Beleid Baru Rugikan Industri Gula Lama

0
215

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim boleh saja menyebut penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional ditujukan untuk menjamin ketersediaan gula konsumsi atau Gula Kristal Putih (GKP) untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula industri atau gula Kristal Rafinasi (GKR) sebagai bahan baku atau bahan penolong industri makanan, minuman dan farmasi.

“Dengan adanya peraturan ini diharapkan akan ada perbaikan dari sisi pengembangan perkebunan tebu secara nasional sebagai bahan baku gula, yang akan berdampak pada peningkatan produksi gula nasional dan perbaikan pendapatan petani tebu,” papar Rochim dalam penjelasannya kepada pers belum lama ini.

Namun, di satu sisi,  aturan itu juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku berupa raw sugar untuk industri gula rafinasi (GKR) dan industri gula kristal putih (GKP).

Pasal 2 Bab II dari beleid itu menyebutkan, jika bahan baku dari dalam negeri tidak mencukupi  pemenuhan  kebutuhan bahan baku untuk memproduksi GKP, maka  industri GKP dapat melakukan impor gula kristal mentah (raw sugar).

Hal tersebut juga berlaku bagi industri gula rafinasi. Pasal 3 Bab II beleid itu menperbolehkan  mendapatkan bahan baku berupa raw sugar melalui kegiatan impor.

Hanya saja, kegiatan importasi raw sugar untuk industri GKP, rekomendasi impornya hanya diberikan kepada industri yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha atau mendapat penugasan khusus berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan   di bidang koordinasi perekonomian.

Sementara untuk industri gula rafinasi, rekomendasi izin impor raw sugar hanya diberikan kepada industri gula rafinasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010 atau industri gula rafinasi KBLI 10721          yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan            bidang usaha industri gula rafinasi  (pemurnian gula) untuk industri.

Kebijakan baru ini dinilai akan menyulitkan industri GKP lama dan memanjakan industri GKP baru.

Padahal, industri GKP baru itu sebelumnya sudah mendapatkan fasilitas berupa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku dalam Rangka Pembangunan Industri Gula. Melalui aturan itu, industri GKP yang baru diberikan fasilitas mengimpor raw sugar untuk memenuhi kebutuhan produksi GKP-nya.

Adapun penerima insentif harus merupakan pabrik gula baru yang mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 (setelah Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal). Namun, mereka wajib memenuhi paling sedikit 20% kebutuhan bahan baku dari perkebunan tebu yang terintegrasi.

Fasilitas itu diberikan selama 7 tahun untuk industri GKP yang berada di luar Jawa dan 5 tahun untuk industri GKP yang berlokasi di Pulau Jawa. Sedangkan untuk industri yang melakukan perluasan atau investasi baru, fasilitas kemudahan impor raw sugar hanya berlaku selama 3 tahun. Pemberian fasilitas itu dievaluasi setiap tahunnya oleh Kemenperin.

Tidak serius

Menurut Ketua DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun, banyak industri GKP baru yang masih enggan atau terkendala dalam hal penyediaan lahan perkebunan tebu. “Mereka sepertinya tidak pernah serius dalam mendapatkan lahan tebu untuk pasokan bahan bakunya,” ujarnya.

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya industri GKP baru yang memilih bermitra dengan petani tebu yang sebenarnya sudah menjadi binaan dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan.

Seharusnya, kata Soemitro, industri GKP itu sudah bisa memiliki lahan tebu sendiri untuk memasok bahan baku pembuatan GKP-nya.

Dia merujuk pada  fasilitas yang diberikan untuk pabrik GKP di Pulau Jawa selama 5 tahun. Dengan mengacu pada tahun penerbitan fasilitas itu, yakni tahun 2017, maka tahun 2022 merupakan tahun terakhir bagi industri GKP baru di Jawa menikmati fasilitas itu. “Seharusnya tahun ini mereka sudah memiliki lahan tebu yang luas,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diolah Agro Indonesia, setidaknya ada 20 industri GKP baru atau yang melakukan perluasan setelah tahun 2010. Dari jumlah itu, 13 produsen berada di Pulau Jawa dan sisanya di luar Jawa.

Menurut Soemitro, dengan kondisi sekarang ini, jelas industri GKP lama sangat dirugikan karena mereka harus bersaing dengan industri GKP baru dalam mendapatkan pasokan bahan baku dari petani. Dalam hal harga beli, industri GKP baru lebih berani membeli tebu petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembelian yang dipatok industri GKP lama.

Hal ini, ungkap Soemitro, bisa terjadi karena industri GKP baru telah mendapatkan harga pembelian yang lebih murah dari kegiatan importasi raw sugar. Dengan begitu, selisih yang diperoleh dari pembelian melalui impor raw sugar dapat dialihan untuk menaikkan harga pembelian tebu dan gula petani di dalam negeri.

“Dengan kondisi seperti ini, industri GKP lama sangat dirugikan dengan kebijakan baru karena mereka tidak mendapat fasilitas impor raw sugar sehingga sulit bersaing dalam mendapatkan bahan baku,” ucapnya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dia khawatir industri GKP lama secara perlahan akan banyak yang gulur tikar alias stop berproduksi. Padahal, kebutuhan gula di dalam negeri terus mengalami peningkatan. Di tahun 2021, Kementerian Perekonomian menyebut kebutuhan GKP nasional diperkirakan mencapai 2,8 juta ton. Dari jumlah itu, yang baru bisa dipenuhi dari produksi di dalam negeri sekitar 2,18 juta ton. B Wibowo

PT KTM di Balik Protes UKM Jatim?

Jagat pergulaan di Indonesia kembali ramai setelah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional. Anehnya, bukan mempersoalkan perbedaan perlakuan antara industri gula baru dengan industri gula lama, beleid itu dituding mengancam pasokan gula rafinasi bagi pelaku industri usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di Provinsi Jawa Timur.

“Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 harus dikaji kembali. Ini pemicu awal sehingga pergolakan industri gula dan untuk suplai di Jawa Timur tidak lagi sekadar langka, tapi tidak ada gula rafinasi,” kata Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) KH. Muhammad Zakki dalam webinar Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur, awal April 2021.

Menurutnya, industri makanan minuman di Jatim harus membeli gula rafinasi pada pabrik-pabrik gula rafinasi yang berlokasi di luar Jatim, seperti di Banten dan Lampung dengan biaya yang tinggi. Hal itu disebabkan pabrik-pabrik gula di Jawa Timur tidak ada satu pun yang mendapatkan kuota impor gula karena terkendala dengan ketentuan yang ada pada Permenperin Nomor 3 Tahun 2021.

Adapun isi beleid yang dipermasalahkan adalah Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan pemberian rekomendasi pengadaan impor bahan baku bagi industri gula rafinasi hanya diberikan kepada perusahaan industri gula kristal rafinasi dengan KBLI 10721 — yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010 atau perusahaan industri gula kristal rafinasi KBLI 10721 yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang    usaha industri industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri.

Sementara di pasal 6 ditegaskan bahwa perusahaan industri gula kristal rafinasi hanya dapat memproduksi gula kristal rafinasi (GKR). Industri ini hanya dapat memperdagangkan gula kristal rafinasi hasil produksinya kepada industri pengguna sebagai  bahan  baku  dan atau bahan penolong industri.

Pasal 7 disebutkan perusahaan industri gula  berbasis tebu hanya dapat memproduksi gula kristal putih (GKP).

Yang jadi masalah, sebagian pelaku UKM di Jawa Timur mendapatkan pasokan gula rafinasi dari PT Kebun Tebu Mas (KTM) Lamongan, yang utamanya adalah produsen GKP.

Untuk itu, sebagian pelaku UKM di Jawa Timur meminta agar Peraturan Menperin Nomor 3 tahun 2021 itu direvisi sehingga industri gula di luar industri gula rafinasi bisa mendapatkan izin impor raw sugar untuk memproduksi gula rafinasi.

Namun, Ketua DPN APTRI, Soemitro Samadikun mendukung diberlakukannya aturan yang dikeluarkan Kemenperin itu. “Aturan agar industri rafinasi hanya memproduksi gula rafinasi dan industri gula kristal putih hanya memproduksi gula kristal putih sudah benar,” ujarnya kepada Agro Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Menurutnya, jika industri GKP memproduksi GKR juga, berisiko munculnya dualisme di pasar umum. “Jika mereka ikut produksi GKR dijual ke pasar umum, siapa yang bertanggungjawab?” tanyanya.

Soemitro juga mempertanyakan apakah gula rafinasi yang diproduksi oleh KTM mencatumkan tulisan GKR di karungnya? Jika memang bertuliskan GKR, maka distribusi dan penjualan gula tersebut harus mengikuti aturan yang diterapkan terhadap industri gula rafinasi. “Misalnya, gula itu harus dijual lewat distributor khusus dan dikenakan PPN sebesar 10%,” ucapnya.

Dia menegaskan, KTM akan mendapatkan keuntungan besar jika menjual GKR-nya tanpa ketentuan yang berlaku karena mereka tidak dikenakan potongan PPN 10%.

Berdasarkan data dari berbagai sumber yang didapat Agro Indonesia, PT KTM — yang berlokasi di Lamongan — berdiri tahun 2016 dan pemilik saham terbesarnya adalah PT Kebun Tebu Mas. Dikabarkan juga bahwa salah satu pemegang sahamnya adalah PT Sugar Labinta, salah satu produsen gula rafinasi.

Sebelum diterbitkannya Permeperin 3/2021, PT KTM mendapatkan izin impor raw sugar sekitar 88.000 ton/tahun untuk menjalankan kegiatan produksi GKP dan GKR-nya yang memiliki kapasitas terpasang sekitar 12.000 ton/hari. Bahkan, produsen ini dilaporkan minta tambahan impor raw sugar sebanyak 30.000 ton lagi.

Soemitro juga menjelaskan bahwa pasokan gula rafinasi di Jawa Timur tidaklah mengalami kekurangan. “Pasokan gula rafinasi di provinsi itu masih stabil,” ujarnya.

Hal itu diperkuat dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia  (AGRI), Bernardi Dharmawan yang meminta pelaku industri makanan dan minuman tak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan baku gula rafinasi jelang Ramadhan dan lebaran. “Kondisi pasokan cukup lancar. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur juga dipasok sesuai permintaan kebutuhan,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan gula rafinasi di dalam negeri tahun 2021, pemerintah telah memberikan izin alokasi impor raw sugar untuk industri gula rafinasi sebesar 3,25 juta ton.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,925 juta ton telah dikeluarkan izin impornya untuk semester I/2021.

Menurut Bernardi, sejak izin impor diterbitkan, AGRI bergerak cepat memproduksi gula rafinasi untuk kebutuhan industri tersebut. Untuk periode Januari sampai dengan akhir Februari 2021 telah diproduksi sebanyak 800.000 ton lebih. Untuk semester I/2021 akan diproduksi sebanyak 1,8 juta ton.

Menurut Soemitro, bukti terbaru yang memperkuat keyakinan masih stabilnya pasokan gula rafinasi di Jatim adalah hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Satgas Pangan Polda Jatim pada 29 April 2021 sebagai tindak lanjut dari pemberitaan mengenai krisis gula rafinasi di Jatim.

Dari hasil sidak yang dilakukan terhadap PT KTM itu, Satgas Pangan menemukan 15.000 ton gula rafinasi dan 22.000 ton GKP di gudang PT KTM. Dengan adanya temuan itu, Soemitro menegaskan kalau isu kelangkaan gula rafinasi di Jatim tidaklah benar. B Wibowo