Realokasi Atasi Kekurangan Pupuk Subsidi

0
124

Pupuk subsidi di beberapa daerah bergejolak. Di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, misalnya. Petani mengeluh sulit mendapatkan pupuk subsidi. Hal yang sama juga dialami petani di Aceh dan di beberapa daerah lainnya.

Namun, gejolak tersebut semuanya dapat diatasi karena stok pupuk subsidi tersedia dengan cukup. “Masalah pupuk di beberapa daerah sudah diselesaikan,” kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Muhammad Hatta.

Kasus kelangkaan pupuk subsidi di Desa Lumban Suhisuhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sudah diatasi dengan realokasi.

“Daerah yang daya serapnya rendah, kuotanya kita realokasi. Bila ada daerah yang kekurangan pupuk subsidi, kita bisa lakukan realokasi,” tegasnya kepada Agro Indonesia, Jumat (5/11/2021).

Sebelumnya, salah satu kelompok tani, Alusi di Desa Lumban Suhisuhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi jenis ponska sangat langka. Padahal, sudah waktunya tanaman mereka harus dipupuk.

“Pupuk bersubsidi sangat langka saat ini, padahal petani sangat membutuhkan karena sudah tanam,” kata Ketua Kelompok Tani Alusi, W. Tampubolon kepada para wartawan belum lama ini.

Mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah gagal dalam penyediaan pupuk bagi para petani. Dia berharap Kepala Dinas Pertanian dapat segera mengatasi masalah tersebut.

Anggota DPRD Samosir dari Komisi ll Polma Gurning meminta agar Dinas Pertanian Kabupaten Samosir usul ke Dinas Perkebunan Provinsi untuk penambahan kuota pupuk bersubsidi.

“Sehingga penyaluran pupuk bersubsidi sudah tersalur untuk kebutuhan para petani sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” katanya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Jhunelis Sinaga mengatakan, pupuk bersubsidi tersedia di beberapa gudang distributor. Hal itu disampaikan saat melakukan sidak ke beberapa distributor pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Samosir. “Masalah pupuk di Kabupaten Samosir sudah diatasi minggu lalu dengan melakukan realokasi. Untuk tahun ini, Sumut ditambah alokasinya 4.000 ton,” tegas M. Hatta.

Realokasi

Sementara di Aceh, pupuk juga sulit didapatkan  karena ada kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengurangi kuota pupuk bersubsidi untuk Aceh tahun ini sebanyak 10.199 ton.

Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Muslim meminta pemerintah segera mengambil kebijakan baru yang memihak kepada petani dengan  mengembalikan alokasi kuota pupuk subsidi untuk Aceh.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Kementan, Ali Jamil, melalui SK Nomor 45/KPTS/RC.210/B/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 mengurangi kuota pupuk subsidi 2021 Aceh sebanyak 10.199 ton.

Kuota pupuk subsidi yang dikurangi itu meliputi pupuk jenis urea sebanyak 3.705 ton, SP-36 sebanyak 1.325 ton, ZA 5.006 ton, dan NPK 163 ton. Sedangkan untuk pupuk cair organik ditambah sebanyak 1.527 ton.

“Menyangkut pengurangan kuota pupuk subsidi untuk Aceh, saya segera berkomunikasi langsung dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan,” ungkap Muslim.

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat ini meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut supaya memihak kepada petani. Salah satu caranya, sebut Muslim, dengan mengembalikan alokasi kuota pupuk subsidi untuk Aceh.

Apalagi, tambah Muslim, di Aceh pada bulan November ini dan Desember mendatang merupakan puncak musim tanam rendengan.

Kondisi itu, menurut Muslim, jelas membutuhkan pupuk dalam jumlah yang banyak. “Jangan sampai saat petani membutuhkan pupuk subsidi, malah di pasar terjadi kelangkaan,” tegas Muslim, yang sudah tiga periode menjadi anggota DPR.

Dia mengungkapkan, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dan respons segera dari Pemerintah Pusat melalui Kementan.

Sebab, kata Muslim, pertanian termasuk salah satu sektor yang menjadi penunjang utama perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Untuk itulah, sambung Muslim, pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan harus menjadikan kepentingan masyarakat mayoritas sebagai pertimbangan utama.

Sehingga, setiap keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan — terutama di tingkat pusat — tidak menyusahkan masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah yang bekerja di sektor nonformal.

“Dengan segala pertimbangan tersebut, sekali lagi kita berharap Pemerintah Pusat bisa dengan mengembalikan alokasi kuota pupuk subsidi untuk Aceh. Dengan demikian, petani di Bumi Serambi Mekkah tidak kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi saat mereka membutuhkan untuk menunjang penanaman padi yang saat ini sedang dilakukan,” katanya.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Muhammad Hatta mengatakan, untuk wilayah Aceh tidak ada pengurangan alokasi pupuk.

“Untuk Aceh tidak ada pengurangan alokasi pupuk subsidi. Kami hanya melakukan realokasi. Alokasi yang daya serapnya rendah, dialihkan ke daerah yang serapannya tinggi,” tegasnya.

Stok Pupuk Tersedia Cukup

Sementara PT Pupuk Holding  Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Stok tersebut akan dimanfaatkan guna mendukung musim tanam 2021.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal mengatakan, perusahaan berupaya memastikan pupuk subsidi tersedia guna mengantisipasi adanya dampak La Nina.

“Kami dari Pupuk Indonesia dan tim memastikan stok kita cukup untuk dukung musim tanam Oktober 2021 hingga Maret 2022,” ujar Gusrizal saat meninjau gudang distribusi Pupuk Indonesia di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (4/11/2021).

Gusrizal mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi sudah sesuai dengan ketentuan minimal dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pupuk Indonesia sudah menyiapkan strategi apabila terjadi kendala pendistribusian pupuk akibat La Nina.

“Kita juga harus hati-hati dan lebih awal menyiapkan dan kita berharap petani lebih awal menanam agar proses panen juga bisa lebih awal,” ungkap Gusrizal.

Dia menyampaikan, jumlah stok pupuk subsidi secara nasional sebesar 1,32 juta ton per 2 November 2021. Angka tersebut setara 222% dari ketentuan stok minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Jumlah pupuk subsidi mencapai 1,32 juta ton berasal dari urea sebanyak 611.058 ton, pupuk NPK sebanyak 313.243 ton, pupuk organik 167.187 ton, pupuk SP-36 sebanyak 148.938 ton, dan pupuk ZA sebanyak 86.804 ton,” ujar Gusrizal.

Untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, menyusun dan mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK), dan untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.

“Petani yang belum memiliki Kartu Tani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat,” ungkap Gusrizal.

Sebagai produsen, Gusrizal menambahkan, Pupuk Indonesia berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan pemerintah sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair untuk 2021. Dari sisi penyaluran, realisasinya sudah mencapai 6,23 juta ton hingga 31 Oktober 2021.

Gusrizal menyebut, capaian tersebut setara dengan 68,9% dari total alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan. Dia memerinci, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk urea sebesar 2,79 juta ton, pupuk SP-36 sebesar 297,7 ribu ton, pupuk ZA sebesar 545,1 ribu ton, pupuk NPK sebesar 2,19 juta ton, dan pupuk organik sebesar 406,1 ribu ton.

Sementara itu, Kementan juga menyiapkan skenario mengantisipasi La Nina. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, sektor pertanian harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu faktor cuaca. “Pertanian ini tak boleh terganggu oleh apapun, sebab pertanian merupakan sektor yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” kata Syahrul.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menyampaikan, untuk aspek mitigasi terdapat sejumlah skenario yang telah disiapkan. Pertama, adalah aspek forecasting. Dia mengatakan, risiko banjir dapat diminimalisasi apabila kemampuan prediksi musim dapat dilakukan lebih awal dan akurat.

“Kedua, adalah aspek deliniasi wilayah rawan banjir yang perlu dilakukan untuk menyusun strategi antisipasi dan memfokuskan penanganan masalah banjir secara spasial dan temporal,” ujar Ali. PSP