Demi Investor, Limbah SBE Jadi Non B3

0
208

Pemerintah secara resmi mengeluarkan limbah padat hasil pemurnian industri minyak sawit atau spent bleaching earth (SBE) dari daftar bahan berbahaya dan beracun (B3). Beleid ini dianggap penting karena akan menurunkan beban produksi perusahaan Indonesia, selain membuka peluang investasi Solvent Extraction Plant (SEP) dan menyerap tenaga kerja ribuan orang. Namun, keputusan ini mendapat protes kelompok lingkungan karena mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kontroversi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nampaknya akan terus berlanjut, bahkan ketika sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan mulai dibuat. Salah satu yang menarik adalah PP No.22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. PP ini membuat kontroversi ketika limbah spent bleaching earth (SBE) hasil pemurnian industri minyak sawit dikeluarkan dari daftar B3, selain limbah abu batubara (fly ash and bottom ash/FABA). Padahal, dalam aturan sebelumnya, yakni PP No.10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, SBE masuk kategori limbah B3.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut kebijakan itu diambil secara hati-hati dan setelah dilakukan kajian kasus per kasus. Dari sejumlah hasil uji karakteristik yang diajukan ke KLHK, ternyata SBE terbukti tidak mengandung B3. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya SBE dari daftar B3. “Pemerintah ketika bikin aturan itu tidak berasal dari langit, tapi memang kita menggunakan ahli-ahli dan kami tes ke lapangan langsung dan tes di lab,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3/2021). Selain itu, “Uji karakteristiknya membuktikan tidak ada kandungan logam berat.”

Beleid ini mendapat sambutan hangat dari pelaku industri minyak sawit. Pasalnya, SBE menjadikan biaya produksi Indonesia lebih tinggi 5%-6% ketimbang saingan utama Malaysia. “Dengan pengecualian tersebut, maka akan membantu mengurangi beban produksi hingga 2%,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga dalam sebuah webinar, Jumat (19/3/2021).

Bahkan, Sahat menyebut SBE bisa diolah jadi produk bernilai tambah melalui teknologi solvent extraction dengan menggunakan pelarut hexan. Teknologi tersebut dapat mengolah B3-SBE menjadi produk seperti De-OBE (De-Oiled BE) dan Recovered Palm Oil (R-Oil). Produk yang dihasilkan dapat digunakan  untuk pembuatan bahan bangunan, bahan baku semen, bahan pupuk mikronutrisi, pelapis dasar jalan raya, bahan baku keramik dan re-use bahan baku. “Di Malaysia SBE ini diolah dengan proses solvent extraction dan hasilnya disebut produk yang bernilai tinggi di Eropa harganya di atas CPO,” Papar Sahat.

Menurutnya, bakal ada 22 unit Solvent Extraction Plant (SEP) yang akan mengubah SBE menjadi De-OBE  dan R-Oil di 9 zona industri sawit di Indonesia. SEP itu akan mengolah sekitar 674,4 ribu ton SBE yang dihasilkan dari kegiatan refinery. Investasi yang dibutuhan untuk membangun SEP mencapai Rp1,8 triliun. Jika satu unit SEP saja mempekerjakan 50 orang, berarti akan  ada 1.100 orang tenaga kerja langsung yang terserap. Untuk menghadirkan 22 SEP di Indonesia,  Sahat yakin hanya butuh waktu hingga 2023.

Hanya saja, di mata LSM lingkungan seperti WALHI, beleid pemerintah itu berjudi dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. “Ini adalah salah satu aksi kebijakan pemerintah yang sangat tidak etis!” tegas Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati. Pemerintah tidak menguji karakteristik yang spesifik berdasarkan sumber masing-masing limbah B3 tersebut, sebagaimana diatur pada PP 101/2014. Padahal, banyak contoh pembuangan limbah minyak sawit mengakibatkan matinya ikan-ikan dan warga mengalami gatal-gatal dan gangguan kulit. AI