Jual Tak Sesuai HET, Distributor Pupuk Subsidi Ditindak

0
1192

Pemerintah akan menindak tegas distributor, pengecer dan kios-kios yang menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Teritnggi (HET). Bahkan, sanksi yang dikenakan bisa sampai pencabutan izin.

Berdasarkan aturan, HET pupuk subsidi telah ditetapkan pemerintah masing-masing untuk jenis urea adalah Rp1.800/kg, SP-36 (Rp2.000/kg), ZA (Rp1.400/kg), NPK (Rp2.300/kg) dan NPK Formula khusus (Rp3.000/kg), dan pupuk organick (Rp500/kg).

“HET tersebut berlaku untuk pembelian petani di kios resmi dengan kemasan dalam  karung (zak) isi 50 kg,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, pekan lalu.

Mentan mengatakan, pupuk merupakan elemen penting dalam kegiatan pertanian di Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah membuat regulasi mengenai peredaran hingga mengenai harga pupuk yang ada di pasaran.

Agar informasi harga pupuk subsidi tersbut sampai ke petani, Kementan terus mensosialisasikan HET pupuk bersubsidi. Di samping itu, petani dan masyarakat diimbau turut mengawasi peredaran pupuk subsidi tersebut.

“Kita minta kepada masyarakat jika ada penyimpangan atau penyalahgunaan pupuk subsidi lapor pada aparat pemerintah setempat,” tambah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

Dia menyebutkan, produsen selalu menyimpan stok untuk kebutuhan petani dua minggu ke depan. Dengan semikian, di lapangan tidak boleh terjadi kelangkaan. “Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam,” katanya.

Stok Pupuk Aman

Data PT Pupuk Indonesia mencatat, persediaan pupuk subsidi dinilai cukup aman. Hingga tanggal 24 April 2020, stok pupuk urea tercatat 1.291.759 ton. Stok berada berada di lini I sebanyak 607.274  ton, lini II tercatat 96.135 ton, lini III sebanyak 499.448  ton dan di lini IV (kios pengecer) sebanyak 88.902  ton.

Sementara stok pupuk subsidi yang lain juga tersedia cukup. Untuk pupuk NPK, stoknya yang ada di lini I-lini IV, hingga tanggal 6 Maret 2020 tercatat sebanyak 462.942 ton, SP-36 stoknya mencapai 96.421 ton, pupuk ZA tercatat 180.803 ton dan pupuk organik tercatat 65.018 ton.

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, lanjut Sarwo Edhy, nantinya para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). “Kartu tani akan berisi mengenai kuota yang sesuai dengan data e-RDKK yang diinput petani,” tegasnya.

Sarwo Edhy mengatakan, distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan, misalnya menjual tidak sesuai HET, akan ditindak tegas.

“Distributor dan kios-kios yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi dengan jujur akan ditindak tegas. Sanksinya izin distribusi atau penyaluran bisa dicabut. Setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal lima tahun penjara,” tegasnya.

Aturan HET

Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menambahkan, penugasan penyaluran pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020.

“Kedua aturan tersebut menjelaskan tentang syarat, tugas dan tanggung jawab dari produsen, distributor dan penyalur atau pengecer hingga HET pupuk bersubsidi yang wajib diikuti oleh distributor dan pengecer ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani,” terangnya.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga mengimbau petani yang telah terdaftar dalam e-RDKK agar hanya membeli pupuk bersubsidi di kios-kios resmi.

“Sehingga petani bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan HET,” papar Wijaya.

Wijaya menerangkan, kebijakan aturan yang menerangkan tentang keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) — yang merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida — dibentuk Gubernur pada tingkat propinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten atau Kota.

“Untuk itu, Pupuk Indonesia bersama sejumlah pihak terkait, seperti Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan aparat hukum terus berkoordinasi melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi agar  sesuai aturan,” katanya.

PSBB tak Hambat Penyaluran

Terkait dengan pandemi COVID-19, di mana pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), petani diimbau tidak perlu khawatir. Pasalnya, pendistribusian pupuk bersubsidi dari distributor hingga kios-kios masih berjalan lancar.

Kasi Saprodi Permodalan Pemasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Herman Widiono mengatakan, untuk pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios, hingga kelompok tani masih sesuai prosedur.

“Meski saat ini pandemi COVID-19, namun soal distribusi pupuk bersubsidi tidak ada kendala,” katanya.

Herman menjelaskan, rata-rata saat ini petani sudah tutup tanam. Sehingga kebutuhan petani terhadap pupuk sangat kecil. Bahkan, diprediksi pada bulan depan sudah memasuki masa panen raya.

“Kita sudah melakukan pengecekan langsung pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari distributor, kios, hingga kelompok tani. Semuanya masih lancar, karena mewabahnya virus korona juga bertepatan saat petani sudah tidak terlalu membutuhkan pupuk,” kata Herman, Minggu (19/4/2020).

Untuk tahun ini, kata Herman, alokasi pupuk bersubsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Blitar mencapai 69.413 ton, baik pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Jika nantinya permintaan tinggi dan diperkirakan ada kekurangan, pihaknya akan mengusulkan kembali ke Pemerintah Pusat. “Saat ini harga eceran tertinggi pupuk bersusidi sesuai dengan HET,” katanya.

Mentan Syahrul menjamin penerapan PSBB tidak akan mengganggu penyaluran pupuk yang bersubsidi maupun nonsubsidi kepada petani. Terlebih saat ini sudah masuk masa tanam yang akan berlangsung sejak April hingga September 2020. “Penyaluran pupuk kepada petani tidak terganggu dikarenakan pupuk termasuk dalam kategori barang penting yang pelaksanaan distribusinya tidak dibatasi dalam aturan PSBB. Terlebih pupuk merupakan barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional,” katanya. PSP