Memahami Pola Pikir Jokowi Sebagai Rimbawan

0
199
Presiden Jokowi
Pramono DS

Oleh: Pramono DS (Pensiunan Rimbawan)

Belum lama ini, saya membongkar koleksi buku di rumah menemukan sebuah buku berjudul Darurat Hutan Indonesia “Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia” terbitan tahun 2013, yang berisi rangkuman tulisan dari para alumni Fakultas Kehutanan UGM, yang salah satunya adalah tulisan Joko Widodo sewaktu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Judul tulisannya sederhana dan cukup menarik yakni Hutan untuk Kemakmuran Rakyat.

Saya mencoba untuk menganalisis dan memahami pola pikir Joko Widodo sebagai rimbawan yang juga merupakan alumnus Fahutan UGM angkatan tahun 1980 dalam format koridor kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sekarang dikenal dengan program reforma agraria di bidang kehutanan yakni kegiatan Perhutanan Sosial yang sudah berjalan hampir 7 tahun. Terdapat 3 kegiatan penting untuk memakmurkan rakyat dalam mengelola hutan yakni a) kepemimpinan yang efektif; b) rakyat dan masyarakat harus menanam; dan c) meningkatkan pendapatan masyarakat dalam waktu yang cepat dengan menanam pohon.

Pertama, kepemimpinan yang efektif menurut Jokowi adalah kepemimpinan baik tingkat nasional maupun regional yang mampu membuat kebijakan yang tepat yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Kebijakan efektif yang dimaksud adalah kebijakan yang mampu menangkap kebutuhan dan persoalan riil masyarakat di lapangan.  Sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menjadi masalah apabila masyarakat sendiri tidak mau atau tidak dapat melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Tatkala instruksi pemerintah tidak diindahkan/dijalankan oleh rakyat maka fenomena ini sama artinya dengan sebuah potret krisis kepemimpinan. Dimanapun pemimpin harus bisa menggerakkan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah yang menjadi program atau kebijakannya. Hal ini akan bisa terlaksana apabila pemimpinnya dipercaya. Dengan kata lain, sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila mendapat kepemimpinan yang efektif.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa hutan untuk kemakmuran rakyat sangatlah jelas maknanya. Konsepnya harus dibuat sederhana. Tidak boleh rumit, apalagi dipersulit. Bila semua memiliki pemikiran yang sama , yakni memakmurkan masyarakat maka implementasinya cukup dilakukan dengan kegiatan yang sederhana. Apa makna dari pola pikir Jokowi dalam koridor pembuatan kebijakan perhutanan sosial sekarang ini?

Meskipun pada awal dimulainya kegiatan perhutanan sosial,  kebijakannya yang dituangkan berupa regulasi masih tertatih-tatih karena hanya didukung oleh diskresi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/2016 tentang perhutanan sosial, namun seiring dengan berjalannya waktu, regulasi ini diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan tingkatan (hierarki) regulasi yang ada sejak terbitnya undang-undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bidang kehutanan.

Kegiatan perhutanan sosial dituangkan dan dimuat dalam UU No. 11/2020 bidang kehutanan dalam pasal 29A dan 29 B. Turunan regulasi ini dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang dimuat dalam bab pengelolaan perhutanan sosial pasal 203 hingga 247. Dan turunan regulasi yang terakhir adalah Permen LHK No. 9/2021 pengganti Permen LHK No. P.83/2016 tentang pengelolaan perhutanan sosial.

Dari perspektif sistematika dan substansi regulasi, kegiatan perhutanan sosial ini telah dipayungi peraturan perundangan yang sangat memadai, namun sayang tata cara pemberian persetujuan dan penetapan perhutanan sosial, masih birokratis, panjang, berbelit belit dan membutuhkan waktu lama (baca tulisan saya dalam Forest Digest 25 Juni 2021 dengan judul Perhutanan Sosial Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja). Kondisi ini tidak sesuai dengan pola pikir Jokowi yang menginginkan tata cara pemberian dan penetapan perhutanan sosial hendaknya dibuat sederhana, tidak rumit dan lebih cepat. Kondisi ini pula yang menyebabkan tidak terealisasinya  rencana/target pencadangan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare untuk kegiatan perhutanan sosial pada akhir pemerintahan pertama Presiden Jokowi (2014-2019).

Pada akhir tahun 2019, realisasi kegiatan perhutanan sosial kurang dari 50% atau hanya mampu tercapai 32% saja atau 4,04 juta hektare. Sampai dengan tahun 2021 ini, dilaporkan KLHK realisasi perhutanan sosial seluas 4,7 juta hektare. Mampukah sisa waktu pemerintahan kedua Presiden Jokowi yang tinggal 3 tahun 4 bulan ini sampai akhir tahun 2024 merealisasi sisa 8 juta hektare kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial tanpa adanya penyempurnaan kemudahan (debirokratisasi) tata cara pemberian dan penetapan perhutanan sosial?

Kedua, rakyat dan masyarakat harus menanam dan menanam. Lakukan kegiatan menanam. Kini saatnya rakyat menanam dilahan lahan kritis dan tidak produktif didalam maupun diluar kawasan hutan. Bila perlu mereka dipaksa menanam, karena adakalanya mereka belum memahami dan mengerti manfaat ekonomi menanam. Disamping tidak sedikit masyarakat yang cenderung resisten terhadap perubahan, juga karakter masyarakat pedesaan yang lamban dalam merespons perubahan.

Artinya, pemimpin pusat maupun daerah harus berusaha meyakinkan rakyatnya untuk menanam. Misalnya pemimpinnya memerintah, rakyat harus menanam sengon, maka rakyat harus menanamnya. Yang harus menggerakkan adalah pemimpin daerah, sementara kebijakan umum dan teknisnya ada ditangan pemerintah pusat yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jenis-jenis tanaman yang ditanam bisa beragam. Namun pilihannya tentu lebih diprioritaskan pada jenis-jenis komersial yang cepat tumbuh (fast growing spesies). Jenis yang paling dikenal dan sangat laku di pasaran khususnya di Pulau Jawa dan Bali adalah jenis tanaman sengon, jabon, mahoni atau jati.

Ini memberi pesan dan makna, agar kegiatan perhutanan sosial dapat digerakkan secara besar-besaran dan massal dengan kegiatan utamanya menanam tanaman kehutanan dengan jenis-jenis yang cepat tumbuh dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Untuk mencapai tujuannya tersebut, diperlukan pula partisipasi aktif masyarakat sebagai peserta kegiatan perhutanan sosial yang massal pula. Bahkan dalam suatu kesempatan di Istana Negara, setelah Jokowi menjadi Kepala Negara RI pernah menyampaikan bahwa kegiatan perhutanan sosial tak hanya sekedar memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman produktif bernilai ekonomi, masyarakat juga bisa mengembangkan lahan untuk usaha agrowisata, bioenergi dan lainnya. Bagaimana kenyataan di lapangan saat ini?

Meski, lahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk kegiatan perhutanan sosial sangat luas yakni 12,7 juta hektare (10% dari luas hutan Indonesia yang 125,2 juta hektare), namun kenyataannya hingga hari ini terdapat ketimpangan antara jumlah peserta masyarakat dengan lahan hutan yang didistribusikan khususnya antara Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali; ketimpangan jumlah tenaga penyuluh kehutanan/tenaga pendamping dengan unit kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) pemegang hak perhutanan sosial dan ketimpangan tipe KUPS antara yang maju dan pemula.

Di Jawa- Bali yang penduduknya sangat padat dan lapar lahan untuk budidaya tanam menanam pohon, sangat antusias untuk ikut kegiatan perhutanan sosial, namun sayang lahan hutan yang disediakan jumlahnya dan luasnya sangat terbatas untuk dikelola mereka. Itupun lahan yang akan dikelola tidak langsung dikerjakan sendiri karena sifatnya adalah kerjasama dengan pihak pemegang hak pengelola lahan hutan tersebut (kemitraan) yakni BUMN Perum Perhutani dan pengelola kawasan konservasi yakni Balai Besar/Balai Taman Nasional (BBTN/BTN) dan Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) yang berkedudukan di Jawa dan Bali.

Dari 5 skema pemegang hak  kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yakni hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HD) dan kemitraan kehutanan (KK), hanya skema KK lah yang tidak dapat langsung mengelola lahan hutan tersebut. Sementara, di luarJawa- Bali yang penduduknya kurang begitu padat, 4 skema yakni HD, HKm, HTR dan HA mendominasi sebagai pemegang hak pengelolaan perhutanan sosial. Ditopang lagi dengan kenyataan bahwa distribusi jumlah penyuluh kehutanan sebagai tenaga pendamping utama KUPS, hampir lebih dari 50% berkedudukan di Jawa dan Bali, sedangkan sisanya tersebar dalam 28 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Kondisi ini berdampak dalam jumlah pemberian label KUPS yang pemula dan maju. Dari hasil penilaian KUPS oleh KLHK tahun 2018, dari 5.208 KUPS (81,23 % dari total 6.411 KUPS) , baru 48 KUPS (0,92%) yang benar-benar mandiri/platinum. Sisanya,  433 KUPS (8,31%) ada di tahap maju (emas/gold), 1.286 KUPS (24,69%) di tahap moderat (silver/perak), dan yang terbanyak 3.441 KUPS  (66,07%) masih di tahap awal (biru). Data ini membuktikan bahwa hampir lebih dari 60% KUPS yang ada sekarang masih dalam tahap KUPS pemula/baru atau awal. Artinya, KUPS yang siap dapat digerakkan untuk langsung  pada kegiatan penanaman yang besar-besar dan massal baru 40% dari KUPS yang ada. KUPS pemula masih berkutat dengan pembinaan aspek kelembagaan. Masalah ketimpangan ini merupakan masalah laten yang harus segera dipecahkan dengan cara menambah jumlah penyuluh kehutanan/tenaga pendampng apapun caranya. Di samping itu, labeling KUPS pemula (blue) harus segera dipercepat dan ditingkatkan menjadi KUPS yang moderat (silver) yang mampu sekaligus berhasil mengelola kawasannya, kalau ingin kegiatan tanam menanam yang diinginkan Jokowi ini menjadi berhasil di kemudian hari.

Berdasarkan panduan pendampingan perhutanan sosial, kelas yang dimaksud adalah Gold, jika kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan, kawasan dan usaha. Silver, jika kegiatan pendampingan baru berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan dan kawasan dan Blue, bila kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan. Dan yang sempurna adalah Platinum jika KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas baik nasional maupun internasional.

Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Benarkah menanam kayu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hari ini, pertanyaan ini tersebut sudah dapat terjawab dan fakta dilapangan pun sudah membuktikan bahwa dari menanam pohon masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Khususnya di Jawa dan Bali selain bukti di lapangan berupa kian luasnya lahan-lahan tanaman sengon, jabon dan jati, dilahan pekarangan, kebun dan tegalan bahkan dipinggir jalan maupun tanah kosong, tampaknya hitung hitungan usaha  menanam pohon memang bisa memberikan keuntungan yang sangat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, premis menanam pohon bisa mensejahterakan rakyat memang benar. Hutan untuk kemakmuran rakyatpun  menemukan relevansinya. Bagaimana relevasinya dengan kegiatan perhutanan sosial yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

Peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perhutanan sosial dapat ditemukan bentuknya apabila KUPS yang ada sekarang telah melakukan kegiatan kelola usaha. Ini artinya hanya KUPS yang punya lebel maju (gold) dan mandiri (platinium) saja yang dapat menghitung pendapatan dari kelola usaha yang pada gilirannya akan dapat menghitung juga keuntungan/peningkatan pendapatan dari hasil kelola usaha tersebut.

Masalahnya adalah data hari ini, KUPS yang berlebel maju dan mandiri baru kurang dari 10% dari total KUPS yang ada (9,23%).  Sementara KUPS yang sudah pada tingkat maju dan mandiri juga mempunyai persoalan dalam mencari dan mendapatkan “off taker”  dari BUMN dan BUMS sebagai penjamin dan jembatan dalam pemasaran produk produk komoditas dari KUPS maju dan mandiri tersebut. Kemakmuran masyarakat akan tercapai dan peningkatan pendapatan rakyat dapat terlampaui dalam mengelola hutan apabila lebih dari 60 persen KUPS telah mencapai tahap maju dan mandiri dengan jumlah off taker yang melayaninya cukup memadai.

Kesimpulannya adalah hutan untuk kemakmuran masyarakat dalam perspektif kegiatan perhutanan sosial untuk tanam dan menanam dan meningkatkan pendapatan KUPS sebagai pengelolanya masih jauh dari harapan. Para pihak khususnya penyuluh kehutanan/pendamping dan aparat KLHK dipusat dan daerah yang memfasilitasi kegiatan ini harus bersinergi dan bahu membahu untuk mendorong KUPS menjadi KUPS maju dan mandiri dan ditopang oleh off taker yang memadai. Semoga.