Indonesia ternyata membatalkan rencana impor beras 1 juta ton dari India dengan alasan negeri di Asia Selatan tersebut telah melarang ekspor beras. Namun, pemerintah menjamin stok beras dalam negeri aman, di mana cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog saat ini 1,6 juta ton.
Kabar pembatalan itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditanya wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/9). “Oh nggak (tidak jadi impor, Red.). India lagi melarang ekspor berasnya,” ujar Mendag Zulhas.
Seperti diketahui, pemerintah India sejak 20 Juli 2023 melarang ekspor beras non-Basmati demi meredam kenaikan harga di dalam negeri. Padahal, Indonesia sudah meneken nota kesepahaman (MoU) impor beras 1 juta ton dengan India pada bulan Juni.
Impor 1 juta ton itu sendiri di luar penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk mengimpor beras sepanjang 2023. Sementara Bapanas telah menugaskan Bulog untuk impor beras 2 juta ton pada tahun 2023 ini, meski tidak semuanya harus direalisasikan.
“India itu juga mau pemilu dan inflasinya 8%. Jadi, segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini kan inflasi,” ungkap Zulhas.
Meski demikian, Zulhas menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton. “Beras kita cukup. Kita punya 1,6 juta (ton). Jadi tidak usah panik, beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500.000 ton, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400.000,” papar Zulhas.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama. MoU impor itu juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya.
Namun, katanya, sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak. “Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu,” katanya.
India sendiri, meski melarang ekspor beras, namun ekspor tidak tertutup sama sekali. Terbukti, pada akhir Agustus, mereka membuka kran ekspor beras ke Singapura, Bhutan dan Mauritius sebanyak 138.000 ton. Keputusan itu sesuai dengan janji India akan tetap membuka kran ekspor asalkan negara yang bersangkutan yang meminta demi keamanan pangan dalam negeri mereka.
Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Industri India telah mengalokasikan ekspor ke tiga negara tersebut sebanyak 138.000 ton dengan kuota masing-masing 50.000 ton, 74.000 ton dan 14.000 ton.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa malam (29/8), Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan dan Industri India menyatakan, izin resmi ekspor akan segera dikeluarkan. Dari sisi kemitraan yang sangat dekat antarkedua negara, “India telah memutuskan untuk mengizinkan ekspor beras guna memenuhi syarat keamanan pangan Singapura,” kata pernyataan Ditjen Daglu, seperti dimuat The Financial Times, Kamis (31/8).
Pengumuman New Delhi untuk menjual beras ke tiga negara itu sesuai dengan janji awal India untuk mengizinkan pengapalan ekspor, jika negara yang bersangkutan memang untuk memenuhi kebutuhan keamanan pangan mereka. Namun, fokus pemerintah Narendra Modi akan terus mempertahankan kebijakan larangan dan pembatasan untuk meredam kenaikan harga pangan menjelang sejumlah festival besar pada November, pemilihan di sejumlah negara bagian penting pada akhir tahun ini serta Pemilu awal 2024, di mana Modi berusaha terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga. AI
