Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, naiknya harga pangan bukan urusan Kementerian Pertanian (Kementan). Meski kenaikan harga pangan juga menjadi pehatian, tapi tugas Kementan adalah masalah produksi.
“Bulan Desember 2022 ini terpantau harga pangan pokok mulai naik. Kementan memberikan perhatian serius pada momen ini. Masalah harga bukan tugas Kementan,” katanya pada acara Harmonisasi dan Refleksi Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2022, di Ancol, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Dia menambahkan, untuk urusan produksi berada di bawah Kementan, sehingga pihak Kementan harus memastikan bahwa ketersediaan pangan mencukupi untuk kebutuhan masyakat Indonesia.
“Sesuai arahan Presiden, kita semua harus turun ke lapangan untuk memantau ketersediaan pangan, termasuk ke distributor, importir maupun stakeholders lain,” tegasnya.
Menurut dia, untuk menjaga ketersediaan pangan memerlukan dukungan berbagai stakeholders terkait logistik pangan. Penanggung jawab pengawalan pangan di seluruh provinsi harus terus intensif untuk terus berkoordinasi dalam memberi warning setiap ada gejolak terkait dengan ketersediaan pangan.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga perlu melakukan mapping status ketersediaan pangan. Pemetaan itu terdiri dari daerah hijau, yakni daerah yang surplus; kuning hanya bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri; dan merah, yaitu daerah yang defisit.
“Kita harus konsentrasi pada daerah yang merah atau defisit untuk kita lakukan intervensi dengan menghadirkan pangan dari daerah sentra produksi,” katanya.
Menurut Syahrul, Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini sudah tidak pernah impor beras. Artinya, produksi beras nasional tersedia dengan cukup. Produksi beras tahun ini sebenarnya juga cukup aman.
Kementan, lanjutnya, selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan dengan berbagai program yang didukung teknologi. “Pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk yang terus bertambah tanpa teknologi. Untuk itu, Kementerian Pertanian berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian dengan meluncurkan Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian untuk menjawab tantangan,” katanya.
Dia menjelaskan modernisasi teknologi dunia berkembang sangat cepat, termasuk di bidang pertanian. Pengembangan pertanian moderen lebih lanjut saat ini menuju kepada model pertanian cerdas (smart farming).
Menurut Mentan, dalam konteks pengembangan sesuai amanat Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Bappenas menjabarkan secara spesifik program pertanian cerdas (smart farming) ini dengan istilah Pertanian Presisi.
“Pertanian Cerdas atau Pertanian Presisi ini merupakan sebuah mekanisme pengelolaan lahan pertanian menjadi jauh lebih produktif dan efisien melalui keterlibatan teknologi informasi,” ujarnya.
Pertanian presisi melibatkan beberapa sistem pertanian modern, yaitu sistem mekanisasi, otomatisasi kontrol, kegiatan monitoring dengan pemanfaatan big data sampai dengan teknologi internet of things (IoT) serta machine learning.
“Strategi untuk pengembangan pertanian modern yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah dengan meningkatkan level teknologi dari kondisi existing secara selektif dan spesifik,” terangnya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, pembangunan pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern merupakan langkah terobosan yang sangat relevan untuk memecahkan, mengatasi sekaligus menjadi solusi dari kompleksnya permasalahan maupun tantangan yang dihadapi.
“Untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern memerlukan dukungan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (Prasatani) untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatannya,” terangnya.
Ali menambahkan, pembangunan Prasatani yang selama ini parsial, perlu disesuaikan menjadi terintegrasi dan berbasis kawasan pertanian dengan empat prinsip keterpaduan.
“Yaitu keterpaduan teknologi produksi, keterpaduan jenis prasarana dan sarana, keterpaduan SDM dan lembaga pengelola, serta keterpaduan kegiatan dalam penyediaan dan pengelolaan,” katanya. Jamalzen
