Punya Dana tapi Kapasitas Terbatas

0
1487
Masyarakat Desa Hutan

Kucuran pembiayaan dari BLU kehutanan memang masih kecil. Meski demikian, upaya untuk menggenjot penyaluran dana bergulir tersebut terus dilakukan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

Kepala bagian Keuangan dan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian LHK, Agustinus Untoro Wisnu menjelaskan, pihaknya berharap pengucuran dana BLU bisa ditingkatkan tahun ini. “Kami target bisa mencapai Rp400 miliar,” katanya di acara Business Investment Forum IKM Furnitur & Kelompok Hutan Rakyat di Manggala Wanabakti kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (2/8/2015).

Target tersebut boleh jadi ambisius. Maklum, jika melihat capaian penyaluran dana BLU kehutanan sejak berdiri tahun 2007 atau sejak resmi beroperasi dengan Pola Pengelolaan keuangan BLU tahun 2010 terhitung minim. Sampai tahun lalu akad kredit yang berhasil disepakati baru sebesar Rp150 miliar. Sementara penyalurannya secara riil baru Rp80 miliar.

Untoro menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, pihaknya ingin memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan pengembaliannya bisa berstatus lancar. “Kami ingin dana tersebut benar-benar tersalur ke pelakunya, lahannya benar-benar bisa ditanam. Jangan sampai dana yang disalurkan macet,” kata dia.

Untoro menegaskan, dana yang dikelola BLU kehutanan adalah dana bergulir. Itu artinya dana tersebut bukanlah dana proyek atau hibah. Dana BLU kehutanan, katanya, disalurkan lalu ditagih dan dikembalikan untuk kemudian digulirkan kepada debitur lainnya. “Dana BLU hanya diberikan kepada calon penerima yang dinilai layak dibiayai. Ini berarti usahanya prospektif dan layak secara finansial,” katanya.

Untuk mempercepat penyaluran dana BLU kehutanan, saat ini P3H  berencana membuka kesempatan bagi lembaga keuangan di daerah untuk menjadi lembaga perantara. Nantinya, lembaga perantara akan dikenakan bunga setengah dari BI rate. Lembaga perantara tersebut bisa menyalurkan kepada IKM dan pelaku usaha rehabilitasi hutan dengan tingkat suku bunga sesuai BI rate. “Jadi, mereka masih mendapat kentungan setengah BI rate,” katanya.

Dibukanya kesempatan tersebut diharapkan bisa mengatasi keterbatasan kapasitas P3H dalam melayani calon debitur. Menurut Untoro, saat ini P3H hanya punya satu kantor di Jakarta dengan staf sebanyak 50 orang saja. Sementara calon debitur berasal dari seluruh Indonesia dengan lokasi penanaman berada di pelosok-pelosok desa, bahkan hutan yang sulit dijangkau kendaraan.

Cara lain yang dilakukan untuk menggenjot penyaluran dana BLU kehutanan adalah dengan terus mensosialisasikan eksistensi P3H. Menurut Untoro, meski sudah lebih beroperasi sejak lebih dari lima tahun lalu, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa itu P3H dan bagaimana penyaluran dana bergulirnya. “Makanya kami gencar juga melakukan sosialisasi agar pemahaman masyarakat tentang P3H bisa meningkat,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, banyak yang perlu dibenahi di P3H agar penyaluran dana BLU kehutanan bisa meningkat. “Saya melihat ada beberapa hal yang belum pas. Ini yang sedang kami benahi,” katanya kepada Agro Indonesia, Jumat (7/8/2015).

Dia menuturkan, alasan yang selama ini dikemukakan terkait seretnya kucuran dana BLU adalah tidak layaknya kredit untuk dikucurkan berdasarkan feasibility study yang dilakukan. Meski demikian, Menteri Siti yakin banyak hal lain yang membuat penyaluran dana BLU seret.

Untuk itu, Menteri LHK sudah memerintahkan Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono untuk membenahi BLU Kehutanan, termasuk dewan pengawasnya. “Nanti akan saya cek lagi rencana kerja tahunan dan strategi bisnisnya,” kata dia.

Ditarik lagi

Sementara itu, pengamat kehutanan yang juga pengajar di Fakultas Kehutanan IPB Togu Manurung menyayangkan adanya dana menganggur di BLU kehutanan. “Jika memang dana tersebut belum digunakan, pemerintah bisa saja menariknya kembali untuk digunakan pada kepentingan lain yang mendesak,” katanya.

Togu melihat ada dua faktor yang menyebabkan penyaluran dana BLU seret. Pertama, birokrasi penerbitan izin hutan tanaman rakyat (HTR) yang lambat. Pembiayaan bagi HTR memang menjadi salah satu pemicu dibentuknya BLU kehutanan. Faktor yang kedua, adalah kehati-hatian tinggi yang diterapkan oleh manajemen BLU kehutanan. “Dua kondisi itu sangat memengaruhi penyaluran dana BLU kehutanan,” katanya.

Soal kehati-hatian manajemen BLU, Togu yang juga menjadi reader on forestry issue pada Thamrin School itu menyatakan pengalaman memang menunjukan banyaknya dana DR yang dikemplang ketika dikucurkan sebagai pinjaman. Sebut saja saat pemerintah pembangunan hutan tanaman patungan, di mana pinjaman DR diberikan dengan bunga 0%.

Meski demikian Togu yakin, manajemen BLU tetap bisa mengucurkan dana untuk mendukung penanaman tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.  Sugiharto

Inilah Lima Layanan BLU

Untuk menggenjot pengucuran kredit, BLU kehutanan mengundang masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan proposal. Termasuk yang diundang adalah masyarakat pengelola hutan rakyat.

Pengelola hutan rakyat bisa dibiayai BLU kehutanan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 04/PMK.02/2012 dan Nomor PB. 01/MENHUT-II/2011 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permenhut No. P.36/Menhut-II/2012 jo P. 23/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menurut Kepala Bagian Keuangan dan Umum P3H, Agustinus Untoro Wisnu, ada lima jenis layanan yang disiapkan BLU kehutanan terkait pengelolaan hutan rakyat. Yaitu kredit tunda tebang, kredit pengkayaan, kredit agroforestry untuk pembangunan hutan rakyat, kredit agroforestry untuk tanaman tumpang sari dan pembiayaan pembangunan hutan rakyat pola bagi hasil.

Kecuali untuk pembangunan hutan rakyat pola bagi hasil, semua layanan mensyaratkan adanya tegakan pohon di lahan hutan rakyat.

Untoro menjelaskan, kredit tunda tebang diberikan kepada petani hutan yang memiliki tegakan tanaman berusia di atas 3 tahun, di mana tanaman tersebut akan dijadikan sebagai agunan pokok dan dasar perhitungan plafon pinjaman.

Sementara kredit pengkayaan diberikan untuk petani hutan rakyat yang di dalamnya telah terdapat tegakan tanaman 50% dan masih dimungkinkan untuk dioptimalisasi dengan pengkayaan tanaman berkualitas.

Sedang untuk kredit agroforestry pembangunan hutan rakyat diberikan untuk pembangunan hutan rakyat dan penanaman tanaman tumpang sari. Layanan pinjaman ini diberikan pada areal dengan tegakan kurang dari 30%, dan disalurkan secara bertahap sesuai dengan progres penanaman. Sementara untuk pembiayaan tanaman tumpang sari disalurkan sekaligus setelah tanaman pokok berumur satu tahun tumbuh dengan baik.

Untuk kredit agroforestry khusus tanaman tumpang sari diberikan untuk pembiayaan tanaman tumpang sari disalurkan sekaligus dengan syarat calon debitur memiliki tegakan hutan rakyat minimal berumur satu tahun.

Untuk bisa mengajukan pinjaman, petani hutan rakyat haruslah bergabung dalam kelompok tani hutan. Hal itu untuk mempermudah verifikasi lapangan. Selain itu juga untuk meningkatkan jaminan pengembalian pinjaman karena adanya tanggung jawab kelompok.

Menurut Agus, besarnya plafon pinjaman untuk pengembangan tanaman baru ditetapkan Rp20.000/pohon. Namun untuk pembangunan hutan rakyat pola bagi hasil, plafon yang disediakan sebesar Rp40.000/pohon. Sedang untuk kredit tunda tebang plafon pinjaman diberikan sebesar 60% dari nilai aset, yaitu tegakan pohon. Sementara untuk pembiayaan tanaman agroforestry plafon di siapkan sesuai dengan proposal pinjaman.

Untuk pinjaman agroforestry maksimal tiap kelompok mendapat Rp1,6 miliar dengan jumlah pohon 80.000 batang, setiap anggota bisa mendapat Rp 40 juta. Sementara untuk pinjaman Tunda Tebang, setiap kelompok bisa dapat maksimal Rp1,6 miliar atau Rp 100 juta/orang,” jelasnya.

Dia juga menyatakan untuk jangka waktu pinjaman bervariasi antara 3-9 tahun. “Debitur juga mendapat grace periode pembayaraan yang bervariasi mulai dari 2-8 tahun,” katanya.

Sementara untuk tingkat suku bunga pinjaman, berdasarkan Pemenkeu  No.112/PMK.05/2015 tgl 8 Juni 2015 tentang Tarif Layanan BLU Pusat P2H pada Kementerian Kehutanan, untuk badan usaha yaitu maksimal 10% (BI Rate+4%), masyarakat sesuai BI Rate maksimal 8%, dan lembaga perantara 50% dari BI Rate atau maksimal 4%. Sugiharto