Ada dua peristiwa penting yang telah dilalui rakyat Indonesia dalam beberapa hari ini. Pertama, rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, telah menjalani puasa di bulan Ramadhan dan merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah menjalani puasa dan merayakan Idul Fitri, tentunya umat Islam, yang merupakan mayoritas di Indonesia, kembali kepada fitrahnya. Umat Islam akan kembali menjalani kegiatannya dengan jiwa yang bersih.
Peristiwa kedua yang juga cukup penting adalah telah diumumkannya pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014. Artinya, pemerintahan di Indonesia akan berganti nakhoda.
Sebagai pemenang Pilpres, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla tidak boleh larut dalam pesta kemenangan. Kemenangan yang mereka raih sebenarnya adalah suatu amanah dari rakyat kepada keduanya untuk membenahi perbagai masalah di negeri ini sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang hebat dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran.
Salah satu masalah utama yang perlu dibenahi pemerintahan baru nanti adalah bagaimana menciptakan kedaulatan pangan di Indonesia. kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi isu pokok yang dituntut oleh petani terhadap presiden dan wakil presiden yang baru agar sektor pertanian di Indonesia menjadi andalan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Walaupun Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, kenyataannya negeri ini masih bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, termasuk beras.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 mencatat Indonesia mengimpor beras, masing-masing dari Vietnam (171.286 ton), Thailand (194.633 ton) , India (107.538 ton), Pakistan (75.813 ton), dan Myanmar (18.450 ton).
Pemerintah sering mengklaim bahwa produksi padi di Indonesia selalu surplus, namun kenyataannya kebijakan impor beras selalu dilakukan setiap tahun dan hal tersebut menunjukkan kebijakan yang tidak berpihak kepada para petani.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas lainnya, seperti jagung, kedelai, daging sapi hingga komoditas cabai. Setiap tahun Indonesia masih melakukan impor terhadap komoditas-komoditas tersebut.
Untuk itu, pemerintah baru harus segera menyusun strategi dan kebijakan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam menciptakan kedaulatan pangan. Apalagi dalam kampanye dan pemaparan visi misi, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berjanji akan menciptakan kedaulatan pangan.
Untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan, masyarakat berharap pemerintah perlu memberikan sejumlah program untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi impor secara perlahan-lahan.
Bangsa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, sehingga pemerintah yang baru harus dapat mengolahnya dengan baik dan mengembalikan kejayaan pangan di negeri tercinta ini.
Dengan jiwa yang bersih mari kita songsong era baru dengan berpikir positif kalau pemerintah baru nanti akan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh satu golongan atau kelompok saja, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia.
Terkini
