Kementan Izinkan Daerah Realokasi Pupuk Subsidi

0
914

Kementerian Pertanian (Kementan) memberi kesempatan untuk merealokasi stok pupuk yang ada di daerah. Kebijakan menggeser alokasi pupuk itu sudah ada dalam Permentan No. 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan, dalam Permentan No. 01 Tahun 2020 tersebut, pemerintah telah menetapkan soal realokasi pupuk bersubsidi.

Pada Pasal 13 Bab IV, apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi satu tahun.

Perubahan alokasi pupuk bersubsidi antarprovinsi atau antarjenis pupuk ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. Sementara realokasi antarkecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Jika provinsi mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi, lanjut Sarwo Edhy, maka Kepala Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkabupaten/kota yang ditetapkan melalui keputusan.

Begitu juga jika kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsi, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antarkecamatan yang ditetapkan melalui keputusan.

“Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi satu tahun,” sebut Sarwo Edhy.

Perubahan alokasi pupuk bersubsidi antarprovinsi atau antarjenis pupuk ini ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Sarwo Edhy menjelaskan, kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga berada di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk di tingkat kecamatan dan desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga di tingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi.

“Hanya pergeseran alokasi untuk Provinsi wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan. Kita permudah,” kata Sarwo Edhy.

Antisipasi e-RDKK

Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seharusnya isu kelangkaan pupuk tidak terjadi. Sarwo Edhy menyadari ketersediaan pupuk merupakan faktor yang sangat esensial penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

Atas dasar pentingnya pupuk bagi petani, pihaknya juga telah memberi solusi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi e-RDKK yang belum masuk. Misalnya, dengan merekap kebutuhan pupuk yang belum tertampung sebagai bahan penambahan kuota di masing-masing wilayah.

“Setiap bulan, tanggal 20-25 kami buka sistem e-RDKK untuk menampung yang belum masuk. Yang penting betul untuk kebutuhan petani dengan luas lahan maksimum 2 hektare, berdasarkan NIK dan surat tanah sertifikat/AJB/Girik/Petok atau PBB untuk mengetahui luas lahan kepemilikan,” tutur Sarwo.

Selain itu, untuk mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Dirjen PSP juga mengatakan bahwa Kementerian Pertanian menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Kepentingan petani di atas segalanya, tidak boleh ada yang bermain di situ. Kementan sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi. Laporkan bila menemukan kejanggalan,” tegasnya.

Data  PT Pupuk Indonesia mencatat, persediaan pupuk subsidi dinilai cukup aman. Hingga tanggal 28 Februari 2020, stok pupuk urea tercatat sebanyak 1,16 juta ton. Stok ini berada di lini I sebanyak 587.064 ton, lini II tercatat 84.331 ton, lini III sebanyak 461.160 ton dan di lini IV (kios pengecer) sebanyak 35.042 ton.

Sementara stok pupuk subsidi yang lain juga tersedia cukup. Untuk pupuk NPK, stoknya yang ada di lini I-IV, hingga tanggal 28 Februari 2020 tercatat sebanyak 535.149 ton, SP-36 stoknya mencapai 124.817 ton, pupuk ZA tercatat 223.532 ton dan pupuk organik tercatat 65.959 ton.

Sampai sejauh ini, sistribusi pupuk subsidi lancar. Kebutuhan petani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sedangkan e-RDKK adalah RDKK yg diinput ke dalam sistem dengan basis NIK. Harapannya, data e-RDKK bisa digunakan untuk bantuan pemerintah selain subsidi pupuk. Saat ini penyaluran KUR oleh perbankan juga sudah menggunakan data e-RDKK. PSP