Bambu Strategis untuk Gerakan Ekonomi dan Jaga Lingkungan Hidup

0
182
Hutan bambu milik masyarakat di Ngada, NTT (foto: Kanoppi-2)

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan bambu sangat strategis untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru sekaligus untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

“Strategi dan Rencana Aksi Nasional Bambu telah disusun KLH untuk dapat dilihat kembali, diperbaharui dan disempurnakan. Pararel, kita kembangkan hulu, tengah dan hilirnya dengan terus mendorong kegiatan penanaman sebagai kontinuitas dari industri bambu tersebut,” jelas Alue saat membuka diskusi pojok iklim secara virtual dengan tema “Bambu Penggerak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, Rabu (10/3/2021).

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Josef Nae Soi, menjelaskan bambu sangat erat dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat NTT. Ia menerangkan dengan contoh seorang pemuda yang ingin melamar seorang gadis, harus dapat memotong bambu kering di tengah bambu basah. Bambu juga bisa dijadikan alat musik.

Dari sudut ekologis, bambu dapat meningkatkan volume air bawah tanah, konservasi lahan dan perbaikan lingkungan. Dari sudut ekonomis, bambu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, transportasi, kuliner, alat musik, alat-alat rumah tangga, dan bahkan pengobatan.

“Kebijakan Pengembangan Bambu oleh Pemerintah Provinsi NTT diantaranya memutuskan Bambu sebagai salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan melalui Keputusan Gubernur No 404/KEP/HK/2018, menjadikan pengembangan bambu sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT, menyiapkan anggaran, serta bekerjasama dengan multistakeholder,” kata Josef.

Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari, Monica Tanuhandaru memaparkan program yang sedang dijalankan yaitu pengembangan desa bambu dalam mendukung industri bambu terintegrasi. Ia menjelaskan model desa bambu yang dikembangkan adalah model agroforestry dengan memilih lokasi yang sudah memiliki bambu, lokasi yang bersebelahan dengan desa bambu atau lokasi yang baru mulai menanam dan sama sekali belum memiliki bambu.

“Proses yang paling penting adalah membuat peta jalan, bagaimana mencapai target 1000 desa bambu dan bagaimana menggerakan dana publik, baik dana Kementerian/sektoral, dana pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Kalau sudah menjadi program strategis dan mainstream, desa dapat mengalokasikan dana dengan memperkuat fasilitator desa melalui pengetahuan bambu, memasukan bambu dalam perencanaan desa, serta memasukan bambu sebagai bagian dari tugas mereka dengan ikut menanam dan memelihara bambu,” ujar Monica.

Masih Terbatas

Peneliti Puslitbang Hasil Hutan, Badan Litbang dan Inovasi KLHK, I. M. Sulastiningsih menyampaikan bahwa saat ini pemanfaatan bambu di Indonesia masih terbatas sehingga diversifikasi produk pengolahan bambu perlu ditingkatkan dengan menghasilkan produk rekayasa bambu berupa bambu lamina yang dapat digunakan sebagai bahan substitusi kayu.

“Pengembangan industri bambu lamina harus didukung oleh kebijakan pemerintah secara terpadu dalam menyediakan bahan baku secara berkesinambungan,” terang Sulastiningsih.

Ketua Kelompok Peneliti Etnobiologi, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wawan Sujarwo, memaparkan peran bambu dalam Jasa Lingkungan dan Pelestarian Alam.

Bambu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang paling toleran terhadap habitat, mampu tumbuh dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Potensi bambu dalam hal jasa lingkungan sangat menjanjikan, khususnya air dan karbon. Banyak komunitas masyarakat lokal yang mengakui bahwa menanam bambu sama halnya dengan menampung air. Selain itu, sudah banyak kajian ilmiah yang membahas potensi hutan bambu untuk menyerap dan mengendapkan CO2.

Wawan menekankan perlunya menyatukan persepsi dari semua stakeholder (akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan bahkan media) bahwa bambu sangat potensial dalam aspek jasa lingkungan. Persamaan persepsi dapat dituangkan dalam bentuk regulasi untuk menunjang aksi nyata bahwa payment for ecosystem services harus dapat diimplementasikan di Indonesia dengan mekanisme yang tidak begitu rumit, sehingga pemilik hutan bambu baik itu masyarakat (petani, swasta) bahkan negara sekalipun dapat memperoleh bayaran dari nilai jasa lingkungan yang telah diberikan hutan bambu.

Dalam testimoninya mengenai Bambu Indonesia dahulu dan harapan masa depan, Sesepuh Bambu Indonesia, Abah Jatnika Nanggamiharja menyampaikan bahwa bambu adalah gambaran panjang umur dengan kelenturannya, suaranya, serta kemampuannya menghasilkan oksigen, menyimpan air, dan menahan tebing.

Abah menggambarkan bahwa sejak lahir manusia menggunakan komponen bambu dalam kehidupan sehari-hari. Abah juga menjuluki Indonesia sebagai negara budaya bambu.

Sebagai penutup, Ketua Dewan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Sarwono Kusumaatmadja menyatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk merancang kebijakan bambu karena pemerintah sedang menyusun regulasi tentang ekonomi rendah karbon serta menyusun acuan untuk memberikan insentif bagi upaya-upaya rendah karbon. Sarwono mengatakan bahwa yang dapat memberikan hasil lebih cepat salah satunya adalah bambu. “Bambu merupakan kunci untuk menemukan kembali kemakmuran bersama,” katanya.

Sugiharto