REDD+ di Hutan Kaltim, Indonesia Berpeluang Terima 110 Juta Dolar AS

0
258
ilustrasi hutan

Pemerintah Indonesia telah siap untuk mengimplementasikan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) melalui Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) World Bank.

Melalui program ini, Indonesia berpeluang menerima pembayaran berbasis hasil (Results Based Payment/RBP) hingga 110 juta USD untuk mengurangi 22 juta ton emisi karbondioksida di Provinsi Kalimantan Timur.

Kesiapan tahap implementasi ini, merupakan tindak lanjut dari penandatangan dokumen ERPA (Emission Reduction Payment Agreement) secara elektronik antara Kementerian LHK yang diwakili Sekretaris Jenderal KLHK dengan Country Director World Bank Wilayah Indonesia–Timor Leste, 27 November 2020.

“Telah banyak capaian dan kesiapan ditingkat Nasional dan di Provinsi Kaltim selama fase FCPF Readiness Fund untuk melaksanakan fase implementasi FCPF Carbon Fund 2020-2024. Capaian-capaian selama FCPF Readiness Grant dan fase implementasi FCPF Carbon Fund 2020-2024 berbasis yurisdiksi Provinsi Kaltim nantinya dapat dijadikan “Role Model” bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dalam melaksanakan implementasi penurunan emisi dalam kerangka REDD+ dengan pendekatan di tingkat Nasional,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Selasa (15/12/2020)

Choirul menjelaskan FCPF Readiness Grant  telah berlangsung sangat panjang dan telah melalui proses perjalanan sejak tahun 2011.

Pada tahun 2015, telah dipilih Provinsi Kaltim sebagai lokasi Pilot Project FCPF Carbon Fund dan sampai dengan tahun 2020 ini telah melewati berbagai tahap pemenuhan persyaratan sangat ketat yang diminta oleh World Bank.

Kegiatan implementasi program penurunan emisi dilaksanakan dengan pendekatan nasional dan implementasi di tingkat sub-nasional (Provinsi Kalimantan Timur), sementara Sekretaris Jenderal KLHK berperan sebagai Program Entity atau Penanggung Jawab Program FCPF Carbon Fund.

Selama fase FCPF Readiness Fund, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KLHK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan dokumen ERPD (Emission Reduction Program Document) dan mendapatkan persetujuan pada Februari 2019.

Selain itu, berbagai penyiapan perangkat REDD+ telah dilakukan di Provinsi Kaltim seperti MMR/Measurement, Monitoring & Reporting, safeguards dan benefit sharing mechanism, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan serta penyiapan pengelolaan implementasi.

Penandatangan kesepakatan dokumen ERPA antara KLHK dan World Bank menjadi tonggak sejarah pencapaian fase persiapan.

Pembayaran akan diterima secara bertahap sesuai target penurunan emisi yang berhasil dicapai. Pada 2021, target penurunan emisi sebesar 5 juta ton CO2 atau setara 25 juta dolar AS, tahun 2023 sebesar 8 juta ton CO2 atau setara 40 juta dolar, dan tahun 2025 sebesar 9 juta ton CO2 atau setara 45 juta dolar, sehingga total mencapai 110 juta dolar.

Sugiharto