkan meningkatnya biaya penggilingan dan pengeringan yang akhirnya berimbas pada kenaikan harga jual.

Sejak dua bulan terakhir ini, harga beras terus mengalami kenaikan. Data dari pengelola Pasar Induk Beras Cipinang (PIC) menunjukkan kenaikan harga beras terus terjadi setiap pekannya. Kenaikan harga jual itu terjadi di semua jenis beras, baik untuk kualitas atas, medium maupun beras kualitas rendah.

Untuk beras kelas medium, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, kenaikan harga jualnya sudah mencapai Rp1.000/kg jika dibandingkan dengan posisi harga jualnya pada dua bulan lalu.

Data pengelola PIC menyebutkan, harga beras kelas medium untuk jenis IR-64 III pada akhir pekan lalu mencapai Rp5.600/kg. Posisi harga itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp200 dibandingkan harga jualnya di pekan sebelumnya.

Menurut ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang (KOPPIC), H. Kosim, kenaikan harga tidak bisa dielakkan lagi karena berbagai hambatan. “Kondisi alam yang tidak beres menjadi penyebab utama kenaikan harga beras tak terelakkan lagi,” paparnya kepada Agro Indonesia, akhir pekan lalu.

Menurut Kosim, akibat kondisi alam yang tak beres, banyak sentra produksi yang tak mampu menghasilkan beras dengan volume dan kualitas yang baik. “Banyak padi yang dihasilkan kurang bagus dan volumenya juga berkurang,” ucapnya.

Dia mencontohkan, akibat kondisi alam yang kurang baik, beras yang dihasilkan petani kebanyakan memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga menurunkan kualitas beras tersebut.

Selain itu, banyak juga sentra produksi yang hasil panennya tidak sebanyak yang diperkirakan sebelumnya kaena adanya kegagalan budidaya atau serangan hama wereng. “Kondisi itu tentu saja memicu kenaikan harga beras di tingkat pedagang dan konsumen,“ ujarnya.

Selain itu, Kosim juga menyebut tingginya tingkat permintaan beras antarpulau juga ikut memicu terjadinya kenaikan harga jual beras di pasar. “Banyak daerah yang meningkatkan permintaan pembelian beras karena daerah-daerah itu juga mengalami penurunan dalam produksi berasnya,” tutur Kosim.

Peningkatan transaksi antarpulau itu tercermin dalam rekapitulasi penjualan beras dari Pasar Induk Cipinang selama sepanjang pekan lalu.

Berdasarkan data pengelola PIC, volume beras yang dikeluarkan dari PIC menuju daerah-daerah di luar Pulau Jawa sepanjang pekan lalu mencapai 5.541 ton. Ini artinya terjadi kenaikan penjualan beras ke luar Pulau Jawa sebanyak 25,1% dibandingkan pengeluaran beras dari PIC ke luar Jawa pada pekan lalu yang mencapai 4.157 ton.

Bisa diredam

Sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Gunaryo, mengakui ada beberapa daerah di Luar Jawa yang mengalami masalah dalam hal pasokan beras, khususnya beras kelas medium.

“Misalnya saja wilayah Bengkulu. Wilayah ini sebenarnya cukup banyak menghasilkan beras kelas atas, namun minim dalam produksi beras kelas medium. Padahal, sebagian besar masyarakatnya mengkonsumsi beras kelas medium,” paparnya.

Walaupun kenaikan harga beras terus terjadi, namun pemerintah optimis, fluktuasi harga beras di dalam negeri bisa diredam. Rasa optimisme itu didasarkan stok beras di dalam negeri masih cukup besar.

Menurut Mari, berdasarkan data Bulog, stok beras nasional cukup, yaitu 1,8 juta ton di Perum Bulog dengan 500.000 ton siap untuk Operasi Pasar. Sedangkan cadangan beras di PIBC (per 19 Juli) sebanyak 29.000 ton. ”Operasi Pasar dapat dilakukan begitu ada gejolak kenaikan di pasar, tanpa harus menunggu kenaikan di atas 10%,” ucapnya.

Selain stok yang cukup, papar Mari, Bulog juga sampai saat ini masih terus melaksanakan program raskin. Untuk program ini, pagu 2010 sebesar 2.728.129 ton, sedangkan rencana pengadaan sampai bulan Juli 2010 adalah 1.643.819 ton. Hingga (18/7) yang telah terealisasi sebanyak 91,24% atau 1.501.932 ton. B Wibowo

Luar Biasa, Beras OP Lebih Mahal!

Operasi Pasar (OP) yang diterapkan Bulog tampaknya menjadi senjata pamungkas bagi pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga beras yang kini terjadi di sejumlah daerah.

Namun, faktanya, kegiatan OP untuk saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan untuk menekan kenaikan harga jual beras. Kegagalan OP beras itu setidaknya terlihat dari minimnya minat pedagang untuk membeli beras OP yang dilakukan Bulog. Lho, bagaimana bisa terjadi?

“Bagaimana mungkin kami membeli beras OP karena harga beras OP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual beras yang dilakukan pedagang di Cipinang,” ujar Kosim.

Astaga! Menurutnya, harga beras yang diterapkan melalui OP Bulog adalah Rp5.850/kg. Sementara kalangan pedagang beras di Cipinang masih mampu menjual beras kelas yang sama, yakni kelas medium, dengan harga Rp5.600/kg.

“Karena harga jualnya masih di atas harga penjualan pedagang, kegiatan OP kurang diminati pasar,” ucapnya.

Rendahnya harga jual beras pedagang dibandingkan harga beras OP, ungkap Kosim, dikarenakan kebanyakan pedagang beras di Cipinang memiliki stok beras yang cukup besar. Beras tersebut dibeli ketika harganya masih murah.

“Dengan kondisi sekarang ini, kalangan pedagang besar yang memiliki stok, mampu meraih keuntungan yang cukup besar karena mereka dulunya membeli dengan harga cukup murah dan menjualnya dengan harga lebih mahal,” paparnya.

Masih Berlanjut

Kosim memperkirakan kenaikan harga beras masih berpeluang terjadi dalam beberapa waktu ke depan mengingat stok beras di pedagang sudah mulai menyusut.

“Jika stoknya sudah habis, tentunya pedagang akan membeli beras dengan harga yang terjadi sekarang ini. Jika harganya naik, pastinya pedagang juga akan menaikkan harga jualnya karena mereka bertindak mengikuti kondisi pasar,” katanya.

Jika melihat kondisi sejumlah sentra produsen beras di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kosim memeprkirakan pasokan beras akan mengalami hambatan.

“Banyak sentra produsen yang memerlukan waktu beberapa bulan lagi untuk bisa melakukan panen. Kalaupun ada yang panen, hanya bersifat sporadis. Tidak ada sentra produsen yang mengalami panen raya,” jelasnya.

Seretnya pasokan beras itu sudah terlihat dengan bergesernya panen musim gadu. Biasanya, bulan Agustus nanti petani padi akan melakukan panen gadu. Namun, jika melihat tanaman padi yang terdapat di sepanjang Pantura, panen kemungkinan besar baru bisa dilakukan paling cepat bulan September nanti.

“Hal itu dikarenakan banyak padi yang masih hijau di sentra-sentra produsen beras di sepanjang Pantura. Kemungkinan diperlukan beberapa bulan lagi untuk bisa dipanen,” tutur Kosim. B Wibowo

Mungkin ini sejarah paling konyol yang pernah dilakukan Bulog sejak dibentuk sebagai lembaga stabilisator pangan pokok di awal Orde Baru. Gencarnya pemberitaan tentang melambungnya harga cabai serta serangan wereng coklat membuat pemerintah tidak berpikir jernih. Buntutnya, harga beras pun dinilai sudah “berbahaya”.

Menurut Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi, tren kenaikan harga beras sudah terjadi, meski sangat kecil. Dia menyebut minggu pertama Juli harga rata-rata naik sebesar Rp100/kg dari Rp6.835/kg menjadi Rp7.937/kg. Kenaikan itu berlanjut pada minggu kedua naik lagi Rp100/kg menjadi Rp8.054/kg.

Luar biasa, memang. Persoalannya, beras kelas apa yang dijadikan patokan wakil mentan itu? Premium atau medium? Jika mengacu pada beras milik pemerintah di Bulog, harusnya kualitas medium, yakni IR-64 III. Di sinilah blunder itu terjadi. Pasalnya, pemerintah menetapkan harga beras OP Bulog itu Rp5.850/kg.

Ketika OP digelar sejak 20 Juli di Pasar Induk Cipinang (PIC), pedagang tertawa. Harap maklum, untuk kualitas yang sama, pedagang malah melepas Rp5.600/kg. Alih-alih menggandoli harga, yang ada pemerintah malah ingin menaikkan harga! Bagaimana pemerintah bisa salah hitung atau menyamakan kualitas premium dengan medium? AI

Kondisi alam yang ekstrem pun menjadi kambing hitam dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Sejumlah menteri menyebutkan curah hujan yang tinggi telah menyebabkan kegiatan panen menjadi terganggu sehingga berdampak negatif terhadap pasokan dan harga jual sejumlah komoditas bahan pokok.

Menjadikan alam sebagai ’kambing hitam’ dari munculnya gejolak pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok di negeri ini mungkin pilihan yang tepat karena alam tak akan membantah atau mengiyakan.

Padahal, jika semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan DPR sangat concern dengan kepentingan masyarakat banyak, kemungkinan gejolak harga sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Gejolak harga kebutuhan pokok sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Kondisi seperti ini sudah seringkali terjadi dan tidak ada tindakan atau kebijakan terpadu dari pemerintah. Dalam menghadapi gejolak kenaikan harga, pemerintah selalu mengandalkan kegiatan operasi pasar (OP) beras dan pasar murah untuk komoditas lainnya.

Padahal, jika pemerintah mau, masih ada sejumlah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk meredam berulangnya gejolak pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok. Pemerintah dapat meluncurkan Undang Undang tentang Penetapan Harga. Dengan UU tersebut, pemerintah bisa menetapkan harga jual maksimal terhadap komoditas-komoditas tertentu.

Memang, kebijakan itu menunjukkan besarnya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga komoditas. Namun kebijakan ini bukanlah hal yang tabu karena banyak negara yang sudah menerapkan kebijakan tersebut.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah dapat meredam terjadinya gejolak serta mampu mengendalikan laju inflasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

Memang, saat ini belum terlihat adanya kemauan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun bukan berarti hal itu sudah tertutup. Pihak lain, yakni kalangan DPR bisa mendorong pemerintah dengan mengajukan inisiatif bagi penerbitan UU tersebut.

DPR juga bisa mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran Bulog dalam menangani pasokan komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah perlu mengembalikan lagi peran Bulog seperti sebelum krisis ekonomi terjadi di negeri ini pada tahun 1998. Bukankah kita sudah terlepas dari cengkeraman Dana Moneter Internasional (IMF)?

Gelombang ekonomi pasar bebas memang tengah melanda dunia dan Indonesia pun tak terlepas dari gelombang tersebut. Namun bukan berarti pemerintah harus mengikuti arus tersebut tanpa memperhatikan kepentingan dan kondisi masyarakat.

Dari situlah sosok ini kemudian menjelma menjadi sosok yang kelihatan keras. Padahal, sejatinya, dia tergolong lembut, yang selalu tidak tega melihat keluhan teman-temannya yang menjadi petani. Mulai dari kesulitan mendapatkan pupuk dan gabah hasil panen mereka, sampai terkadang padi produksinya tidak diterima Bulog.

Beberapa saat sebelum Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Munas HKTI) digelar di Denpasar, Bali, tiba-tiba saja dia diberhentikan dengan ucapan terima kasih dari jabatannya sebagai Ketua HKTI Jatim. Kaget, kecewa dan merasa dizalimi tentunya. Itulah yang kini dirasakan Herri Suginario, ketua HKTI Jatim yang dibekukan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Pusat, menjelang digelarnya Munas HKTI baru-baru ini.

Laki-laki kelahiran Solo, 2 Juni 1961 ini mengatakan, meski jabatannya sebagai ketua HKTI Jatim dibekukan DPN, dia tidak peduli. Bersama kepengurusan kabupaten/kota dari Jatim, dia tetap berangkat ke Inna Simpang Grand Bali Beach Sanur untuk mengikuti Munas HKTI. Tetapi apa lacur, kehadirannya ditolak oleh ’mereka’ yang mengatasnamakan diri sebagai panitia Munas. Namun, ia tetap kukuh, karena merasa SK pencabutan dirinya sebagai ketua HKTI Jatim bertentangan dengan AD/ART HKTI serta tidak ada dalam peraturan manapun dalam organisasi HKTI.

Kepada Agro Indonesia, ayah satu orang putra ini meluangkan waktunya berbincang-bincang di kantornya yang berdekatan dengan bandara Juanda, Surabaya. Berikut petikannya.

Bagaimana awal mulanya hingga jabatan Anda sebagai ketua umum HKTI Jatim dibekukan DPN HKTI?

Saya sendiri tidak paham dengan anggapan DPN HKTI yang menyatakan HKTI Jatim vakum, tidak ada program kerja dan dituduh tidak aktif, sehingga DPN dengan sewenang-wenang mencabut SK saya sebagai ketua. Menurut saya itu adalah alasan yang dicari-cari. Posisi kita sangat aktif. Kita punya kegiatan, punya bidang usaha koperasi, dan kita selalu dilibatkan oleh pemerintah ketika terdapat permasalahan yang berkaitan dengan anggota kita.

Misalnya ketika pupuk langka. Kita selalu diundang pemerintah daerah untuk urun rembug. Terus terang saya merasa dizalimi. Di HKTI ini saya tidak mencari uang. Pekerjaan saya sebagai kontraktor, usaha di bidang properti, bisnis perindustrian sampai rela saya kesampingkan untuk bekerja sepenuh waktu di HKTI. Semua saya lakukan dengan ikhlas dan kerelaan. Untuk Anda ketahui, saya adalah anak petani miskin. Saya merasakan bagaimana sulitnya mencari biaya sekolah, biaya untuk hidup. Karenanya, saya memiliki tekad bekerja untuk teman-teman petani.

Sejauh ini apakah Anda pernah mengkomunikasikan dengan Ketua Umum HKTI Prabowo ketika tiba-tiba jabatan Anda dibekukan begitu saja?

Sangat sulit menemui Prabowo, karena memang sistemnya dibuat berlapis (sistem ring) seperti itu. Jangankan bertemu, untuk telepon saja sulit. SMS pun tidak dibalas. Saya tahu beliau dikelilingi orang-orang yang hanya bekerja untuk perut mereka sendiri. Padahal, secara pribadi saya sangat mencintai Prabowo.

Saya beranggapan beliau merupakan pemimpin masa depan. Ketika beliau maju dalam Pilpres setahun lalu, dengan sukarela saya menajdi tim suksesnya di Jatim. Ketika itu, saya juga sangat sulit menemui beliau. Dengan sukarela saya merogoh kantong saya pribadi untuk kesuksesan Pak Prabowo. Saya tidak memasalahkan meskipun saya tidak mendapatkan keuntungan finansial dari sana. Sampai sekarang pun saya sulit menghubungi beliau. Dan saya tidak yakin kalau hal ini diketahui oleh Pak Prabowo. Saya merasa ini adalah ulah orang-orang di sekelilingnya. Sangat disayangkan, karena orang di sekelilingnya hanya mengambil keuntungan dari Pak Prabowo. Saya khawatir ini bisa menjadi kehancuran bagi seorang Prabowo.

Kabarnya Anda ditolak masuk ke Munas HKTI di Bali?

Iya, tetapi bukan hanya saya saja. Banyak teman-teman dari daerah lain juga diperlakukan sama dengan saya. Bahkan Pak Siswono Yudhohusodo sebagai Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) pun juga tidak diberi kesempatan mengikuti Munas. Juga ada beberapa ketua dari provinsi lain yang tidak diperkenankan mengikuti Munas. Misalnya dari DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bengkulu dan NTB. Selain itu, anehnya, kabupaten/kota yang memiliki wilayah seharusnya juga memiliki hak suara. Tetapi dalam Munas kali ini kabupaten/kota tidak memiliki hak suara. Dan ini memang sudah disetting sejak awal. Yang mengatur sebenarnya ketakutan jika Prabowo tidak terpilih lagi. Kalau Prabowo tidak terpilih kan mereka tidak bisa mencari makan lagi di HKTI. Munas mestinya diselenggarakan oleh DPN. Tetapi yang ini diselenggarakan oleh Sekretaris Eksekutif dan Sekretaris Jendral (Sekjen).

Itu sebabnya lantas ada Munas tandingan?

Bukan, bukan. Bukan Munas tandingan. Bagi kami, HKTI harus satu dan tetap satu. Munas yang digelar di Inna Grand Bali Beach Sanur (yang memilih Prabowo secara aklamasi menjadi ketua DPN HKTI lagi) tidak sah, karena itu kami membuat pernyataan untuk menyelamatkan HKTI. Pernyataan sikap itu ditandatangani teman-teman HKTI dari kabupaten/kota, beberapa pengurus DPN dan pengurus HKTI di tingkat provinsi dari beberapa daerah. Pemilihan ketua HKTI Prabowo secara aklamasi dimaknai sebuah bentuk manipulasi dan rekayasa sistemik. Maka kami menggelar Lanjutan Munas HKTI ke-tujuh di Hotel Aston Denpasar Bali. Dalam Lanjutan Munas VII HKTI ini, Oesman Sapta Odang terpilih sebagai ketua melalui pemungutan suara. Pak Oesman Sapta mengumpulkan 229 suara, Galumbang Sitinjak 30 suara dan saya (Herri) mengumpulkan 47 suara. Total pemilih ada 321 suara, suara tidak sah-nya mencapai 14 suara dan abstain satu suara.

Munas yang memilih Prabowo secara aklamasi menurut kami tidak sah, karena menabrak AD/ART. Dalam AD/ART dikatakan yang memiliki hak suara adalah pengurus provinsi, kabupaten dan kota. Sementara dalam Munas yang memilih Prabowo hanya provinsi yang diberikan hak suara. Berarti suara kabupaten/kota dikebiri.

Setelah ini langkah selanjutnya bagaimana?

Kita masih menyusun kepengurusan. Saya termasuk salah satu formatur. Setelah pelantikan kita ajukan kepengurusan kita kepada Depdagri, dalam hal ini mendagri dan diketahui Komisi IV DPR. Terserah mendagri mengesahkan kepengurusan yang mana. Kepengurusan Oesman Sapta Odang ataukan kepengurusan Prabowo. Kalau kita tidak disahkan mendagri, kita siap melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kita siap melakukan itu.

Sebenarnya masalah krusial apa yang harus dibenahi HKTI?

Selama lima tahun ini saya merasa tidak ada advokasi untuk membela kepentingan petani. Lihat saja ketika pupuk langka, ketika gabah petani ditolak Bulog, petani kita tidak pernah tahu harus mengadu kepada siapa. Ini hal krusial yang harus dipikirkan HKTI. Elsa Fifajanti

Kalangan DPR mendesak agar LSM asing tidak membabi buta menuntut Indonesia agar menerapkan moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut sesuai kehendak mereka. Moratorium itu akan lebih bermanfaat bagi Indonesia bila disertai kesepakatan perdagangan karbon yang dapat segera direalisasikan pula.

Demikian antara lain dinyatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Anna Muawanah dan Anggota Komisi IV DPR Made Urip. “Mereka tidak bisa terus-menerus menekan kita. Mereka seharusnya menekan negara-negara industri untuk segera merealisasikan kesepakatan-kesepakatan tentang perdagangan karbon yang lebih adil,” tegas Anna yang berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anna justru mengingatkan agar langkah Indonesia mengkonservasi hutan perlu diikuti oleh negara lain. Paling tidak, penerapan ekolabeling secara serentak di kawasan ASEAN. “Hal ini penting agar terdapat keadilan dalam menanggung beban pengurangan emisi gas rumah kaca di seluruh negara-negara dalam satu kawasan,” jelasnya.

Sementara itu Made Urip secara tegas mendesak LSM-LSM asing seperti Greenpeace agar lebih obyektif dalam melihat persoalan kehutanan di Indonesia. “LSM semacam Greenpeace itu jangan hanya membabi buta memprotes dan menekan pemerintah,” tegas Made Urip.

Menurut Made, pemerintah sudah banyak mengakomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca. Sikap akomodatif itu tertuang dalam LoI Indonesia-Norwegia yang antara lain mengharuskan RI melakukan moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut.

“Menteri Kehutanan hendaknya jangan terpengaruh oleh tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar, termasuk LSM. Kita bisa mengatur negara kita sendiri, dan menjalankan sendiri moratorium sesuai kesepakatan dalam LoI itu,” katanya

Jangan terjebak

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR, Achmad Muqowam mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam LoI RI-Norwegia. “Jangan-jangan kita dicekoki informasi yang salah, tetapi disikapi dengan kebijakan pemerintah,” kata Achmad Muqowam.

Apalagi, katanya, pencairan dana sebesar 1 miliar dolar AS dalam LoI itu harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Parlemen Norwegia. “Pencairan dana itu harus didahului keputusan parlemennya. Jadi bisa saja parlemen Norwegia menolak kesepakatan tersebut. Padahal, pemerintah RI telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang berdampak terhadap pengusaha perkebunan dan kehutanan,” katanya.

Dikatakannya, kesepakatan yang dituangkan dalam LoI sebenarnya belum sempurna, namun pemerintah RI telah menyikapinya dengan mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya dapat mengancam pertumbuhan Indonesia.

Kekhawatiran atas berbagai hal itu, katanya, perlu dipertimbangkan matang-matang agar pemerintah tidak terjebak dalam kesepakatan tersebut. Apalagi, sampai sekarang belum jelas, apakah negara kita sebagai penghasil emisi nomor 3 seperti yang dituduhkan negara lain.

“Cari dulu kepastian, apakah benar negara kita itu berkontribusi sebagai penghasil emisi dunia. Tuduhan itu sangat menyesatkan. Jadi, jangan mengambil langkah yang sesat,” katanya.

Dia mengkritik pemerintah yang sampai sekarang masih dalam tahap mempersiapkan pembentukan lembaga khusus untuk koordinasi pengembangan dan implementasi Reducing Emision Form Deforestation and Forest Degradation (REDD) Plus, penetapan lembaga independen yang memonitor, melaporkan, dan memverifikasi pengelolaan hutan (MRV).

“Kita akan meminta penjelasan pemerintah tentang persiapan yang sudah dilakukan. Komisi IV DPR RI juga akan mempertanyakan berapa nilai jual karbon,” katanya.

Selain itu, katanya, Komisi IV DPR mengagendakan memanggil Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan pada Oktober 2010, guna menjelaskan tentang kesepakatan untuk Mereduksi Efek Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. “Komisi IV akan meminta penjelasan Menteri Kehutanan yang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Norwegia tersebut,” katanya. Sugiharto

Menhut: Kita Lawan Jika Terus Ditekan

Meski membuka pintu lebar-lebar untuk berkomunikasi, namun Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan belakangan gerah juga dengan tusukan-tusukan pernyataan tajam yang datang dari LSM, terutama terkait kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Menhut bahkan memilih untuk tak berkomentar saat dimintai pendapatnya tentang pernyataan Greenpeace yang menilai langkah pemerintah mengizinkan sejumlah perusahaan HTI di Riau, termasuk Semenanjung Kampar untuk beroperasi mengancam LoI Indonesia-Norwegia. “Udah ga usah komentarin Greenpeace melulu, nanti mereka tambah besar,” kata Menhut usai membuka rapat koordinasi teknis Kemenhut, pekan lalu.

Yang pasti, Menteri Zulkifli menegaskan pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan pelepasan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. “Jangan kita terus yang disalahkan. Kalau kita terus ditekan, ya kita lawan,” kata Menhut.

Sebelumnya, Greenpeace menyatakan penerbitan 17 RKT HTI kepada beberapa perusahaan di Riau, termasuk di Semenanjung Kampar menunjukan ketidakkonsistenan pemerintah dalam upaya pengurangan emisi. Kebijakan ini juga dinilai bakal mengancam kerja sama atau letter of intent (LoI) Indonesia-Norwegia.

Dalam perhitungan Greenpeace, di dalam 17 RKT ini memiliki potensi kayu sebesar 10 juta meter kubik. “Jika HTI tersebut beroperasi, kita tinggal hitung berapa emisi yang dilepaskan,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi.

Dirjen Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto menyatakan, diberinya izin operasi bagi perusahaan HTI di Riau sejalan dengan pernyataan kesanggupan (LoI) yang sudah ditandatangani bersama pemerintah Norwegia untuk bekerjasama dalam menurunkan emisi.

Menurut Hadi, dalam RKT bukan hanya tersusun rencana pemanenan, tapi juga rencana penanaman dan tata batas pengelolaan areal konsesi. “Kegiatan itu berkaitan erat dengan penyerapan emisi dan peningkatan kepastian kawasan hutan yang behubungan dengan pencegahan deforestasi,” kata dia.

Hadi menjelaskan, sejumlah areal hutan di Riau memang sempat dikelola perusahaan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK atau HPH pada kurun 1970-1999). Setelah era reformasi, banyak perusahaan itu yang memilih untuk menyerahkan izinnya kembali ke pemerintah dan areal konsesinya menjadi open acces. Akibatnya, kawasan hutan tersebut menjadi sasaran perambahan.

Kemenhut, jelas Hadi lagi, kemudian menerbitkan sejumlah izin hutan tanaman untuk mengelola hutan yang open akses itu untuk ditanami. “Jadi, bukan pemanfaatan kayu pada hutan primer, tidak benar itu,” katanya.

Sejauh ini, dari 207 ijin HTI yang masih aktif, Kemenhut dan dinas kehutanan di daerah telah menyetujui 112 RKT yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sisanya sedang dalam proses penilaian dan ada pemegang ijin yang belum mengajukan.

Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenhut yang telah disusun sebelumnya. Tahun ini Kemenhut memang telah ditargetkan untuk melakukan penanaman pohon dalam skema HTI seluas 500.000 hektare, yang merupakan bagian dari upaya mendukung program penanaman 1 miliar pohon.

Lebih Bagus HTI

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna menyatakan, menjadikan areal yang tidak dibebani hak sebagai HTI lebih baik ketimbang ditelantarkan tanpa pengelola.

Dia menuturkan, saat ini terdapat 48 juta ha hutan alam eks HPH yang terlantar yang tidak dibebani hak dan tidak ada pengelolanya. Hal otu berakibat kepada tingkat deforestasi dan degradasinya cenderung tinggi.

“Maka dari itu menjadikannya sebagian areal tersebut menjadi HTI, walau dengan mengubah sebagian hutan alam menjadi tanaman masih lebh baik dibandingkan dengan ditelantarkan,” katanya.

Pemberian, lanjutnya, izin HTI di hutan tanpa pengelola disamping mengurangi pengangguran juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Atas dasar itu, Nana menyatakan, akan lebih efektif jika upaya menegakan hukum berdasarkan peraturan yang sudah dikedepankan daripada menerapkan moratorium perizinan.

Moratorium perizinan sama sekali tidak akan efektif mengurangi deforestasi nasional selama hukum belum bisa ditegakan dalam mencegah deforestasi. “Hukum harus dibuktikan dulu mampu ditegakan sebelum moratorium di berlakukan. Bukan sebaliknya, hukum ditegakan untuk menjalankan moratorium,” kata Nana.

Kalau itu yang terjadi, lanjut Nana lagi, usaha yang resmi tidak berkembang, dan sebaliknya yang ilegal akan makin marak. Dia mencontohkan yang terjadi di hutan konservasi dan hutan lindung yang terlarang utuk ditebang sama sekali, bukan sekadar moratorium izin. “Kenyataannya hukum tidak mampu ditegakkan di atasnya apalagi sekadar pada hutan alam produksi. Jika hukum terbukti mampu ditegakan, barulah moratorium ada gunanya,” kata dia. Sugiharto

Perubahan iklim benar-benar membuat Riau, khususnya Semenanjung Kampar, makin panas. Panasnya Semenanjung Kampar ini memang bukan disebabkan oleh kenaikan suhu udara seperti yang selama ini digembar-gemborkan terkait isu perubahan iklim. Melainkan akibat perang pernyataan, klaim, opini dan wacana.

Ya, akibat isu perubahan iklim, pemerintah Indonesia meneken surat kesanggupan (Letter of Intent/LoI) bersama pemerintah Norwegia untuk bekerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi. Dan, Semenanjung Kampar pun semakin menjulang sebagai arena perang pernyataan.

Di Semenanjung Kampar sendiri saat ini terdapat sejumlah izin pengelolaan yang diberikan pemerintah dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI) dan telah eksis. Di sisi lain, kawasan yang memang kaya gambut itu juga diajukan sebagai lokasi proyek bagian dari LoI yang diteken Indonesia-Norwegia.

Tak heran, pasca LoI diteken, serbuan pernyataan panas LSM dengan dengan lokomotif LSM yang bermarkas di Belanda, Greenpeace, terhadap dua raksasa bubur kertas di bawah bendera April Asia (Riaupulp) dan Asia Pulp and Paper (Indah Kiat Pulp and Paper) yang beroperasi di sana semakin gencar.

Kalangan LSM meminta agar izin operasi perusahaan HTI yang notabene berafiliasi dengan dua perusahaan bubur kertas tersebut dan berada di kawasan Semenanjung Kampar dicabut untuk menghentikan penghancuran kawasan hutan gambut di kawasan tersebut.

“Semenanjung Kampar adalah kawasan yang sangat penting bagi stabilitas iklim dan merupakan salah satu kawasan hutan tropis lahan gambut terbesar di dunia. Dengan luasan lebih dari 700.000 hektare (ha), lahan gambut di area ini sebagian besar gambut dalam, yang menyimpan lebih dari 2 miliar ton karbon, angka per hektare yang paling tinggi dibanding jenis ekosistem tanah mana pun, sehingga kawasan ini menjadi salah satu benteng pertahanan global melawan perubahan iklim,” kata juru kampanye Greenpeace, Bustar Maitar.

Namun, langkah LSM yang terus menyengat bukan tanpa tanding. Yang menarik, upaya meng-counter pernyataan LSM bukan cuma datang dari pemerintah dan industri pengolahan bubur kayu. Tapi juga datang dari kalangan LSM sendiri. Salah satunya adalah LSM yang banyak melakukan penelitian, Tropenbos International.

Hasil rapid assessment terhadap Semenanjung Kampar yang dilakukan oleh lembaga yang punya markas di Belanda itu menunjukan, Semenanjung Kampar masih bisa dikelola dengan skema hutan tanaman asal caranya tepat.

Direktur Program Tropenbos Internasional Indonesia Programme, Petrus Gunarso mengungkapkan, Semenanjung Kampar masih bisa dikelola secara lestari dengan menggunakan teknologi eco-hydro. Lewat teknologi ini tinggi permukaan air di kawasan gambut bisa dipelihara – yang akhirnya bisa mempertahankan kelembaban gambut. “Semua perusahaan yang mengelola kawasan di Semenanjung Kampar harus bekerjasama dalam menerapkan teknologi ini. Kalau hanya satu dua perusahaan akan percuma,” kata dia dalam suatu kesempatan.

Asal tahu, ada lebih dari 20 perusahaan yang beroperasi di Semenanjung Kampar. Selain HTI, di sana juga ada perusahaan perkebunan, bahkan pertambangan. Sebagai catatan juga, penelitian Tropenbos dilakukan dengan melibatkan 21 peneliti, 20 asisten peneliti, dan 40 asisten lokal.

Selain penerapan teknologi eco-hydro, tentu ada syarat lain yang mesti dilakukan agar Semenanjung Kampar bisa dikelola secara lestari, yakni dengan pengembangan lembaga kolaboratif Pengelolaan Semenanjung Kampar dalam kerangka pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Untuk itu, opsi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Kolaboratif atau menyerahkan pembangunan lembaga kolaboratif kepada aktor kunci pembangunan di Semenanjung Kampar.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga harus memantau dan mengevaluasi secara ketat pengelolaan HTI berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan tanaman lestari, termasuk penerapan eco-hydro buffer oleh seluruh pelaku pembangunan di Semenanjung Kampar.

Sementara swasta yang mengelola usahanya di kawasan ini, selain harus menerapkan teknologi eco-hydro, juga harus menyusun program pengelolaan habitat Harimau Sumatera di areal konsesinya, menegosiasikan penetapan ruang kelola masyarakat, menyusun program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya alam, dan dan mewujudkan pengelolaan hutan tanaman lestari yang dapat dibuktikan dengan sertifikat pengelolaan hutan tanaman lestari.

Petrus menilai, Semenanjung Kampar sulit untuk dikelola seluruhnya sebagai kawasan konservasi karena sudah banyak kanal-kanal yang sejak sebelumnya sudah digunakan oleh pembalak liar. “Siapa yang bisa memastikan kawasan seluas 700.000 ha bebas dari perambahan dan pembalakan liar? Apalagi sudah ada kanal-kanal untuk kegiatan pembalakan liar yang menembus jauh ke hulu sungai kawasan Kampar,” kata dia.

Somasi

Namun, situasi justru makin panas. Sebanyak 12 Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam Tim Pendukung Penyelamatan Semenanjung Kampar (TP2SK) kemudian melayangkan surat somasi kepada pimpinan Tropenbos Indonesia. Penilaian Tropenbos dinilai tidak objektif dan melenceng dari keahlian lembaga tersebut. Somasi dilayangkan Selasa (29/6) lalu.

TP2SK menilai, hasil penelitian yang dilakukan Tropenbos menciderai rasa keadilan masyarakat. Pasalnya, terdapat pernyataan dalam penelitian tersebut yang mengungkapkan bahwa masyarakat Semenanjung Kampar bukan penduduk asli, dalam arti pendatang dan masyarakat Kampar adalah masyarakat yang malas. Hasil penelitian itu dinilai tidak layak karena tidak melalui kajian sosio-antropologis.

“Kepada Tropenbos diminta membatalkan hasil penelitian tersebut dan memohon maaf kepada masyarakat di sekitar Semenanjung Kampar. Jika tidak, maka kami akan melaporkan perkara ini kepada kepolisian dan gugatan hukum secara perdata,” kata Johni Setiawan Mundung, Koordinator Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) yang tergabung dalam TP2SK.

Selain kepada Tropenbos, somasi juga dilayangkan kepada menteri kehutanan yang mengizinkan beroperasinya HTI Riaupulp di Semenanjung Kampar. Izin yang diberikan Kementerian Kehutanan dinilai melanggar sejumlah peraturan perundangan, termasuk larangan pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter.

Tropenbos pun langsung merespon. Menurut Petrus, balasan terhadap somasi yang dilayangkan sudah dikirim Jumat (2/7) lalu. Menurut dia, setelah membaca somasi yang dilayangkan kepada pihaknya, terdapat kekeliruan, di antaranya soal temuan Tropenbos di Semenanjung Kampar yang dinilai TP2SK sebagai kesimpulan. “Padahal, itu masih berupa temuan lapangan. Laporan Tropenbos masih akan disempurnakan setelah mendengarkan masukan dan keberatan semua pihak yang terkait penelitian ini,” katanya. Petrus mengungkapkan, Tropenbos sudah melakukan tiga kali public hearing untuk menjaring masukan yang juga mengundang kalangan LSM.

Sayangnya, undangan Tropenbos kepada LSM untuk memberi masukan dalam public hearing tak digubris. Greenpeace dan Jikalahari dalam surat terbukanya bertanggal 6 Mei 2010 menolak untuk menghadiri undangan tersebut karena menolak asessment yang dilakukan Tropenbos. Sugiharto

Adalah Greenpeace, kelompok pecinta lingkungan internasional, yang kerap menyuarakan ancaman “pemanasan global” dari dibukanya kawasan gambut Semenanjung Kampar oleh dua raksasa pulp dan kertas nasional: April Asia (Riaupulp) milik Sukanto Tanoto dan Asia Pulp and Paper (APP) milik Eka Tjipta Widjaja. Di belakang Greenpeace, berderet sejumlah LSM lokal yang selama ini tak kalah garang menyerang dua raksasa tersebut dengan tuduhan merusak hutan dan lingkungan.

Pemerintah sendiri terkesan “diam”. Padahal, kampanye hitam terhadap APP dan Riaupulp bukan perkara enteng. Bahkan, kampanye boikot pun sampai berbuah pahit ketika jaringan hypermarket Carrefour pada awal Juli ini memutuskan tak mau lagi menjual produk kertas eks APP di seluruh gerai mereka di Indonesia. Alasannya, produk kertas APP dibuat dengan cara merusak hutan dan lingkungan.

Di tengah suasana panas yang memojokkan dunia usaha tersebut, mendadak muncul laporan dari LSM internasional, yang kerap menggeluti masalah penelitian, Tropenbos International. Intinya, Semenanjung Kampar bukan barang haram yang terlarang dikelola. Semenanjung Kampar tetap bisa diusahakan secara lestari dengan skema hutan tanaman asal caranya tepat.

Laporan ini berbuntut panjang. Kampanye yang sudah mulai berbuah seolah mendapat tantangan dari kawan seiring, kubu Greenpeace pun melayangkan somasi. Tropenbos tidak keder. Bahkan, ini yang menarik, mereka menggelar public hearing dan mengundang seluruh LSM membahas penelitian mereka. Sayangnya, Greenpeace enggan datang. Jadi? Silakan simpulkan sendiri. AI

Melihat realisasi penyaluran dana KUR oleh bank-bank pelaksana selama triwulan pertama tahun 2010 yang kurang dari Rp2 triliun, pemerintah akhirnya menurunkan target realisasi dana KUR tahun ini menjadi sekitar Rp13,1 triliun.

Namun, target itu kemudian diubah lagi setelah pada semester pertama tahun ini realisasi dana KUR mencapai Rp5,1 triliun. Pekan lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan kalau target realisasi dana KUR pada tahun 2010 ini bisa mencapai Rp18 triliun.

KUR adalah salah satu program pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan bantuan kredit permodalan. Program ini diluncurkan karena masih banyak UMKM di negeri ini yang sulit untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

Sejak diluncurkan pada akhir 2007, realisasi dana yang dikucurkan oleh bank pelaksana lewat skim KUR ini terus mengalami peningkatan. Dan untuk tahun ini, pemerintah pada awalnya amenargetkan realisasi dana sebesar Rp20 troiliun, walaupun diralat menjadi Rp13,1 triliun dan diralat lagi menjadi Rp18 triliun.

Besarnya target yang ditetapkan pemerintah terhadap realisasi dana KUR memang patut didukung. Pasalnya, dengan besarnya realisasi dana KUR, berarti makin banyak pengusaha UMKM di dalam negeri yang menikmati fasilitas pendanaan tersebut. Dengan begitu, akan terasa pula dampaknya bagi perbaikan ekonomi di negeri ini.

Namun, jika melihat realisasi yang terjadi pada semester I tahun ini, diperlukan usaha lebih keras lagi dari pemerintah agar target yang dicanangkan bisa tercapai.

Saat ini masih banyak kendala yang ditemukan di lapangan, Misalnya saja soal masih besarnya suku bunga yang diterapkan bank pelaksana, penyertaan agunan serta belum adanya kemauan dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan realisasi dana KUR.

Karena itu, selain menetapkan target baru, pemerintah pusat juga harus mampu membenahi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengucuran dana KUR. Pemerintah pusat perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah serta bank-bank pelaksana agar mereka mau lebih giat lagi dalam meningkatkan pengucuran dana skim kredit tersebut.

Pemerintah perlu mengkaji lagi berbagai kebijakan yang telah diluncurkan terkait dengan pengucuran dana lewat skim KUR. Jika dimungkinkan, pemerintah perlu mengkompromikan kembali dengan pihak bank pelaksana mengenai penetapan suku bunga KUR.

Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai program KUR juga perlu ditingkatkan. Lemahnya kegiatan sosialisasi mengenai pengucuran KUR pada tahun ini menjadi kendala utama bagi realisasi dana KUR.

- Kapang & jamur