Penyaluran Pupuk Subsidi Penuhi 6 Tepat

* Dengan e-RDKK

0
190

Petani yang terdaftar dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok-elektronik) sudah dipastikan dapat mengakses kebutuhan pupuk subsidi. Selain itu, penyaluran pupuk subsidi dengan e-RDKK telah memenuhi 6 tepat.

Peneliti pada  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah (PSEKP), Badan Litbang Pertanian, Adang Agustian mengatakan, berdasarkan hasil kajian efektivitas, bantuan subsidi pupuk tersebut efektif tepat sasaran ke petani. Apalagi, pemerintah kini telah mengubah sistem pencatatan petani penerima pupuk subsidi dari sebelum melalui RDKK menjadi RDKK-elektronik (e-RDKK).

Perubahan tersebut bisa meningkatkan efektivitas terkait aspek ketepatan, terutama penerimaan pupuk subsidi. Hasil kajian yang ada, 94-96% memenuhi aspek tepat. “Apalagi, kemudian ke depan e-RDKK ini ditindaklanjuti dengan adanya Kartu Tani,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adang berharap, jika nanti seluruh petani sudah mendapatkan Kartu Tani, maka ketepatannya bisa mendekati 98%. Apalagi, data e-RDKK berdasarkan by name, by addres dan NIK petani, sehingga aspek ketepatan penerimaan akan lebih baik.

Hasil kajian PSEKP, ungkap Adang, beberapa daerah yang melakukan uji coba Kartu Tani, seperti Subang dan Ciamis (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Bojonegoro (Jawa Timur) dan NTB, terlihat sudah berjalan baik. “Memang setiap daerah ada variasinya, dan akan berproses terkait data kependudukan NIK. Sebab, saat ini ada beberapa nama tidak sesuai NIK, tapi ternyata tercantum dalam e-RDKK,” ujarnya.

Saat ini, jumlah petani yang terdata dalam e-RDKK sebanyak 13,9 jut. Namun demikian, Adang mengakui ada petani yang belum tercantum dalam e-RDKK, karena ada petani yang tak memiliki NIK. “Memang ada juga anggota kelompok tani yang belum terinput e-RDKK,” ujarnya.

Karena itu, Adang juga berharap dengan perkembangan teknologi di desa dan pendataan melalui e-RDKK, penyaluran pupuk subsidi akan lebih akurat, terutama terkait jumlah petani penerima. “Ke depan, Kartu Tani juga menjadi jembatan mendisiplinkan petani untuk tertib dalam penggunaan pupuk,” katanya.

Adang mengatakan, sesuai peraturan yang ada, pupuk subsidi hanya dapat digunakan petani yang berhak, yakni dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektare (ha). Jadi, jika petani memiliki lahan lebih dari 2 ha, maka tidak bisa membeli pupuk subsidi. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, penguasaan lahan petani, khususnya di Jawa, rata-rata di bawah 0,3 ha.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020, harga eceran tertinggi (HET) pupuk Urea ditetapkan sebesar Rp2.250/kg, ZA Rp1.700/kg, NPK Rp2.400/kg, pupuk organik Rp800/kg.

Pemerintah juga telah menetapkan harga pupuk organik cair. “Kita mengharapkan pemberian pupuk dapat meningkatkan produkvititas nasional, khususnya padi,” katanya.

Pemerintah Apresiasi Petani

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, memberikan apresiasi petani yang telah ikut mengawal pupuk dengan dengan mendaftarkan diri di kelompok tani untuk ikut serta dalam e-RDKK, seperti petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Dengan jumlah yang terbatas, pupuk bersubsidi harus dikawal agar bisa tepat sasaran ke penerima. Dengan bantuan pupuk subsidi, kita juga berharap petani bisa meningkatkan produksi pertanian,” katanya, Selasa (23/2/2021).

Dia mengatakan, pihaknya berupaya maksimal menetapkan kebijakan yang paling minim risiko, paling banyak manfaat. “Dalam hal penyaluran pupuk, dilakukan secara tertutup melalui Permendag 15 Tahun 2013 agar penyaluran lebih ke sasaran dan tepat waktu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Kementan juga menyesuaikan musim tanam dan berupaya untuk melakukan penyaluran pupuk agar tepat waktu. “Untuk itu, kami selalu memantau dan mengawal kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran, tentu saja dibantu oleh aparat hukum,” katanya.

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, pupuk bersubsidi diharapkan berdampak pada peningkatan produksi pangan dan komoditas pertanian. “Sistem e-RDKK melindungi petani dari gejolak harga pupuk, mendorong penerapan pemupukan berimbang, juga memberikan jaminan ketersediaan pupuk,” tegasnya.

Dia mengatakan, distribusi pupuk subsidi menerapkan prinsip 6 Tepat.” Prinsip distribusi pupuk subsidi yang diterapkan adalah 6 Tepat, yaitu Tepat Jenis, Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Sasaran,” terangnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, melalui Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sugiharto SP menegaskan, semua petani yang terdaftar dalam e-RDKK berhak memperoleh pupuk bersubsidi.

Dia menegaskan, jika sudah terdaftar dalam e-RDKK namun belum memperoleh Kartu Tani, petani bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan mengisi blangko yang disediakan oleh petugas pertanian atau di Kios Pupuk Lengkap (KPL).

Untuk pupuk jenis Urea, kata dia, Kabupaten Pati mendapat alokasi sebesar 98%, sehingga bisa memenuhi hampir seluruh rencana kebutuhan pupuk dalam satu tahun.

Lamtim Pupuk Lancar

Sementara penyaluran pupuk bersubsidi di Lampung Timur (Lamtim), khususnya di Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur, berjalan lancar. Kementerian Pertanian mengapresiasi hal ini dan berharap hal serupa bisa diikuti daerah lain.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, kriteria penerima pupuk bersubsidi telah ditentukan. “Penerima pupuk subsidi adalah petani yang memiliki KTP, memiliki lahan seluas 2 ha, tergabung dalam kelompok tani, serta telah menyusun e-RDKK,” katanya.

Sementara Yajidi, pemilik kios pupuk Sumber Rezeki di Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur mengatakan, untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021 sudah mulai berjalan.

“Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kendala untuk para kelompok. Di samping itu, saya membawahi 19 kelompok tani di desa Tegal Ombo ini yang mengambil pupuk di kios kita. Kebanyakan para kelompok tani memakai pupuk Urea dan NPK Phonska,” terangnya.

Yajidi menambahkan, distribusi ini juga diawasi dan bimbingan oleh Korluh Kecamatan Way Bungur, Tugiyono. Dengan demikian, semuanya bisa tepat sasaran dan berkecukupan.

Pemekasan Pupuk Subsidi Aman

Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dipastikan aman. Petani yang namanya tercantum dalam e-RDKK pun sudah bisa menebus pupuk tersebut.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan, agar tepat sasaran distribusi pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan e-RDKK.

“Di e-RDKK itu ada data petani penerima pupuk subsidi dan jumlah pupuk yang telah disesuaikan. Sehingga penyelewengan bisa diminimalisir. Kita juga menerapkan by name by address dalam distribusi ini,” terangnya.

Sarwo Edhy menjelaskan, petani yang belum masuk e-RDKK masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tahun depan. Namun, dengan memperhatian sejumlah kriteria.

“Yang harus diperhatikan, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi adalah memiliki KTP, memiliki lahan seluas maksimal 2 ha, tergabung dalam kelompok tani, dan menyusun e-RDKK,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Ajib Abdullah memastikan keamanan stok Pupuk Bersubsidi untuk tahun anggaran 2021 tidak langka. Stok pupuk subsidi yang tersedia di kabupaten berjuluk Kota Gerbang Salam masih aman.  “Nggak ada pupuk langka, apalagi awal tahun. Kalau saya amati di lapangan, nggak ada kelangkaan pupuk itu,” katanya.

Kadis Ajib menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan sekitar 28.000 ton pupuk urea bersubsidi ke Pemerintah Pusat, dan dinyatakan telah disetujui dengan bukti turunnya surat keputusan “Sudah turun SK-nya. Untuk urea pada tahun 2021 ini, kuota pupuk itu sama dengan pengajuan yaitu sekitar 28.000 ton,” ucapnya. PSP