Ancaman krisis pangan mendorong Presiden Joko Widodo secara mengejutkan menugaskan BUMN membuka sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah. Ada ratusan ribu hektare (ha) yang siap digarap di bekas areal proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare era Orde Baru ini. Padahal, Kementerian Pertanian punya program cetak sawah baru, tapi terhenti tahun ini. Mengapa bukan melanjutkan dan optimalkan program Kementan?
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Selasa (28/4/2020), membuat kabar mengejutkan. “Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah dan lahan gambut,” kata Airlangga. “Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 ha, yang sudah siap 300.000 ha, juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 ha agar dibuat perencanaan.”
Mengejutkan, memang. Pasalnya, lahan itu adalah bekas areal PLG, yang memang dibuka untuk areal sawah, namun gagal total dan menyisakan persoalan lingkungan. Kini, ketika pandemi virus korona baru (COVID-19) terjadi, areal itu dilirik lagi? Bisa jadi. Apalagi, kondisi produksi pangan nasional masih defisit memprihatinkan dan bisa jadi makin parah akibat pandemi korona, yang menurut perkiraan FAO berpotensi menimbulkan krisis pangan dunia.
Persoalannya, Kementan sejak tahun 2015 punya program cetak sawah baru dan sampai tahun lalu sudah berhasil mencetak 212.442 ha untuk menambah luas baku sawah nasional. Hanya saja, untuk tahun ini cetak sawah baru dihentikan. “Tahun ini kita tunda dulu. Kami akan lebih fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah dicetak tahun 2014-2019,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Penjelasan ini sempat mengundang kritik tajam Komisi IV DPR saat rapat virtual, Rabu (29/4/2020). Harap maklum, dalam penjelasannya, Sarwo mengungkapkan bahwa Ditjen PSP tahun 2020 telah mengganggarkan cetak sawah Rp209,8 miliar dengan target luasan 10.000 ha. Namun, dalam rancangan penghematan Ditjen PSP, anggaran dibabat tinggal Rp10,8 miliar. “Dana yang kita sisakan ini untuk kegiatan SID (survei, investigasi dan desain) cetak sawah,” tegas Sarwo. Nah, pemangkasan ini yang dipertanyakan. Bagaimana Kementan mau menjalankan perintah Presiden jika anggaran cetak sawah malah dinolkan.
Yang patut dicermati, probalitas keberhasilan pembukaan sawah baru di lahan rawa gambut untuk mengatasi ancaman krisis pangan masih dipertanyakan. “Saya kira semangatnya bisa saja, tapi kenyataannya itu nanti probabilitas keberhasilannya masih dipertanyakan,” ujar guru besar Fakultas Pertanian UGM, Prof. Azwar Ma’as. Selain kualitas lahan yang beragam, kata Azwar, banyak lahan rawa yang ada di sejumlah daerah mengandung racun sehingga harus sangat berhati-hati. Namun, Sekretaris Ditjen PSP Kementan, Mulyadi Hendiawan menyambut positif keterlibatan BUMN dalam pembukaan lahan pertanian. “Tentunya kita menyambut baik dan siap membantu BUMN yang akan membuka lahan pertanian,” kata Mulyadi. Hanya saja, sejauh ini pembicaraan dengan BUMN masih sebatas koordinasi. AI
Selengkapnya baca: Tabloid Agro Indonesia Edisi No. 764 (28 April-4 Mei 2020)
