Polisi Bongkar Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

* Kementan Beri Apresiasi

0
58

Kementerian Pertanian (Kementan) mengapresiasi aparat hukum yang berhasil membongkar penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan dukungan penuhnya kepada pihak aparat untuk mengusut tuntas masalah penyelewengan pupuk bersubsidi tersebut hingga pelaku dapat diketahui dan mendapatkan tindakan hukum.

Subsidi pupuk adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Dengan kebijakan ini, produktivitas tanaman meningkat.

“Untuk itu, kami selalu memantau dan mengawal kebijakan pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tentu saja dibantu oleh aparat hukum,” kata Mentan Syahrul, di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Dia menambahkan, Kementan berupaya maksimal menetapkan kebijakan yang paling minim risiko, tapi paling banyak manfaat. Mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Perdagangan menetapkan secara tertutup agar bisa langsung ke sasaran.

“Dalam hal penyaluran pupuk dilakukan secara tertutup melalui Permendag 15/2013 agar penyaluran lebih ke sasaran dan tepat waktu. Kita juga menyesuaikan musim tanam dan berupaya untuk melakukan penyaluran agar tepat waktu,” katanya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pengawasan ketat dilakukan untuk melindungi petani penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).

“Kementan bersama Pupuk Indonesia telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk ke distributor dan kios bersama dengan dinas pertanian daerah serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida,” katanya.

Sarwo Edhy menegaskan, distributor wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari lini I sampai dengan lini IV.

Kemudian, Permentan No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Pelanggaran akan dikenakan sanksi dan dapat berujung pencabutan izin.

“Kami mengimbau petani untuk selalu membeli pupuk bersubsidi di kios resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pintanya.

Untuk mencegah penyimpangan, sejumlah strategi telah dilakukan Kementan. Misalnya, pencirian pupuk bersubsidi dengan warna khusus, bag code, dan penyaluran tertutup yang berdasarkan e-RDKK.

Pupuk bersubsidi juga memiliki ciri pada kemasan karungnya, yakni terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”.

Pada kemasan, tercantum juga nomor call center, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung dan memiliki bag code dari produsennya.

Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat memberikan penghargaan kepada belasan anggota Satreskrim Polres Pati atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dalam kasus tersebut, jajaran Satreskrim berhasil mengungkap penyalahgunaan dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati. Barang bukti pupuk dalam kasus ini mencapai 1,7 ton. Dalan kasus ini, tiga orang menjadi tersangka.

Para tersangka itu telah dijerat dengan pasal 1 ke 3 huruf E jo pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi.

“Kasus tersebut tentu sangat merugikan para petani, terutama petani buruh yang bergantung pada pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kikis terus, jangan dikasih kendor agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pati,” tegas dia.

Dia menambahkan, pemberian penghargaan itu diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi anggota Polres Pati lainnya agar dapat berprestasi di bidang masing-masing. PSP

 Pusri Siapkan 300.000 Ton Pupuk MT II di Sumsel

Petani di Sumatera Selatan tidak perlu khawatir untuk menghadapi musim tanam kedua (MT II) April-Mei. Sebab, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), sudah stok pupuk sebanyak 300.000 ton, yang terdiri dari pupuk bersubsidi maupun non subsidi.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy berharap, pupuk bisa digunakan dengan baik. “Kita berharap petani bisa menerapkan pemupukan berimbang agar pupuk subsidi yang didapat mencukupi. Petani juga jangan terlalu ketergantungan dengan pupuk subsidi. Manfaatkan juga pupuk non subsidi jika dibutuhkan sehingga pertanian tidak terganggu,” katanya, Senin (26/4/2021).

Direktur PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan, stok pupuk itu dipastikan mencukupi kebutuhan petani. Dia mengatakan, Pusri memastikan kebutuhan pupuk itu tersedia untuk pupuk subsidi dan pupuk komersil.

Terkait pupuk bersubsidi, lanjut dia, pemerintah mengalokasikan 9 juta ton dari 24 juta ton kebutuhan petani. “Jadi, memang pasti tidak mencukupi kebutuhan pupuk subsidi ini, tapi kita (Pusri) juga tidak bisa memaksakan karena terkait keuangan negara,” katanya.

Untuk itu, Pusri akan terus mengedukasi petani agar tepat dalam pemupukan agar produktivitas pertanian meningkat. “Memang ada selisih harga antara pupuk subsidi dengan pupuk komersil, tapi dapat tertutupi dengan peningkatan produktivitas,” kata dia.

Sejauh ini Pusri sudah meluncurkan pupuk NPK singkong yang mampu meningkatkan produksi dari 20 ton/ha menjadi 40 ton/ha.

Pada 2021 Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Stok Dijamin Aman

Sementara itu, Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksana memastikan bahwa per Selasa (20/4/2021), stok pupuk bersubsidi di gudang lini I (produsen) sampai lini IV (kios resmi) dengan total sebesar 2,2 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama enam minggu ke depan.

Wijaya Laksana mengatakan, stok tersebut bahkan lebih dari tiga kali lipat dari stok minimum pemerintah, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam.

“Kami selalu berusaha memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan yang ada, baik itu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) maupun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan),” katanya.

Untuk membantu kelancaran penyaluran pupuk subsidi, kata dia, Pupuk Indonesia didukung jaringan distribusi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa jaringan itu memiliki sembilan unit pengantongan, enam unit distribution center (DC), 203 kapal laut, dan 6.000 lebih truk. “Selain itu, ada juga 595 gudang dengan kapasitas 3,1 juta ton dan jaringan distributor sebanyak 1.200 dengan 29.000 lebih kios resmi,” paparnya.

Wijaya menjelaskan, Pupuk Indonesia juga telah menerapkan teknologi 4.0 dalam pendistribusian pupuk. Penerapan teknologi itu dilakukan melalui sistem distribution planning and control system yang dapat memonitor posisi pengiriman barang, dan memantau stok hingga ke level kios secara real time.

“Sehingga potensi kelangkaan atau kekurangan stok dapat dicegah sejak dini. Semua fasilitas dan jaringan distribusi Pupuk Indonesia Group dipastikan berjalan optimal untuk menyambut musim tanam kedua ini,” imbuhnya.

Wijaya menyatakan, selama enam minggu ke depan, pupuk subsidi sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dia berharap, pupuk yang telah terdistribusi dapat mencukupi kebutuhan para petani.

“Kami selalu berusaha memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan pemerintah. Stok tersebut (berjumlah) dua hingga tiga kali lipat lebih banyak dari stok minimum ketentuan pemerintah,” jelasnya.

Pada 2021, alokasi pupuk bersubsidi dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair.

Selain kewajiban menyalurkan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga menyediakan stok pupuk nonsubsidi yang saat ini berjumlah 831.000 ton. “Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petani yang belum masuk dalam skema pupuk bersubsidi,” ujar Wijaya. PSP