Padat Karya Pertanian Gerakkan Ekonomi Rakyat

0
520

Pemerintah saat ini menggencarkan berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), program padat karya telah dilakukan.

Program yang dilakukan di beberapa daerah tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani yang bermuara pada memacu pertumbuhan perekonomian.

Sekretaris Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Gunawan mengatakan, program padat karya Kementan merupakan salah satu program prioritas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) guna meningkatkan andil sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pola program padat karya yang diterapkan salah satunya di Provinsi Lampung melibatkan peran petani untuk menggarap jaringan irigasi sehingga dapat memberikan income tambahan kepada petani atau masyarakat berupa upah tenaga kerja.

“Tujuan kegiatan ini untuk memastikan pemberikan stimulus kepada petani setempat berupa alat pertanian dan pembangunan jaringan irigasi seluas 1.000 hektare (ha) di Lampung Selatan berjalan dengan tepat sasaran,” ujar Gunawan.

Gunawan mengatakan hal itu saat memberikan arahannya dalam acara sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) yang berlangsung mulai 30 September hingga 1 Oktober 2020 di Lampung Selatan, Kamis (1/10/2020).

Di bawah Kementan, program padat karya telah dilakukan di beberapa daerah guna menumbuhkan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani yang bermuara pada memacu pertumbuhan perekonomian.

Dia menambahkan, stimulus tersebut diupayakan dapat menumbuhkan produktivitas pertanian dan memaksimalkan pemanfaatan air untuk pertanian.

Saat ini, fokus utama dari Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) adalah memperbaiki jaringan irigasi eksisting agar maksimal penggunaannya dan memperlancar jalur distribusi air. “Program ini membutuhkan kerja sama serta partisipasi dari petani, sehingga ke depan  keberhasilan program padat karya ini dapat terus dimanfaatkan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Tenaga Ahli Komisi IV DPR, Mesah Tarigan. Dia mengatakan, sesuai arahan dari Ketua Komisi IV DPR, Sudin, bahwa jangka waktu pelaksanaan dan distribusi bantuan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional.

“Rencananya dalam jangka dua minggu ke depan, Ketua Komisi IV Bapak Sudin akan secara langsung terjun ke lapangan untuk memastikan kegiatan sudah terlaksana dan memantau prosesnya secara realtime,” ucapnya.

Mesah juga turut menyampaikan apresiasinya terhadap capaian dari program yang dikerjakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di mana selama pandemi COVID-19 ini sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sementara sektor lainnya justru melemah.

Menurutnya, tahun 2020 dunia sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19, semua sektor terkena dampaknya, termasuk sektor pertanian. “Saya sangat mengapresiasi sektor pertanian karena pada triwulan II ini PDB sektor pertanian tumbuh sebesar 2,19%,” kata Mesah.

Lebih lanjut Mesah menilai, berpijak pada capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak terlalu terdampak dengan pandemi yang sedang terjadi sehingga ke depan dalam menggerakkan ekonomi secara nasional sektor pertanian perlu mendapatkan dukungan secara serius.

Saat ini upaya pemerintah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dilakukan melalui percepatan bantuan pemerintah dan mengarahkan beberapa kegiatan Kementan dengan pola padat karya, sehingga diharapkan petani harus kreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan dan mendukung program pemerintah.

“Kepada pelaksana kegiatan di lapangan, lakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun. Terus dampingi petani dalam kawal program sampai selesai,” katanya.

Mewujudkan Ketahanan Pangan

Sementara itu, Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy menjelaskan poin tentang program padat karya sebagai suatu kegiatan produktif.

Dia menerangkan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan kerja dan menambah penghasilan bagi penganggur dan setengah penganggur pada saat musim sepi panen atau kerja.

“Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik, sehingga dapat memberikan peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sarwo menjelaskan pula, fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur pertanian. Pembangunan tersebut, seperti jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat.

Lebih lanjut, Sarwo menyebut, program padat karya selain menyejahterakan petani juga bisa menjadi dorongan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Kegiatan program padat karya oleh masyarakat (P3A dan Poktan) dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat,” tuturnya.

Dia mencontohkan, pada 2019 Kementan telah merealisasikan pembangunan jalan usaha tani dan produksi pertanian sepanjang 68,8 kilometer (km) dan untuk areal sawah 4.329 ha. Infrastruktur tersebut juga dibangun di 16 Kabupaten di delapan provinsi yang melibatkan 144 kelompok tani.

“Dengan adanya jalan usaha tani, tentu sangat membantu petani dalam menjalankan usaha taninya. Selain itu, yang membangun juga para petani sehingga rasa memiliki lebih tinggi untuk turut menjaganya,” terangnya.

Sarwo menambahkan, pada tahun ini, Kementan mencanangkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 14.440 ha di sepuluh Provinsi.

Dia mengungkapkan, target tersebut naik tiga kali lipat dari sebelumnya. Hal sesuai dengan anggaran Kementan yang naik menjadi Rp47,4 miliar pada 2020 dari sebelumnya Rp18 miliar pada 2019.

Dalam pembangunannya nanti, imbuhnya, Kementan akan melibatkan 361 kelompok tani. “Rencana pembangunan ini sudah diajukan sejak 2019. Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik,” harap Sarwo.

Dengan begitu, program ini dapat memberikan kontribusi selain peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Ujung Tombak

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pernah mengatakan, Kementan terus berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus menyejahterakan petani melalui program padat karya.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program padat karya berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani,” katanya.

Selain itu, menteri yang akrab disapa SYL ini menuturkan, program padat karya juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka mengentaskan pengangguran.

Untuk itu, dia pun meminta jajarannya pada anggaran tahun 2020 untuk membuat program pemberdayaan warga dan program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin dan pengangguran.

“Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” ujarnya.

SYL menyebut, pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan. Ini karena selain menyediakan pangan bagi masyarakat, pertanian juga menjadi sektor penggerak perekonomian, terutama di desa.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja, yang disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut BPS, sejak 2015 hingga 2019, TPT mengalami penurunan sebesar 0,90%. Pada 2018, TPT sebesar 5,34%, sementara pada 2019 turun menjadi 5,28%.

Tak hanya itu, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama.

Tiga lapangan pekerjaan tersebut, di antaranya pertanian, yaitu sebesar 27,33%, lalu perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%. PSP