KPH Diperkuat untuk Antisipasi Karhutla

0
352
Tangkapan layar saat Sekjen KLHK Bambang Hendroyono memberi arahan pada rapat virtual antara KLHK dan Provinsi Kalimantan Barat tentang penguatan KPH untuk antisipasi karhutla, Selasa (12/5/2020)

Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis tapak.

Demikian terungkap saat rapat virtual yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan, Selasa (12/5/2020).

Sekjen KLHK Bambang Henroyono dalam arahannya mengungkapkan, telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.  Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengedalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat.

“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH. Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak,” kata Bambang.

Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan Gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil dibawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.

KPH, kata Bambang, berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi, selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga bersama-sama mencegah Karhutla. Tidak hanya itu, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam antisipasi pencegahan Karhutla.

Dengan dukungan Gubernur, personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.

Saat ini Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak. Menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.

“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resor KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla,”  kata Sutarmidji.

Sugiharto