Kesakralan Zona Inti Taman Nasional

0
234
Kawasan Hutan Konservasi TN Gunung Gede Pangrango yang dirambah untuk kegiatan pertanian
Pramono DS

Oleh:  Pramono DS (Pensiunan Rimbawan)

Dalam running text  Kompas TV, Sabtu pagi 14 November 2020, terbaca Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR)  di Pulau Lombok  Provinsi NTB akan menambah kuota pendakian menjadi 50%. Sebagai mantan rimbawan, saya hanya menduga-duga, apakah penambahan kuota ini akibat pandemi Covid-19 yang selama ini terjadi kuotanya dikurangi dan ditambah lagi setelah kondisi pandeminya dianggap membaik, atau pertimbangan lainnya.

Dari 54 Taman Nasional (TN) yang dimiliki Indonesia, TN dengan karakteristik gunung (pegunungan) seperti Gunung Rinjani banyak dijumpai di Indonesia, seperti TN Gunung Gede-Pangrango, TN Gunung Merapi, TN Gunung Tambora, TN Bromo Tengger Semeru, TN Gunung Ceremai, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Leuser dan TN Kerinci Seblat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa daya tarik ekowisata taman nasional yang disebut di atas adalah wisata pendakian gunung (hiking) yang intesitas dan kapasitas jumlah wisatanya semakin meningkat setiap tahunnya. Dari satu segi, secara ekonomi kondisi ini akan sangat menggembirakan karena akan menambah dan meningkatkan pendapatan negara, khususnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP); menggerakkan ekonomi masyarakat setempat dengan membuka jasa penginapan (home stay), rumah makan, pemandu wisata, jasa transportasi dan sejenisnya; dan memberikan peluang lapangan pekerjaan baru. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah arus wisatawan ini, menimbulkan suatu kekhawatiran akan tekanan dan beban yang ditanggung oleh kawasan taman nasional itu sendiri, khususnya zona inti yang sangat disakralkan dalam pengelolaan taman nasional.

Regulasi Taman Nasional

Taman nasional diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional dipayungi oleh Undang-undang (UU) No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No P.76/2015 tentang kriteria zona pengelolaan taman nasional dan blok pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata alam, Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No P.11/2016 tentang petunjuk teknis penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Dalam UU 41/1999, bersama-sama dengan cagar alam secara spesifik menyebut tentang keunikan dan kekhasan zona inti taman nasional. Dalam pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi, penghijuan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebut bahwa pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya. Dari aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan, zona inti taman nasional dan cagar alam mempunyai prioritas perlindungan yang paling tinggi (high protected priority) dibandingkan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam lainnya (suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata).

Dalam sistem penyelenggaraan KSA dan KPA, penataan kawasan taman nasional diatur dengan sistem zonasi, sedangkan untuk kawasan KSA dan KPA yang lain diatur dengan sistem blok. Penyusunan zona atau blok pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Penetapan zona atau blok dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Zona pengelolaan pada kawasan taman nasional meliputi: a) zona inti; b) zona pemanfaatan; c) zona rimba; dan/atau d)  zona lain sesuai dengan kepentingan.

Keunikan Zona Inti

Sebagai kawasan yang mendapat prioritas perlindungan yang paling tinggi, zona inti mempunyai keunikan dan memperoleh perlakuan (treatment) khusus. UU 5/1990 pasal 32 dalam penjelasannya yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Permen LHK P. 76/2015, pasal 10 tentang kriteria zona inti meliputi: a) memiliki ekosistem atau merupakan perwakilan tipe ekosistem atau fenomena/gejala alam dan formasi geologi yang masih asli dan alami; b) merupakan konsentrasi komunitas tumbuhan/biota target dan/atau merupakan area dengan keragaman jenis yang tinggi; c) merupakan lokasi tempat kawin dan bersarang satwa target dan/atau tempat berpijah dan pembesaran satwa/biota target; dan/atau d) tempat singgah satwa migran secara periodik. Sementara itu, peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona inti taman nasional meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.

Bayangan kita, zona inti taman nasional yang ideal adalah zona inti yang berada  ditengah-tengah dan dibungkus dan dilindungi oleh zona-zona lainnya seperti zona rimba, zona pemanfaatan, zona perlindungan bahari, zona tradisonal, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Disamping itu, zona inti dilindungi pula oleh regulasi yang sangat ketat sebagaimana yang disebut diatas,  perlindungan yang berlapis lapis dari zona-zona lainnya, sudah barang tentu harapannya adalah pengamanan dan keamanan zona inti dapat terlindungi dan terjaga dengan baik. Namun dalam praktek dan kenyataan  dilapangan tidaklah demikian. Penataan kawasan taman nsional yang diimplementasikan dalam pembagian zonasi-zonasi tersebut adalah sekedar dokumen perencanaan dan pemetaan diatas kertas belaka. Dalam praktiknya, zona inti TN rentan terhadap gangguan dari luar. Pembuatan dan pembagian zonasi taman nasional masih sebatas konsep diatas peta. Di lapangan dengan luas TN yang begitu besar (kisaran 100 ribu ha-1 juta ha) akan sulit ditemukan dan masih bersifat maya/semu. Alih alih pembuatan tata batas antar zona, tanda tanda pengumuman dan peringatan untuk kawasan zona inti TN saja jarang ditemukan. Belum lagi, jagawana yang bertugas di TN, jumlahnya terbatas. Kasus pembangunan Jurassic Park di Pulau Rinca TN Komodo yang kontroversial tidak akan terjadi apabila tanda-tanda batas  sebagai zona pemanfaatan mudah dibaca dan ditemukan di lapangan karena dalam zona pemanfaatan memang diperbolehkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan TN.

Peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona inti khususnya untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan peningkatan kesadaran tahuan konservasi alam perlu dipertegas dan diperjelas, jumlah orangnya, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, berapa lama kegiatan tersebut dilakukan dan seterusnya sehingga tidak mengganggu “kesakralan”  zona inti tersebut. Sudah barangtentu jumlah orang yang diizinkan masuk dalam zona inti disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung zona inti tersebut. Karena zona inti masing masing TN luasnya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penambahan kuota pendakian menjadi 50% di TN Gunung Rinjani, termasuk dalam skema peruntukan kegiatan yang dilakukan di zona inti untuk pendidikan dan peningkatan kesadaran tahuan konservasi alam. Orang mendaki gunung pasti menginginkan sampai dipuncak gunung. Puncak gunung, sejatinya dapat dipastikan sebagai kawasan taman nasional yang masuk dalam zona inti. Pemahaman ini harus dapat disosialisasikan oleh petugas/pemandu wisata  Balai TN Gunung Rinjani atau TN dengan karakteristik sejenis kepada setiap pengunjung/wisatawan yang akan melakukan pendakian/hiking ke puncak gunung. Dengan demikian, kesakralan zona inti taman nasional dapat dijaga dengan baik. Semoga.