Penyaluran KUR Tangkal Dampak Virus Korona

0
368

* Realisasi KUR Tembus Rp13,2 Triliun

Pemerintah telah meluncurkan program kredit berbunga rendah. Lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, dana yang dialokasikan mencapai Rp50 triliun.

Dana ini memang untuk para petani di seluruh Indonesia. Sosialisasi secara  masif dilakukan dengan harapan agar kemiskinan di tingkat pedesaan — yang mayoritas berprofesi sebagai petani — dapat dipangkas dengan cepat.

Dalam jangka pendek, penyaluran KUR juga diharapkan dapat menangkal dampak virus korona. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menginstruksikan agar penyaluran KUR ini diintensifkan untuk merespon dampak pandemi virus korona baru atau COVID-19. Hal ini sesuai dengan instruksi yang diberikan Presiden Jokowi.

“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat virus korona. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani,” katanya. Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, per tanggal 3 April 2020 jumlah realisasi pelaku usaha tani yang telah mengakses dana KUR berjumlah Rp13.2 triliun lebih dengan jumlah debitur sebanyak 477.447 orang.

Realisasi Penyaluran KUR Pertanian per 3 April 2020

No. Komoditas Realisasi (Rp)
1 Tanaman Pangan  3.848.422.307.627
2 Perkebunan 4.101.919.372.670
3 Hortikultura 1.614.952.875.000
4 Peternakan 2.678.742.231.800
5 Jasa Pertanian     232.362.000.000
6 Kombinasi Pertanian     721.512.877.500
7 Pertanian Tanaman Hias       20.698.000.000
  TOTAL 13.218.609.664.597

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

Jika dilihat dari tabel tersebut, penyerapan dana KUR untuk sektor pertanian semakin diminati dan menjadi solusi dalam persoalan pembiayaan petani.

Mentan mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan KUR ini demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir. “Nah, sekarang dengan bunga KUR yang rendah, kalau diambil Rp50 juta per orang, maka akan sangat banyak manfaatnya untuk menjadi modal pertanian,” katanya.

Syahrul mengatakan, program ini sudah dikendalikan dengan aturan main yang cukup ketat karena langsung diawasi para pimpinan daerah. Walaupun begitu, pemerintah tetap menjamin dan membuka akses perkreditan ini secara luas.

“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujarnya.

Pembelian Alsintan

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, Kementan tahun 2020 ini diamanahkan untuk menyalurkan dana KUR sebesar Rp50 triliun.

Dana ini untuk petani dalam mengembangkan budidaya komoditas pertanian, tanaman hortikultura, maupun perkebunan, serta peternakan. “Petani wilayah Jatim yang paling antusias memanfaatkan fasilitas KUR ini. Khususnya Kabupaten Bojonegoro yang telah memanfaatkan KUR sebesar Rp34,8 miliar,” ungkapnya.

Sarwo Edhy mengatakan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Ke depan, pihaknya akan mendorong pemanfaatan KUR di sektor hilir, misalnya untuk pembelian alat mesin pertanian (Alsintan).

Sektor hulu, kata Sarwo Edhy, selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat.

“Plafon Rp500 juta ke atas pun bisa diakses. Soalnya, ada agunannya berupa alat pertanian yang dibeli. Selain itu, bunganya tetap hanya 6% per tahun,” katanya.

Meski begitu, Sarwo Edhy mengingatkan, KUR bukanlah bantuan atau subsidi pemerintah. Oleh karena itu, nasabah KUR pertanian harus tetap membayar pinjamannya. “Namun, dengan demikian, petani yang memanfaatkan KUR akan lebih merasa memiliki dan lebih serius dalam mengembangkan usaha taninya,” tambah Sarwo Edhy.

Sejauh ini, Bank BRI tercatat sudah menyalurkan KUR sebesar Rp8,4 triliun, Bank BNI sebesar Rp1,1 triliun, dan Bank Mandiri sebesar Rp1,5 triliun. Sementara Bank lainnya (plus bank daerah) sebesar Rp745 miliar.

“Syarat mendapat KUR pertanian cukup mudah. Petani hanya diharuskan memiliki lahan garapan produktif, rancangan pembiayaan anggaran, dan sejumlah syarat untuk kepentingan BI Checking. Penyaluran KUR bekerja sama dengan bank milik BUMN,” katanya.

Sarwo Edhy menyebutkan, besaran pinjaman antara Rp5 juta-Rp50 juta per orang. Kredit tersebut tidak  memerlukan agunan. “Untuk Rp5 juta-Rp50 juta itu tidak ada agunan. Kalau Rp50 juta sampai Rp500 juta baru harus ada agunan. Bunganya masih tetap sama, hanya 6% per tahun,” ujarnya.

Bank yang  melayani KUR semuanya merupakan bank milik pemerintah atau BUMN. Namun, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya juga mengharapkan bank milik Pemerintah Daerah juga bisa melayani KUR.

“Karena bank milik daerah sangat mengetahui betul potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sehingga ini akan sangat membantu kemajuan pertanian daerah itu,” ungkapnya.

Sarwo Edhy mengungkapkan, setiap provinsi mendapat target serapan KUR pertanian kurang lebih Rp1 triliun.  Upaya sosialisasi dilakukan supaya uang dari KUR benar-benar digunakan untuk hal produktif.

Pasalnya, beberapa tahun belakangan, serapan KUR pertanian sangat rendah, mengingat NPL (non performing loan) alias kredit macet sangat tinggi. “Serapan rendah itu dikarenakan sebelumnya bank alergi dengan pertanian. Terutama untuk komoditas musiman tingkat kegagalannya sangat tinggi. Namun, dengan dukungan Kementan, perbankan mulai yakin dengan sektor pertanian,” ujarnya.

Kementan sendiri melakukan strategi baru supaya serapan KUR pertanian bisa tinggi. Salah satunya adalah dengan melakukan pendampingan dengan melibatkan pelbagai pihak. Mulai dari konsultan pembiayaan, klinik agrobisnis, dan pihak lainnya.

“Kami juga akan membentuk satgas dan mencari off taker. Jadi, petani yang ingin mengajukan KUR, terlebih dahulu mendatangi satgas dan off taker. Uangnya tetap diserahkan kepada individu, tapi off taker dapat membantu melakukan pembelian kebutuhan petani,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta penyaluran program KUR lebih diintensifkan sebagai salah satu upaya untuk merespons dampak wabah virus korona baru atau COVID-19 bagi sektor UMKM.

“Saya juga minta penyaluran KUR lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya,” kata Presiden.

Untuk kepentingan itu, Jokowi meminta dukungan seluruh pihak, terutama asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bisa mendukung hal tersebut.

Menurut dia, perlu kerja sama seluruh pihak untuk meredam dampak ekonomi akibat wabah COVID-19, terutama bagi sektor UMKM di Tanah Air.

“Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan,” kata Presiden.

Kepala Negara menekankan pentingnya untuk segera memberikan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19. Dia mencontohkan perlunya kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan yang kemungkinan sedang sangat dibutuhkan pelaku UMKM. “Saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan,” ujar Jokowi. PSP