EUDR Akui Keberadaan SVLK

Industri panel kayu nasional tidak perlu khawatir dengan aturan baru yang diterapkan Uni Eropa (UE) melalui Undang-undang bebas Deforestasi atau EU Regulation on deforestation-free supply chains (EUDR). Pasalnya, aturan baru yang akan berlaku akhir 2024 ini mengakui keberadaan SVLK untuk produk kayu.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam sambutannya yang dibacakan pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK, Agus Justianto, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Munas IX Apkindo ini dihadiri sekitar 130 peserta yang mewakili seluruh anggota Apkindo aktif yang tersebar di seluruh Indonesia, Dewan Pengurus, Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas serta perwakilan Komisariat Daerah (Komda) Apkindo. Munas akan berlangsung mulai 22 sampai 23 November 2023, di mana salah satu agendanya adalah memilih ketua umum baru Apkindo untuk periode lima tahun berikutnya.

“Untuk panel kayu, SVLK sudah diakui dalam EUDR. Hal itu tertuang dalam paragraf 81 UEDR, di mana produk kayu sudah memenuhi 8 kriteria yang disyaratkan,” ujar Agus. Hanya saja, katanya, untuk masalah sustainability atau kelestarian, aturan itu masih belum mengakui karena mensyaratkan adanya geo-location.

Pemerintah mengakui, masalah yang dihadapi industri kayu lapis sebagai pendulang devisa saat ini memang cukup berat. Mulai dari perkembangan pasar di luar negeri maupun kebijakan yang ada, misalnya soal kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Itu sebabnya, pemerintah juga berharap adanya masukan-masukan dan rekomendasi yang positif dari hasil Munas IX Apkindo kali ini.

Sementara Ketua Umum Apkindo periode 2018-2023, Bambang Supijanto mengakui, selama periode kepemimpinannya, industri kayu lapis nasional memang menghadapi tantangan cukup berat. Mulai dari pandemi Covid-19, kenaikan drastis biaya logistik transportasi laut (freight), perang dagang Amerika-China, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis dunia, seperti krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

“Meski demikian, sampai saat ini industri kayu lapis masih bertahan. Bahkan sempat mengalami masa peningkatan ekspor kayu lapis secara signifikan di tengah pandemi. Namun, saat ini memang ekspor kayu lapis sedang mengalami penurunan,” ungkap Bambang.

Berdasarkan data BPS, rata-rata ekspor kayu lapis (kode HS 4412) selama 5 tahun terakhir mencapai 3,74 juta m3/tahun dengan raihan devisa 1,98 miliar dolar AS/tahun. Angka itu relatif sama dengan capaian 2018, meski secara volume ada peningkatan 0,67% tapi secara nilai menurun 3,72%.

“Menurunnya permintaan kayu lapis yang dimulai pada semester II-2022 sampai sekarang ini membuat kinerja ekspor kayu lapis menjadi kurang baik,” ujar Bambang. AI