Kesetaraan Gender Kunci Penting Pengendalian Perubahan Iklim

0
209
Hutan dan Masyarakat

Kaum perempuan menjadi pihak yang paling menderita dari hilangnya sumber daya alam, kekeringan, dan berbagai bencana akibat perubahan iklim. Untuk itu pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi keniscayaan.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanthi menyatakan pemahaman dan penerapan  keadilan dan kesetaraan gender  bisa menjadi kunci jawaban agar semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam konservasi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi.

“Hubungan yang inheren antara kemiskinan, kebermanfaatan biodiversitas dan gender serta implikasi simultan dari rangkaiannya membutuhkan pendekatan yang multidisiplin dan holistik serta pemahaman gender untuk dapat mencapai hasil yang berkelanjutan serta bisa membawa kita semua untuk mewujudkan usaha konservasi lingkungan dan upaya pengendalian perubahan iklim yang inklusif dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” dalam Diskusi Pojok Iklim, Rabu (7/4/2021).

Sementara itu, dosen, peneliti dan pelukis, Dewi Candraningrum menjelaskan bahwa krisis iklim yang ditandai dengan adanya kerusakan ekologi dan terjadinya zoonosis merupakan pemicu dari lahirnya pandemi COVID-19.

Menurut dia, pandemi saat ini tidak hanya merupakan krisis kesehatan, tetapi juga merupakan krisis sosial, ekonomi, politik, budaya dan terlebih krisis gender, sehingga memperparah jurang ketidakadilan gender. Jutaan perempuan berisiko kehilangan kapasitas untuk merawat keluarga, terganggu hak dan kesehatan reproduksi dan seksual serta kesehatan keluarga dan anak-anaknya.

“Krisis iklim menunjukkan kepada kita bahwa reproduksi sosial dan regenerasi kehidupan kapitalisme seharusnya berubah karena pandemi juga melahirkan resesi ekonomi yang terburuk dalam sejarah kapitalisme. Kapitalisme tidak serta merta lagi mengeksploitasi lingkungan dengan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari, Monica Tanuhandaru menyatakan saat ini diperlukan solusi terintegrasi yang bisa menjawab isu global yang terjadi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Dia menyatakan, agroforestri bambu yang melibatkan kelompok ibu-ibu menjadi solusi iklim dan ekonomi terintegrasi dalam satu bentang alam sekaligus menjawab tantangan lingkungan hidup dan kehutanan.

Monica merekomendasikan pengarustamaan gender dalam rehabilitasi hutan dan lahan diantaranya menjamin bahwa perempuan dan/atau kelompok perempuan dapat memperoleh izin pengelolaan perhutanan sosial serta mendorong pengintegrasian gender dalam implementasi dan setiap tahapan bisnis perhutanan sosial.

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian LHK, Ayu Dewi Utari menjelaskan Pengarustamaan Gender sudah masuk ke dalam Rencana Strategi KLHK, mewarnai proses bisnis KLHK, peraturan-peraturan di KLHK dan menjadi nafas dari setiap personil di KLHK untuk menjalankan tugasnya memberdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan.

Sugiharto