Kementan Apresiasi Pemkab Pangandaran Keluarkan Perda Perlindungan LP2B

0
314

Kementrian Pertanian (Kementan) selalu memberi apresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berhasil menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian atau Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Termasuk yang dilakukan Pemkab Pangandaran, ketika menerbitkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Nomor 14/2018. Perda ini guna mencegah terjadinya pengalihan fungsi untuk pendirian bangunan.

Dalam Perda ini diatur, lahan pertanian produktif tidak lagi dibenarkan dilakukan alih fungsi untuk pendirian bangunan yang selama ini sudah marak terjadi di daerah setempat.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pemerintah pusat tengah berupaya melindungi lahan pertanian yang masih ada dengan menyiapkan rencana insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya.

“Luas lahan baku sawah setiap tahunnya tercatat menyusut seluas 120.000 hektare (ha) tiap tahunnya. Meskipun kami sudah melakukan upaya cetak sawah di lahan baru, tapi tidak bisa serta merta menjawab kebutuhan lahan yang selama ini menyusut,” katanya di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, justru daerah yang harus menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan. “Alih fungsi lahan pertanian akan berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia. Kesejahteraan petani juga akan menurun,” katanya.

Dia menambahkan, Kementan akan ikut mengawal pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi, untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di peraturan daerah RTRW, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan demikian, UU 41/2009, Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunan lainnya dapat dilaksanakan lebih optimal oleh pemerintah daerah,” katanya.

Perlu Komitmen

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy turut mengapresiasi Kabupaten Pangandaran yang mengeluarkan peraturan alih fungsi lahan. Langkah ini merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yakni dengan dilakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman.

Diharapkan, berbagai perlindungan untuk mempertahankan lahan juga dilakukan oleh daerah yang peduli mengenai isu alih fungsi lahan tersebut dengan Peraturan Daerah setingkat Bupati dan Walikota.

“Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan daerah yang tingkat kesuburan tinggi,” ujar Sarwo Edhy.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Aep Haris mengatakan, perda tersebut sebagai upaya penyelamatan lahan pertanian dari risiko alih fungsi lahan. “Kita juga sudah lakukan pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujarnya.

Menurut dia, jumlah lahan yang masuk ke LP2B mencapai 12.785 ha. Mekanisme penggantian lahan berlaku dalam LP2B jika terjadi alih fungsi lahan.

“Kita upayakan pemetaan LP2B ini secara maksimal. Harus mengacu pada undang-undang yang berlaku,” ucapnya.

Menurut Haris, sesuai Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan diantaranya, mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan juga melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.

Dirinya menambahkan, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat dalam mempertahankan kualitas pangan. “Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Pangandaran menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka harus ada perlindungan khusus,” ujarnya.

Alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan di Pangandaran terjadi lantaran bertambahnya jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi. “Jadi dikhawatirkan lahan pertanian akan cepat habis,” katanya.

Sertifikasi Elektronik Lahan Pertanian

Sementara itu, Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, pemberlakuan sertifikasi tanah secara elektronik akan memudahkan verifikasi terhadap lahan pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

“Sertifikasi tanah secara elektronik akan membuat data menjadi lebih terintegrasi. Diharapkan berdampak ke sisi pertanian mengenai tingkat alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah, semakin terkendali sehingga menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar peneliti Indef, Rusli Abdullah di Jakarta, belum lama ini.

Dia menambahkan, melalui sertifikasi tanah elektronik itu dapat memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan penertiban terhadap alih fungsi lahan.

Luas alih fungsi lahan pangan, kata dia, khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perumahan. “Konversi lahan berpotensi mempengaruhi produksi pangan nasional,” ucapnya.

Kendati demikian, lanjut dia, pemberlakuan sertifikat tanah elektronik harus didukung dengan infrastruktur teknologi dan kesiapan masyarakat. “Saat ini, kondisi sosial masyarakat masih beragam,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Hal ini merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR/BPN, yang pada tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi hak tanggungan elektronik, pengecekan sertipikat, zona nilai tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya menjamin keamanan dari penggunaan sertifikat elektronik.

Dia mengatakan, seluruh proses pengamanan informasi menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Di dalam sertifikat elektronik akan dijamin keutuhan data yang berarti datanya akan selalu utuh, tidak dikurangi atau berubah dan untuk kerahasiaan kita sudah dilindungi oleh pengamanan dengan menggunakan teknologi persandian dari BSSN,” katanya. PSP

Tinggi, Produktivitas Padi Lahan Kering Kalteng

Padi lahan kering dengan varietas lokal Talun Koyem di Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah telah memasuki masa panen.

Lahan tersebut merupakan progam bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2020. Varietas Talun Koyem yang telah disertifikasi tersebut biasanya produktivitasnya hanya 1,8-2,2 ton/ha, tetapi pada bulan lalu telah dipanen mencapai 4,3-5,0 ton/ha. Berarti meningkat lebih dari dua kali lipat.

Tentu hal ini sangat menggembirakan petani dan petugas pertanian yang bahu-membahu meningkatkan produktvitas padi lahan kering. Terlebih harga jual beras Talun Koyem mencapai Rp20.000/kg, sehingga sangat berarti untuk peningkatan pendapatan petani di tengah suasana pandemi COVID-19 ini.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, Irpan menyampaikan, salah satu hal yang mendukung keberhasilan ini adalah aplikasi pupuk seperti pada padi sawah.

Adanya bantuan pupuk pada kegiatan budidaya padi lahan kering sangat membantu petani dalam meningkatkan produksinya. “Kami mengkoordinir untuk penerapan pola penangkaran benih varietas lokal Talun Koyem di sebagian areal miliki petani yang memperoleh bantuan pemerintah. Areal penangkaran tersebut selanjutnya didaftarkan untuk disertifikasi, sehingga benih yang dihasilkan adalah benih bersertifikat kelas benih sebar dengan label biru,” ujar Irpan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Syahmiludin A Surapati mengatakan, perlunya sosialisasi aturan perbenihan di tingkat petani, dan yang lebih penting lagi untuk menjaga kelestarian varietas lokal Talun Koyem agar tidak punah.

Adapun tanda daftar varietas unggul lokal “Padi Talun Koyem,” telah diserahkan kepada Bupati Barito Utara yang disaksikan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya pada Oktober 2020 lalu.

Direktur Perbenihan Edy Purnawan mengapresiasi keberhasilan kegiatan tersebut, khususnya dalam usaha penyediaan benih secara in-situ. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan penyediaan benih in-situ, salah satunya melalui kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP).

Dengan ketersediaan benih in-situ, program pengadaan benih bantuan pemerintah dapat lebih lancar dan tepat sasaran. Kegiatan bantuan pemerintah dalam budidaya padi lahan kering ini masih dilanjutkan di tahun 2021.  Jamalzen/PSP