Badan Pangan? Dibahas pun tak Pernah

0
476

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini telah membentuk BUMN klaster pangan dengan  PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) menjadi induknya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, melalui klaster ini PT RNI akan membawahi delapan perusahaan pelat merah yang terkait dengan pangan, yakni PT Garam, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Bhanda Ghara Reksa.

BUMN klaster pangan ini nantinya akan fokus menggarap sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam, sapi, kambing, beras, jagung, gula, ikan, cabe, garam dan bawang merah. Rinciannya, untuk daging ayam dan sapi akan difokuskan ke PT Berdikari, PT Perikanan Nusantara dan Perum Perikanan Indonesia. Untuk komoditas gula akan fokus digarap PG Rajawali, anak usaha dari PT RNI.

Sementara  komoditas beras, bawang merah, jagung dan  cabai akan fokus digarap oleh PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri.  Sedangkan untuk distribusinya akan diserahkan ke PT Bhanda Ghara Reksa dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Dengan adanya pembagian fokus ke core bisnisnya, masing-masing perusahaan pelat merah yang tergabung dalam BUMN klaster pangan tidak akan saling bunuh.

Hanya saja, ada yang aneh dalam pembentukan BUMN klaster pangan ini. Perum Bulog, yang merupakan BUMN kawakan untuk urusan pangan pokok, ternyata tidak masuk dalam klaster tersebut. Padahal, semua orang tahu kalau Perum Bulog adalah BUMN yang sering ditugaskan dalam hal pengadaan dan distribusi pangan oleh pemerintah.

Menanggapi tidak adanya nama Perum Bulog dalam BUMN klaster pangan, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) mengaku tidak mempersoalkannya. “Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Kita lihat perkembangannya nanti. Yang penting, Bulog bisa berbuat dengan tugas pokoknya sesuai undang-undang serta keinginan masyarakat. Itu yang paling penting,” ucapnya, pekan lalu.

Namun, bukan hanya itu penjelasan Buwas. Ternyata, tidak masuknya Bulog dalam BUMN kluster pangan terkait dengan rencana pemerintah membentuk badan pangan nasional. Menurutnya, Erick Thohir berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. “Karena ada rencana program Bulog ini akan berubah (sehingga tidak masuk kluster pangan). Saya tidak tahu berubahnya kapan dan untuk apa jadinya, saya belum tahu. Tapi, salah satunya menjadi badan pangan, sehingga dipisahkan oleh Pak Menteri,” paparnya.

Bukan Hal Baru

Rencana pembentukan badan ketahanan pangan sebenarnya bukanlah hal baru. Pembentukan lembaga pangan tersebut sudah lama diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diterbitkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam UU yang disahkan 16 November 2021 dan diundangkan 17 November 2021 ini, terutama Bab XII pasal 126 disebutkan bahwa “Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

Kemudian, di pasal 127 disebutkan kalau Lembaga Pemerintah itu mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Sedangkan pasal 128 mengatakan, lembaga pemerintah itu nantinya dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128, demikian sebut pasal 129, diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Nah, hampir 10 tahun sejak diundangkan, beleid ini belum juga terealisasi. Harusnya, berdasarkan pasal 151, lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan ini harus sudah terbentuk paling lambat tiga tahun sejak diundangkan, atau dengan kata lain 17 November 2015. Namun, sampai kini pembentukannya hanya jadi wacana saja, yang beberapa kali mencuat ke publik. Itu dalam bentukan usulan dan pendapat. Namun, perkembangan realisasinya terasa jalan di tempat.

Komisi IV DPR periode lalu sebetulnya sudah menyiapkan tiga skenario pembentukan lembaga pangan yang diamanatkan UU 18/2012 ini. Skenario pertama adalah meleburkan Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Perum Bulog menjadi satu lembaga pangan setingkat kementerian. Badan pangan tersebut nantinya menjadi regulator (pengambil kebijakan) sedangkan sebagai operator (pelaksana kebijakan) pemerintah bisa menunjuk ke Perum Bulog.

Skenario kedua, pemerintah bisa membentuk holding pangan. Dalam skenario ini, Perum Bulog tetap sebagai penyedia, pendistribusi, pergudangan dan stabilisator pangan. Sedangkan posisi BKP naik menjadi badan atau lembaga yang mengurusi bidang pangan dan bertangung jawab langsung kepada presiden dan DKP dibubarkan.

Adapun skenario ketiga, pemerintah membubarkan DKP dan BKP, sedangkan posisi Perum Bulog dinaikkan menjadi setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung ke presiden.

Dari ketiga skenario yang telah muncul sejak lama itu, usulan menjadikan Perum Bulog sebagai badan pangan nasional paling keras menggema di kalangan anggota DPR saat ini.

Bahkan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mendorong Perum Bulog menjadi Badan Pangan Nasional. Alasannya cukup simpel. Ketimbang membuat badan baru, lebih baik menjadikan instansi yang sudah bertugas di bidang pangan menjadi badan pangan nasional. “Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional,” ujar Rieke usai mengunjungi gudang Perum Bulog beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sudah saatnya Perum Bulog menjadi badan pangan nasional yang tidak boleh profit oriented dan  tidak boleh dipaksa untuk menghasilkan untung. Tugasnya adalah bagaimana badan pangan itu betul-betul bisa menjaga ketersediaan, keamanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Melihat track record  Perum Bulog, Rieke yakin BUMN ini mampu menjalankan fungsinya sebagai badan pangan nasional. “Selain memiliki pengalaman dan kemampuan, selama ini beban penugasan pemerintah kepada Perum Bulog  dalam urusan pangan telah dilakukan dengan baik,” ungkapnya.

Dukungan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi VI lainnya, Nevi Zuairina (F-PKS). Menurutnya, posisi Perum Bulog saat ini bersifat dualisme. Di satu sisi, BUMN sektor pangan ini harus meraih keuntungan, namun di sisi Perum Bulog harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional yang bersifat nonprofit.

“Agar Bulog menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya secara fokus,  fungsi Bulog dapat dikembalikan menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden,” ujar Nevi.

Bahkan, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo pekan yang lalu mendesak pemerintah agar segera membentuk badan pangan nasional. Alasannya jelas, payung hukum dari lembaga tersebut sudah tertera dalam UU 18/2012 tentang Pangan. Dia juga mengusulkan agar Perum Bulog diperbaharui dan diberikan kewenangan agar badan pangan ini agar menjadi setara dengan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurutnya, dengan kewenangan Bulog saat ini, Bulog tidak akan mampu menyelesaikan masalah pangan karena statusnya sebagai perum, yang punya tanggung jawab sosial sekaligus berorientasi profit: mencari keuntungan.

“Kami akan berpikir secara simpel dan sederhana. Kembalikan Bulog menjadi lembaga pangan nasional. Ditingkatkan menjadi lembaga pangan nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga punya kesetaraan dengan lembaga lain dan koordinasinya pun jadi lebih mudah dibandingkan seperti sekarang,” jelas Firman.

Tanggapan Kementan

Pembentukan badan pangan nasional tentunya berkaitan erat dengan tugas dan fungsi instansi yang berkaitan dengan pangan. Misalnya saja Kementerian Pertanian (Kementan). Jika badan pangan dibentuk, maka ada sejumlah tugas dan fungsi Kementan yang akan terhapus, misalnya saja soal tugas mengurusi data pangan, penetapan impor pangan dan sebagainya yang selama ini berada di Kementan.

Hingga saat ini, Kementan belum memberikan tanggapan terhadap wacana yang memunculkan Perum Bulog sebagai badan pangan nasional kelas

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengaku dirinya belum dapat memberikan komentarnya terkait rencana Bulog yang akan dijadikan badan pangan nasional ini. “Masalah layak atau tidaknya bukan wewenang saya untuk menanggapi hal itu,” ujar Agung kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (20/2/2021).

Selain itu, dia juga mengaku bahwa Kementerian Pertanian belum mengadakan pertemuan dengan instansi lain untuk membahas soal rencana pembentukan badan pangan tersebut. “Iya. Belum pernah kita bicarakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, apa yang dilakukan pemerintah  harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. “Kalau ubah lagi, ubah lagi, kita mulai lagi (dari) yang baru,” papar Syahrul.

Dia mengaku, pada awal kepemimpinan, dirinya masih mempelajari situasi pertanian dalam negeri. Pihaknya harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mesti dilakukan dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Apa agenda temporernya, lalu agenda permanennya. Agenda cepatnya seperti apa, itu harus ada di kepala kita. Kalau tidak, kita akan banyak masalah,” katanya menambahkan.

Dia pun menilai, sektor pertanian semestinya tidak perlu terlalu banyak aturan yang bisa mempersulit banyak pihak. Sebab, urusan pangan harus dikerjakan secara cepat karena menyangkut kebutuhan pangan di dalam negeri. Kementerian Pertanian juga memiliki kewajiban untuk mengentaskan 88 daerah yang saat ini mengalami rawan pangan.

Terlepas ditunjuk atau tidaknya sebagai badan pangan nasional, Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, Bulog tetap berkomitmen menjalankan tiga pilar dalam menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan stabilitas (stability). “Biarkan itu ada di kebijakan pemerintah. Paling penting, realisasi Bulog ada peran kepada masyarakat tiga pilar tadi,” kata dia. B Wibowo/Atiyyah Rahma