Monthly Archives: April 2014
Larangan Ekspor Demi Nilai Tambah
Kajian Litbang KPK tidak membuat ciut nyali Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemendag tetap kukuh dan konsisten dengan kebijakannya menerapkan larangan ekspor log (kayu bulat). “Kementerian...
Ekspor Log Masih Dikaji
Pro kontra pembukaan ekspor kayu bulat makin panas belakangan. Maklum tak sedikit yang menentang kebijakan tersebut berkaca kepada pengalaman buruk di masa lalu. Kementerian...
Bahaya Ekspor Log
Lesunya bisnis di sektor hulu kehutanan akhirnya menyerempet “bahaya” membuka kembali penyakit lama, penyelundupan dan rusaknya lingkungan, yang sudah dikubur hampir 13 tahun silam....
Pembebasan Lahan dan Ancaman Produksi Pangan
Pemerintah akhirnya merevisi dua poin penting dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Revisi...
KPPU pun Curiga
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berjanji melakukan investigasi kepada para importir sapi guna mencari tahu penyebab masih minimnya realisasi importasi sapi siap potong maupun bakalan pada...
Syarat dan Aturan Berbau Kartel
Harga daging sapi di pasar tradisional masih cukup tinggi. Padahal, Kementerian Perdagangan masih membuka izin impor sapi siap potong dan sapi bakalan. Pada triwulan...
Kartel Impor Sapi
Pemerintah benar-benar tak berdaya menstabilkan harga daging sapi. Setelah diguncang importir daging, kini giliran para pengusaha penggemukan sapi (feedlotter) yang memainkan pasar. Hampir setahun...
Gencarnya Konversi Lahan Persawahan
Produksi beras Indonesia terancam menyusut. Pasalnya, negeri ini dilaporkan kehilangan areal persawahan sebesar 80.000 ha-100.000 ha/tahun akibat kemampuan cetak lahan yang dilakukan pemerintah tidak mampu mengimbangi...
Audit BPK Ternyata Buruk
Lembaga nirlaba, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo yang meloloskan utang sebesar 47,38 juta dolar...
Menguak Utang Terumbu Karang
Lembaga nirlaba, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) ingin pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh masyarakat adat dan bukan oleh pemerintah melalui program Rehabilitasi...
