Indonesia Tegaskan Komitmen Hapus Bahan Beracun Merkuri

0
476
Menteri LHK Siti Nurbaya [kiri] saat melakukan pertemuan dengan Executive Director of UN Environment Programm, Inger Andersen, di Jenewa, Swiss, Minggu sore (24/11/2019) waktu setempat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus penggunaan merkuri.

“Pemerintah Indonesia sangat mementingkan masalah merkuri. Melalui Peraturan Presiden No 21 tahun 2019, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengumumkan rencana nasional untuk menghapus merkuri,” ungkap Menteri Siti saat bertemu Executive Director of UN Environment Programm, Inger Andersen, di Jenewa, Swiss, Minggu sore (24/11/2019) waktu setempat. Sebelumnya juga telah digelar pertemuan dengan Executive Secretary of the Minamata Convention on Mercury, Rossana Silva Repetto.

Dua pertemuan strategis ini dilakukan Menteri Siti setibanya di Jenewa untuk mengikuti Konferensi The 3rd Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP-3 Minamata) yang akan berlangsung hingga tanggal 29 November mendatang.

Konferensi ini merupakan agenda lanjutan dari COP sebelumnya, sebagai respons masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dalam menghadapi dampak penggunaan, emisi, dan lepasan merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Sampai saat ini, telah terdapat 114 negara pihak pada Konvensi Minamata.

Menteri Siti melanjutkan, masalah merkuri merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. “Presiden Joko Widodo memonitor langsung langkah-langkah terkait merkuri, serta menitikberatkan solusi dari titik sosial, ekonomi, teknologi, dan lainnya,” jelas Menteri Siti.

Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi pertambangan emas skala kecil dengan merkuri yang perlu diselesaikan dengan baik. Beberapa daerah seperti Gunung Botak Maluku, juga Lore Lindu dan beberapa daerah lain seperti Papua, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara juga Sumatera Barat dan berbagai daerah lainnya. Merkuri berbahaya karena bisa meracuni manusia dan dapat menganggu kelangsungan generasi bangsa.

Untuk diketahui, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara berkembang yang telah memiliki peraturan perundangan pengurangan merkuri pada tingkat nasional dalam bentuk Perpres 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata pada 22 September 2017 lalu, dan menjadi salah satu negara pihak yang paling awal meratifikasi Konvensi Minamata. Di kawasan Asia Tenggara, Konvensi Minamata baru diratifikasi oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Sugiharto