Kementan Dorong Petani Manfaatkan KUR Pertanian

0
60

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong petani untuk memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian. Apalagi,  alokasi KUR Pertanian sudah dinaikkan menjadi Rp70 triliun tahun 2021 ini.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 ini mengalokasikan dana Kredit Usaha Rakyat ( KUR) Rp70 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya Rp50 triliun. Kenaikan tersebut dilakukan Kementan guna mendorong petani tidak ragu mengakses KUR untuk permodalan usaha tani.

“Petani boleh mengambil KUR sepanjang itu dipakai buat modal kerja. Jangan ragu-ragu. Alokasi dana tersebut menyasar para pelaku usaha di bidang pertanian, baik pelaku usaha kelompok maupun perorangan,” jelas Mentan.

Sementara itu, tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) KUR sektor pertanian juga menunjukkan angka cukup rendah, yaitu hanya 0,6% dari total nilai pinjaman KUR.

Data Kementan menunjukkan, dari total alokasi KUR pertanian pada 2020 sebanyak Rp50 triliun, realisasinya mencapai Rp55,9 triliun atau melampaui target.

Serapan KUR tertinggi terjadi di sektor perkebunan, yakni Rp18 triliun. Posisi berikutnya tanaman pangan (Rp16,2 triliun), peternakan (Rp10,6 triliun), hortikultura (Rp7 triliun), jasa pertanian (Rp779 miliar), dan kombinasi pertanian Rp3,1 triliun.

Mentan Syahrul menjelaskan, realisasi serapan KUR pada 2020 tersebar di sejumlah provinsi. “Tertinggi serapannya adalah Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp12,2 triliun. Disusul kemudian Jawa Tengah (Jateng) Rp8,8 triliun, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp4,2 triliun, Jawa Barat (Jabar) Rp3,5 triliun, dan Lampung Rp3 triliun,” katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menyatakan, dana KUR bisa digunakan petani untuk mengembangkan budidaya ataupun mengerjakan bisnis lainnya yang berkaitan di bidang pertanian. “Penyaluran KUR telah dinikmati petani di berbagai sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kombinasi pertanian atau perkebunan dengan peternakan, serta jasa pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ujarnya.

Adapun latar belakang perumusan KUR dilandasi kebutuhan petani pada KUR untuk melanjutkan usaha taninya.

Meski demikian, Sarwo mengaku, masalah pembiayaan masih menjadi kendala karena petani sedikit mengalami kesulitan ketika akan meminjam ke bank. “Biasanya yang menjadi kendala dalam pembiayaan tersebut adanya keharusan agunan atau jaminan, serta besarnya biaya angsuran. Petani pasti akan kesulitan mendapatkan permodalan karena usaha tani berbeda dengan usaha-usaha lainnya,” jelas Sarwo.

KUR Bank BNI

Sebelumnya, para petani porang di Gemarang, Kabupaten Madiun telah mendapatkan fasilitas bantuan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus petani dari PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Sekitar 200 petani porang di desa tersebut menerima kucuran dana mencapai Rp5,2 miliar. Kepala Desa Durenan Purnomo mengatakan, jumlah pendaftar untuk bantuan permodalan melalui skema KUR awalnya berkisar 500 petani porang.

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi, hanya sekitar 200 petani yang bisa mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah. Tanaman yang menjadi rebutan eksportir itu sudah ada di desanya sejak 1990. Namun, para petani mulai tertarik mengembangkan budidaya porang pada 2010.

Bahkan, dia mengaku sejak tiga tahun terakhir semakin banyak petani antusias untuk menanam tanaman jenis umbi-umbian itu.

Adapun total luas lahan yang dimiliki dua ratusan petani tersebut mencapai 350 hektare (ha). Sebagian milik pribadi petani, sedangkan sebagian lainnya merupakan aset Perum Perhutani.

“Sekitar 200 ha lahan tersebut merupakan lahan pribadi petani. Sementara itu, 150 ha merupakan lahan di kawasan hutan Perum Perhutani,” kata Purnomo.

Purnomo menjelaskan, kategori petani penerima bantuan permodalan KUR adalah mereka yang sudah pernah menanam porang sebelumnya. Bantuan permodalan tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman porang.

“Pinjamannya sesuai kebutuhan saja. Hal ini bertujuan supaya pinjaman dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan saja, tidak digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan dari BNI Caruban, Ahmed Noorsyam Hidayat menambahkan, bantuan KUR pertanian memiliki limit kredit maksimal Rp50 juta.

Total petani di Desa Durenan, kata dia, akan menerima KUR pertanian sekitar 200 orang, dengan rata-rata pengambilan kredit antara Rp10 juta hingga Rp40 juta.

“Sebenarnya maksimal pengajuan Rp50 juta. Akan tetapi, karena ini baru pertama kali, jadi kami batasi maksimal Rp40 juta dahulu,” ujarnya.

Menurut Ahmed, pinjaman modal itu tanpa agunan. Cara pembayarannya pun menggunakan sistem dibayar saat panen, sehingga petani tidak perlu memikirkan pembayaran angsuran bulanan.

“Saat masa tanam, kami biayai. Kemudian saat panen, petani menghubungi kami untuk pelunasan. Bunganya juga seperti KUR yang lain, hanya 6% per tahun,” ucapnya.

Ahmed mengaku, pihaknya telah menyalurkan KUR pertanian untuk Desa Durenan dengan besaran mencapai Rp5,2 miliar. Pada 2020, pihaknya telah menyalurkan KUR pertanian untuk petani porang mencapai Rp23,059 miliar. PSP

 AUTP Disosialisasikan, Petani Makin Tertarik

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih terus disosialisasikan guna menarik petani tidak mengalami kerugian jika usahataninya mengalami gagal panen akibat bencana alam.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan dinas pertanian, petani merespon positif yang dibuktikan dengan keikutsertaan petani mengasuransikan lahan sawahnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengatakan ada tren positif peserta AUTP,  karena program yang bekerjasama dengan Jasindo ini memberikan berbagai keuntungan bagi petani/peternak.

“Petani semakin mengerti manfaat dan peluang dari asuransi ini. Hanya dengan premi seharga satu bungkus rokok, petani dan peternak bisa tidur tenang. Petani tidak takut lahannya rusak terkena banjir, kekeringan atau terserang hama penyakit,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sudrajat mengatakan, dengan ikut serta dan AUTP, para petani yang mengalami kegagalan panen karena bencana hingga gangguan hama tidak akan merugi karena disubsidi oleh AUTP.

“Tentunya kami meminta agar para petani ini dapat mengikuti AUTP, karena memang untuk di Kabupaten Sukabumi terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya gagal panen, mulai dari hama hingga bencana alam,” jelasnya.

Pihaknya terus mendorong petani dan peternak untuk memanfaatkan bantuan subsidi premi asuransi untuk menjamin kelangsungan usaha. Selain itu, asuransi pertanian ini sangat bermanfaat apabila terjadi kegagalan pada usaha tani.

“Saat gagal panen karena berbagai hal, petani tetap bisa melanjutkan usahanya dengan pembayaran klaim yang diterima dari AUTP,” ujarnya.

Sesuai dengan aturan, program AUTP ini hanya mewajibkan petani membayar Rp36.000/ha/musim tanam, sementara sisanya atau sebesar Rp144.000 ditanggung oleh pemerintah.

AUTP Petani  Tak Rugi

Sementara sektor pertanian di Sulawesi Utara selama April 2021 diganggu cuaca ekstrem yang disertai angin kencang. Akibatnya, sejumlah tanaman gagal panen. Sebagian besar petani padi sawah menyatakan hasil panen pada kuartal pertama tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Petani bisa terhindar jika memanfaatkan asuransi.

“Untuk membantu petani menghadapi situasi gagal panen, kita memiliki program AUTP. Lahan yang gagal panen akan diberi ganti rugi oleh pihak asuransi sehingga petani tidak akan rugi,” katanya.

Salah seorang petani di Minahasa-Sulawesi Utara, Frece Manoreh mengakui, hasil panen saat ini sangat menurun akibat banyak padi yang roboh karena angin kencang.

Hal yang sama diungkapkan petani asal Desa Tababo, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sastri Tora. “Hampir sebagian rusak. Karena angin kencang, cukup banyak padi yang roboh. Untung sudah ada bijinya. Jadi bisa dipanen, walau tak sebaik biasanya,” katanya. PSP