Mentan: Kawal Pengelolaan Pupuk Bersubsidi

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memerintahkan jajarannya mengawal pengelolaan pupuk bersubsidi. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pupuk bersubsidi sampai kepada petani, tanpa ada kekurangan.

“Jangan sampai ada penyelewengan dan penyimpangan, boros di sana dan di sini. Tolong jaga dengan baik,” tegas Syahrul saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi di PPMKP, Ciawi, belum lama ini.

Mentan menyebutkan, pertanian global saat ini menghadapi kondisi pelik dengan harga pupuk yang melonjak sebagai imbas dari konflik Rusia-Ukraina.

Sebelum masa pandemi, harga urea tertinggi terjadi pada 24 Juni 2019 sebesar Rp4.123/kg. Sesaat setelah invasi Rusia ke Ukraina, terjadi kenaikan sebesar 242% pada 25 Maret 2022, dan sampai saat ini kenaikan masih berlanjut.

“Dengan kondisi ketersediaan pupuk saat ini, maka kita harus menerapkan prinsip bahwa pupuk harus bisa cepat dibagi, cermat dalam membagi, dan akurat,” tegasnya.

Untuk meningkatkan akurasi, Mentan  meminta distribusi pupuk dapat memanfaatkan sistem digital. “Era cepat berubah, dibutuhkan kecepatan kita mengantisipasi. Karena itu, sistem digital dibutuhkan,” jelasnya.

Syahrul meminta pelatihan bisa dilaksanakan secara maksimal. Bagi Mentan, pelatihan bagi para penyuluh dan pengelola pupuk bersubsidi ini penting. Pasalnya,  dalam pengelolaan pupuk bersubsidi dibutuhkan orang-orang yang memiliki pola pikir membela negara.

“Para peserta yang ikut ToT hari ini harus memiliki tekad semangat berjuang bagi rakyat. Di tangan kita, ada kesejahteraan petani. Ada kemampuan untuk menyediakan makanan buat rakyat,” ujarnya.

Selain pengawasan tata kelola pupuk bersubsidi, Mentan juga meminta semua pihak semakin kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk menyiasati ketersediaan pupuk bersubsidi. Sebagaj salah satu solusi terbaik, perlu dilakukan pengembangan pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk kimia.

Ditempat terpisah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida  baik yang ada di provinsi maupun kabupaten.

“Peran KP3 sangat penting dalam melakukan pengawasan  penyaluran pupuk subsidi. Kita berharap ke depan, penyimpangan dan penyalahgunaan pupuk subsidi berkurang atau tidak ada sama sekali,” katanya.

Ali Jamil mengatakan pihaknya telah berjibaku untuk memerangi mafia pupuk yang merugikan kepentingan pertanian nasional.

Dia berharap pupuk subsidi dapat kembali dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani untuk mengembangkan budidaya pertanian mereka.

“Tentu harapan kami dan harapan semuanya, bagaimana pupuk bersubsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani kita di lapangan,” ungkap Ali.

Untuk diketahui, sejauh ini Kementan telah melakukan pembenahan kerangka tata kelola pupuk subsidi dan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan pupuk subsidi di lapangan.

Dengan pembenahan itu, diharapkan kendala distribusi pupuk subsidi di lapangan tidak terulang kembali.

“Kami terus melakukan perbaikan terhadap permasalahan ini. Kami melakukan diskusi dengan rekan-rekan dari Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan dan rencana perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ke depannya,” jelas Ali.

Menurutnya, perbaikan tata kelola pupuk subsidi terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan.

“Kami bersama dengan PIHC diundang langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dengan mekanisme perbaikan pupuk bersubsidi. Diharapkan ke depannya bisa mencapai efektivitas dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi dalam rangka peningkatan produksi pertanian,” katanya.

Disiapkan Stok 1,4 Juta Ton

Sementara itu, pada awal tahun anggaran 2023 ini, PT Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk subsidi sebanyak 1.454.828 ton. Stok ini sekitar 194% lebih banyak dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

“Stok pupuk bersubsidi ini tercatat per tanggal 13 Januari 2023, di awal tahun ini kita menyiapkan stok pupuk bersubsidi hingga lini III dengan total 1.454.828 ton. Angka stok pupuk bersubsidi ini juga mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa minggu ke depan sesuai aturan yang berlaku,” kata SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, pekan lalu.

Stok pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu urea dan NPK sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Adapun rinciannya yaitu, pupuk urea sebesar 992.791 ton dan pupuk NPK sebesar 462.937 ton atau masing-masing tercatat 188% dan 203% dari minimal stok yang telah ditentukan Pemerintah.

Pada tahun 2023, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 menetapkan HET pupuk bersubsidi dengan masing-masing senilai:

– Rp 2.250 per kg untuk pupuk urea

– Rp 2.300 per kg untuk pupuk NPK

– Rp 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.

“Dengan aturan yang sudah jelas, maka kami tidak segan untuk menindak tegas distributor hingga kios yang terbukti menjual harga pupuk diatas HET,” tegas Wijaya.

Wijaya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya petani untuk segera melaporkan jika melihat praktik jual beli pupuk tidak sesuai aturan yang berlaku kepada Pupuk Indonesia melalui nomor layanan pelanggan Pupuk Indonesia di nomor 0800-100-8001 atau WA di nomor 0811-9918-001.

Dia menyebutkan, pupuk bersubsidi ditujukan untuk seluruh petani yang mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Berdasarkan beleid tersebut, petani yang berhak mendapatkan yaitu:

– Wajib tergabung dalam kelompok tani

– Terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian)

– Menggarap lahan maksimal dua hektare,

– Menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.

Perlu diketahui, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk bersubsidi ini diperuntukan bagi sembilan komoditas pertanian strategis yang berdampak terhadap inflasi. Kesembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Realisasi Penyaluran

Sementara dari sisi realisasi penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi, Wijaya mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 150.635 ton pupuk bersubsidi secara nasional per tanggal 13 Januari 2022. Adapun rinciannya untuk pupuk urea sebesar 100.312 ton dan pupuk NPK sebesar 50.324 ton.

“Dalam proses penebusan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga turut membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi petani dalam menebus pupuk bersubsidi. Salah satu upayanya adalah dengan pengembangan sistem yang kami beri nama Aplikasi Rekan. Aplikasi ini diperuntukan bagi kios-kios dengan tujuan mempercepat kios melakukan penjualan, pencatatan baik secara ritel maupun komersial, bahkan aplikasi ini terintegrasi dengan sistem digital milik Kementerian Pertanian,” katanya.

Sementara itu Senior Vice President Public Service Obligation (SVP PSO) Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri mengatakan, per Januari 2023 pihaknya telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi di penjualan wilayah Indonesia bagian Timur sebesar 310.822 ton.

Jumlah itu diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi petani dari Jawa Timur hingga Papua. “Adapun stok terdiri dari pupuk urea sebesar 158.487 ton dan NPK sebesar 152.335 ton atau secara keseluruhan stok ini setara 217% dari ketentuan stok minimum sebesar 143.320 ton,” ujarnya.

Muhammad Yusri, mengungkapkan stok pupuk bersubsidi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa pekan ke depan.

Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04 tahun 2023 yang sebelumnya diatur oleh Permendag Nomor 15 Tahun 2013.

“Stok pupuk urea yang mencapai 158.487 ton ini setara dengan 187% terhadap ketentuan stok minimum (84.415 ton) yang diatur oleh pemerintah, sementara stok pupuk NPK yang sebesar 152.335 ton ini setara 258% dari ketentuan stok (58.904 ton),” katanya. PRP