Petani Bisa Sejahtera dengan KUR Pertanian

* Kementan Gandeng Bank Syariah Indonesia (BSI)

0
1217

Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sejumlah offtaker dalam rangka percepatan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian yang ditargetkan mencapai Rp70 triliun.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, kehadiran KUR pertanian merupakan salah satu upaya negara memastikan kesejahteraan para petani. Selain itu, tegas Syahrul, juga untuk membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

“Kami mendorong petani agar berani memanfaatkan layanan program KUR pertanian yang disediakan negara sebagai upaya negara meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia,” katanya, pekan lalu.

Syahrul  melanjutkan, KUR ini dapat dimanfaatkan petani dan penangkar. Dengan bunga 6% per tahun, ditambah kemudahan dalam mengakses pinjaman, maka skema KUR dinilai ramah bagi petani. “Turunnya suku bunga KUR menjadi angin segar bagi petani. KUR untuk petani skemanya berbeda dengan KUR pada umumnya,” katanya.

Alokasi KUR sektor pertanian untuk tahun ini lebih besar dibandingan tahun sebelumnya. Jika tahun 2020 alokasi hanya Rp50 triliun, maka tahun 2021 ini diharapkan menjadi Rp70 triliun. “Dengan begitu, kami berharap pertanian kita bisa terus melakukan mekanisasi yang modern,” tegasnya.

Mentan Syahrul menjelaskan, pemerintah terus mendorong petani dan perusahaan penggilingan beras untuk memanfaatkan fasilitasi KUR agar bisa memperbesar skala usahanya.

Selain itu, KUR dapat digunakan untuk merevitalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berguna dalam peningkatan efisiensi biaya produksi. Peningkatan alokasi KUR tahun ini cukup signifikan karena pada tahun-tahun sebelumnya alokasi KUR pertanian hanya berkisar Rp7 triliun- Rp8 triliun.

Jadi, lanjut SYL, ke depan petani seharusnya tidak hanya jual gabah saja, tetapi juga  beras. “Penggilingan beras di desa-desa harus ditumbuhkan,” katanya.

Keringanan

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan, Sarwo Edhy Edhy mengatakan, petani mendapatkan keringanan untuk membayar KUR, karena dapat dibayar dan boleh dicicil pada saat produk pertaniannya sudah menghasilkan atau panen.

“Ini tentu memudahkan para petani. Misalnya petani mengajukan KUR Rp50 juta (tanpa agunan) untuk modal usaha taninya, yang berupa tanaman padi atau jagung,” ujarnya.

Sarwo Edhy menambahkan, tahun ini pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 6% dan tanpa agunan untuk pinjaman maksimal Rp50 juta.

Dia menyebutkan, pembayaran juga bisa dilakukan setelah panen. Tanaman baru menghasilkan setelah kurang lebih tiga bulan. Jadi, ketika sudah 3 bulan, petani dapat melunasinya. “Tahun sebelumnya, bunga KUR 7%-8%, tapi sekarang menjadi 6%. Ini pasti tidak akan memberatkan petani,” katanya.

Sarwo Edhy menambahkan, berdasarkan data Kementan, dari total alokasi KUR pertanian 2020 sebesar Rp50 triliun, realisasi mencapai Rp55,9 triliun.  Jadi, melampaui target Rp50 triliun yang diamanatkan ke Kementan.

“Serapan KUR tertinggi terjadi untuk sektor tanaman pangan yang mencapai Rp16,2 triliun atau 29,14% dengan debitur mencapai 719.336 orang,” kata Sarwo Edhy. Selain tanaman pangan, serapan KUR tersalurkan untuk perkebunan Rp18 triliun, hortikultura Rp7 triliun, peternakan Rp10,6 triliun, jasa pertanian Rp779 miliar, dan kombinasi pertanian Rp3,1 triliun.

Sarwo Edhy menjelaskan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kementan akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir, seperti untuk pembelian alat pertanian.

“Sektor hulu selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal, KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat,” ungkap Sarwo Edhy.

Realisasi serapan KUR ini tersebar di sejumlah provinsi. Tertinggi serapannya adalah Jawa Timur Rp12,2 triliun. Disusul Jawa Tengah Rp8,8 triliun, Sulawesi Selatan Rp4,2 triliun, Jawa Barat Rp3,5 triliun, dan Lampung Rp3 triliun. “Kami akan tingkatkan serapan di provinsi yang lainnya, karena belum semua petani tahu proses mengakses KUR ini,” tambahnya.

BSI Jadi Alternatif

Sementara Direktur Pembiayaan Pertanian PSP Kementan, Indah Megahwati mengatakan, pihak Kenentan menggaet BSI agar segala bentuk fasilitasi pembiayaan untuk petani, peternak, pekebun dan pelaku agribisnis lainnya dapat dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing calon debitur.

“Kalau masyarakat mau KUR yang konvensional bisa diajukan ke BRI, BNI, Mandiri dan bank lain. Tetapi jika ingin model pembiayaan yang syariah, kami sudah menyediakan penyalurnya, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI),” terang Indah.

Development Head Government Institutional Relationship Department Funding & Digital Banking Division Lis Febrina mengaku, pihaknya sudah siap sebagai bank penyalur KUR pertanian untuk melayani pengajuan para petani di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Johny Tarigan dari Garda Bio Nusantara (GBN) menjelaskan pihaknya selaku pendamping kelompok tani dan gapoktan yang akan mengawal rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) bagi petani yang akan mengajukan KUR.

“Para petani yang akan mengajukan program KUR pertanian akan lebih mudah tanpa ribet karena kami dari GBN dan offtaker akan mendampingi debitur mulai proses hingga musim tanam. Bahkan, mulai dari hulu sampai hilir kami melakukan pendampingan,” kata Johny.

Direktur Utama PT Inovasi Desa Nusantara (Inovesa), Sholikin menyampaikan, pihaknya siap menjadi offtaker pertanian untuk BSI. “Hal ini selaras dengan visi Inovesa, yaitu untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, salah satunya adalah dengan ikut mendorong kesejahteraan petani,” kata Sholikin.

Seperti diketahui, BSI didirikan 1 Februari 2021. BSI adalah gabungan dari Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah. PSP

KUR Dorong Pertanian Menuju Industrialisasi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat mendorong pertanian menuju industrilisasi dengan pasar ekspor. Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau para pengusaha, khususnya di lini bisnis pertanian, dapat mengembangkan produknya agar berorientasi ekspor, sehingga bisa bersaing dengan negara lain di pasar dunia.

“Saat ini Kementan terus berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai standar negara tujuan ekspor, sehingga target gerakan tiga kali ekspor (gratieks) bisa terealisasi dengan segera,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Dia mengatakan, Kementan mendorong agar perusahaan yang menggarap pertanian tidak hanya berpikir bagaimana ketahanan nasional, tetapi bahkan produk-produk ekspor harus mampu berkompetiss dan bersaing dengan negara-negara lain.

“Para pengusaha, khususnya yang berada di Jawa Tengah, harus mencari dan mau mengembangkan produk turunan dari satu komoditas pertanian yang bisa diekspor lebih bervariasi, sehingga turut menambah daya tarik konsumen mancanegara,” tuturnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan, Sarwo Edhy menyebutkan, dana KUR bisa digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian.

“Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sector, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian/perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan,” katanya

Sarwo Edhy mengakui bahwa masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank.

“Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut keharusan adanya agunan atau jaminan dan angsurannya yang cukup besar. Karena usaha tani ini berbeda dengan usaha-usaha lainnya, pastinya petani akan kesulitan mendapatkan permodalan,” jelasnya.

Untuk informasi, penyaluran KUR per 12 Februari 2021 sudah mencapai Rp5,4 triliun. Serapan KUR tertinggi terjadi untuk sektor perkebunan yang mencapai Rp1,9 triliun atau 35,53% dengan 38.762 debitur.

Selain perkebunan, serapan KUR tersalurkan untuk tanaman pangan Rp1,3 triliun, hortikultura Rp739 miliar, peternakan Rp1 triliun, jasa pertanian Rp68 miliar, dan kombinasi pertanian Rp325 miliar. PSP