Menperin Optimis Indonesia Jadi Pemain Utama di Produk Olahan Kakao

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto   optimistis, industri pengolahan kakao di dalam negeri mampu menghasilkan produk yang kompetitif di pasar domestik hingga pasar ekspor. Apalagi, Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana sehingga ketersediaan bahan baku tidak menjadi masalah.

Rasa optimisme itu dilontarkan Menperin pada peresmian Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Pengolahan Kakao Terpadu (PPKIPKT) di Batang, Jawa Tengah, Senin (11/02/2019).

Menurutnya, pendirian PPKIPKT menjadi wujud nyata dari implementasi amanat Presiden Joko Widodo  yang menginginkan perguruan tinggi dapat mendukung dan terlibat langsung dalam aktivitas industrialisasi. “Upaya ini sebagai pengantar agar bangsa Indonesia siap memasuki era industri 4.0,” tegasnya.

PPKIPKT merupakan pabrik pengolahan kakao pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kebun kakao dan sekaligus menjadi pusat pengembangan SDM di bidang kakao. Fasilitas ini mulai dibangun sejak tahun 2017 melalui kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Kabupaten Batang dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Ini menjadi sarana dan prasarana yang kita harapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat baik melalui penciptaan wirausaha baru maupun menyediakan SDM yang siap bekerja di bidang industri pengolahan kakao,” paparnya.

Airlangga menjelaskan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kemenperin menetapkan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor unggulan dalam penerapan digitalisasi. “Sektor makanan dan minuman itu termasuk di dalamnya adalah industri pengolahan kakao atau cokelat,” terangnya.

Airlangga optimistis, produk kakao olahan dari dalam negeri dapat diminati pasar global. Apalagi seiring perkembangan zaman, cokelat sudah menjadi kebutuhan gaya hidup masyarakat. “Di Eropa misalnya, ketika minum kopi, lebih afdol sambil makan cokelat,” ucapnya.

Untuk itu, perlu didorong peningkatan utilitas industri pengolahan kakao. “Kami mengapresiasi di cacao teaching industry ini, mesin-mesin pengolahannya sudah menggunakan 90 persen komponen dari dalam negeri,” ujarnya.

Menperin menjelaskan mengenai potensi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama di produk olahan kakao dunia. “Sebanyak 81 persen produk yang dihasilkan industri olahan kakao di dalam negeri, telah diekspor ke berbagai negara berupa produk cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter dan cocoa powder,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2018, ekspor produk cocoa butter dan cocoa powder, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,13 % dan 12,28 % dibanding periode yang sama pada tahun 2017. Neraca perdagangan produk kakao olahan masih surplus di tahun 2018, dengan total nilai ekspor menembus angka 1,12 miliar dolar AS.

Dijelskan pula bahwa pengembangan hilirisasi industri pengolahan kakao diarahkan untuk menghasilkan bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao, serta kebutuhan untuk kosmetik dan farmasi.

Produk cocoa butter Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dari negara produsen Afrika, yaitu tingkat Free Fatty Acid (FFA) pada cocoa butter yang rendah dan melting point yang tinggi. Hal ini membuat cocoa butter Indonesia lebih berdaya saing dibanding negara lain, khususnya sebagai kebutuhan di sektor industri kosmetik dan farmasi.

Indonesia menempati posisi sebagai eksportir cocoa butter terbesar kedua dunia dengan share ke pasar global sebesar 13,43 %, setelah negara Belanda yang mempunyai share hingga 26,42 %. Saat ini, Kemenperin memacu share produk cocoa powder Indonesia ke pasar global, agar lebih kompetitif dibanding Belanda, Malaysia dan Jerman. Apalagi ketiga negara tersebut, bukan produsen kakao. Hal ini yang menjadi peluang bagi Indonesia.

Di samping itu, Kemenperin telah mengusulkan tarif bea keluar untuk biji kakao menjadi flat 15 % guna memberikan jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kakao nasional. Saat ini pajak ekspor yang diterapkan terhadap komoditi tersebut bersifat progresif sekitar 0-15 persen tergantung harga biji kakao dunia.

“Kami juga berharap, dengan tarif flat dapat menjaga keseimbangan antara pajak yang dikenakan atas transaksi lokal maupun ekspor. Usulan ini akan kami bahas dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pihaknya telah memfasilitasi pembentukan unit-unit pengolahan industri kakao yang dapat menumbuhkan wirausaha baru skala kecil dan menengah. Selain itu, pelaksanaan program bantuan mesin dan peralatan pengolahan kakao.

Industri pengolahan kakao mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang menyebutkan bahwa industri pengolahan kakao termasuk salah satu sektor prioritas yang harus dikembangkan. Buyung N