RJR: Kalteng Jadi Benchmark Tata Ruang Kesepakatan

Tata Ruang Kesepakatan Percepat Agenda Pembangunan Berkelanjutan

0
114
Webinar Relawan Jaringan Rimbawan bertema Tata Ruang Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kepentingan bersama, Kamis (15/4/2021).

Percepatan penyesuaian tata ruang sesuai kesepakatan bersama para pihak di Kalimantan Tengah (Kalteng) diyakini bisa memenuhi keadilan publik, menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan, serta mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan.

Tata ruang kesepakatan di ‘Bumi Tambun Bungai’ itu juga bisa patokan penyelesaian penyesuaian tata ruang di provinsi lain.

Demikian terungkap pada webinar yang digelar oleh Relawan Jaringan Rimbawan (RJR) bertema Tata Ruang Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kepentingan bersama, Kamis (15/4/2021).
Ketua panitia Webinar Dr Tjipta Purwita menyatakan webinar diharapkan bisa menampung gagasan dan pandangan multi stakeholder  sebagai jembatan terciptanya tata ruang Kalteng yang proporsional dan berkeadilan.

“Dari webinar ini diharapkan menjadi awal pembahasan tata ruang yang komprehensif dan menjadi benchmark untuk provinsi lain yang memiliki karakteristik yang sama,” katanya.

Tjipta yang juga Ketua Divisi Hubungan Kelembagaan dan Humas RJR menuturkan, RJR sebagai perkumpulan independen berperan sesuai mantra voicing the voiceless yang berarti menyuarakan mereka yang ‘tidak bisa’ bersuara. RJR, kata Tjipta, memberi masukan kepada pemerintah khususnya Presiden dan jajaran kabinetnya. Menurut dia, salah satu masukan yang sudah disampaikan kepada Presiden adalah tentang penyelesaian tata ruang Kalteng.

Dr Tjipta Purwita

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Alue Dohong yang membuka webinar tersebut berharap agar webinar yang diselenggarakan RJR bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Untuk memperoleh tata ruang yang bagus dan strategis di masa yang akan datang,” katanya.

Pembenahan pemanfaatan ruang di Kalteng memang mendesak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari 12,2 juta hektare kawasan hutan di Kalteng, sebesar 11% sudah berupa kegiatan non kehutanan. Rinciannya seluas 168.000 hektare (1%) untuk berupa persawahan, tambak, pemukiman, prasarana, transportasi, tambang, energi dan lainnya; seluas 321.000 hektare (3%) dimanfaatkan untuk pertanian garapan, dan 915.000 hektare (7%) berupa perkebunan dengan perkebunan sawit mencapai 837.000 hektare.

Perhutanan Sosial

Dalam kesempatan tersebut Alue menjelaskan upaya mengharmonisasikan pemanfaatan ruang melalui Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya. Alue menjelaskan salah satu pasal krusial dalam UUCK adalah tentang perhutanan sosial.

“Perhutanan sosial adalah bagian dari resolusi konflik dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses terhadap kawasan hutan,” katanya.

Berdasarkan UUCK, kebun-kebun sawit milik rakyat yang ada di kawasan hutan bisa mendapat solusi dengan skema perhutanan sosial. Masyarakat yang melewati skema ini akan dibina untuk melakukan jangka benah yaitu secara bertahap mengembalikan tutupan hutan dengan mengganti tanaman sawit dan menanam berbagai tanaman kehutanan.

Syaratnya, sang pemilik tinggal di dalam atau sekitar hutan setidaknya 5 tahun berturut-turut dengan luas maksimal 5 ha. UUCK juga memberi jalan keluar bagi mereka yang memenuhi persyaratan ini melalui penataan kawasan hutan, termasuk lewat program tanah objek reforma agraria (TORA).

Alue menjamin, masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapat persetujuan perhutanan sosial. “Alurnya singkat, verifikasi administrasi, verifikasi teknis, kalau oke dikeluarkan persetujuannya,” katanya.

Sementara untuk kebun sawit milik badan usaha, berdasarkan UUCK, diberi kesempatan selama 3 tahun untuk memenuhi persyaratan seperti diatur dalam UU Kehutanan.  Jika lewat dari masa itu belum juga terpenuhi, maka dikenai sanksi administratif, berupa: pembayaran denda administratif; dan/atau pencabutan izin.

Rumit

Anggota DPD yang juga mantan Gubernur Kalteng Dr Agustin Teras Narang memaparkan bagaimana rumitnya pemanfaatan ruang di Kalteng.

Menurut dia, situasi paling rumit adalah saat terjadi penyusutan luasan Area Penggunaan Lain (APL) dari 37% berdasarkan Perda No 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng menjadi sekitar 18% sebagai konsekuensi lahirnya SK 529/Menhut II/2012.

“Sejak saat itu, problem tata ruang di Kalteng menjadi lebih rumit,” katanya

Teras menyatakan saat menjabat sebagai Gubernur Kalteng periode 2005-2015 pihaknya menempuh berbagai upaya untuk mencari jalan keluar. Diantaranya adalah mendorong hadirnya Perda No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng sebagai payung hukum sementara yang mengikuti alur ketentuan berlaku dimana APL sekitar 18% dan kawasan hutan seluas 82%. Harapannya akan ada upaya revisi kembali demi penyesuaian di lapangan.

Di lapangan ada  sekitar 785 desa dan kelurahan masuk dalam kawasan hutan. Masuk juga infrastruktur jalan nasional sepanjang 858 kilometer dan jalan provinsi sepanjang 432 kilometer.

Ada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 204.575,17 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.376.873,80 hektare.

Teras pun mendorong agar kesepakatan semua pihak segera dibangun untuk penyesuaian terhadap kondisi terkini di Kalteng. Hal ini untuk kepentingan tata ruang yang lebih berkeadilan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Dr Agustin Teras Narang

Dia menekankan tata ruang kesepakatan perlu dirancang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan keseimbangan ekologi hutan Kalteng juga adalah bagian dari paru-paru dunia.

Teras menyatakan mendukung masukan tata ruang kesepakatan yang diajukan RJR kepada pemerintah.

Pelaksana Harian Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indra Gunawan menyatakan hadirnya PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang sebagai regulasi turunan UUCK diharapkan bisa menjawab kebutuhan percepatan tersebut. Terlebih dalam regulasi ini, ada perubahan di mana legalitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tak lagi berupa Peraturan Daerah melainkan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini disebut akan memudahkan penetapan RDTR yang selanjutnya dipakai untuk pembuatan Perda RTRW Provinsi.

Dr Petrus Gunarso

Ketua Divisi Riset Kebijakan dan Advokasi RJR, Dr. Petrus Gunarso menyebut, Presiden Joko Widodo musti segera mengambil langkah bijak menyelesaikan persoalan Kalteng.

Upaya ini untuk meninggalkan legacy kerimbawanan yang berpikir secara luas, integratif, menghargai keragaman dan selalu bertujuan mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

“Tata ruang kesepakatan harus terwujud secepatnya agar dapat menjadi pola atau model penyelesaian tata ruang yang memiliki semangat kebersamaan dan dilandasi dengan kesepakatan,” kata Petrus yang banyak berkiprah di berbagai lembaga riset.

Menurut dia, penyelesaian tata ruang Kalteng akan menjadi yurispudensi penyelesaian masalah serupa di seluruh NKRI.

AI