Pekan lalu, tepatnya tanggal 20 Oktober 2016, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah memasuki dua tahun masa pemerintahannya sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014 lalu. Banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan untuk membenahi Indonesia, baik dari sisi politik, nasional, maupun ekonomi.
Memang bukan hal yang mudah untuk membenahi negeri ini. Mengingat, Indonesia saat ini masih mengalami defisit anggaran karena subsidi BBM, dan anjloknya ekonomi dunia. Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi duet pemerintahan Jokowi-JK.
Selama dua tahun masa pemerintahaannya, banyak pihak yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian adalah sektor pangan.
Sektor pangan mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan karena masih banyaknya masalah di sektor ini yang harus diselesaikan pemerintah. Mislanya saja soal stabilitas pasokan dan harga pangan.
Stabilitas pasokan dan harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah Jokowi-JK ke depan karena masih banyak beberapa komodits pangan yang pasokannya masih seret dan harganya melambung.
Contoh yang paling nyata adalah soal harga daging. Hingga saat ini harga daging sapi di pasaran masih berada di atas Rp100.000 per kilogram. Padahal, Presiden Jokowi sudah menekankan agar harga daging sapi harus berada di posisi Rp80.000 per kilogram.
Untuk mencapai target harga Rp80.000 per kilogram, pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai jurus.Misalnya, memberikan tugas kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging kerbau sebanyak 70.000 ton pada tahun ini. keberadaan daging kerbau impor itu, yang dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, diharapkan akan mampu mengganduli harga daging sapi di pasaran sehingga harga daging sapi bisa turun.
Selain daging sapi, gejolak pasokan dan harga bahan pangan lainnya juga masih terjadi, seperti pada komoditas jagung, cabe hingga gula.
Memang, untuk mengatasi permasalahan di sektor pangan tidak bisa dilakukand alam waktu singkat. Terlebih lagi Indonesia masih bergantung pada pasokan impor untuk sejumlah bahan pangan, seperti daging sapi, gula dan jagung.
Namun, tentunya masyarakat juga menginginkan adanya perkembanganyang positif dari pemerintah dalam mengatasi gejolak pasokan dan harga bahan pangan.
Untuk itu, Presiden Jokowi harus mampu mensinergikan para menterinya dalam menerapkan kebijakan guna menciptakan stabilitas pasokan dan harga bahan pangan.
Presiden harus menyingkirkan ego sektoral yang msih terjadi di sejumlah kementerian yang berkaitan erat dengan sektor pangan. Bukan cerita baru bahwa ada beberapa kementerian yang terlalu mementingkan ego sehingga tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan kementerian lainnya dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
Jika kementerian-kementerian itu bisa bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang telah ditentukan, maka target terciptanya stabilitas pasokan dan harga bahan pangan akan mudah tercapai.
