Bambu memiliki potensi besar sebagai komoditas ekonomi yang bernilai budaya dan bermanfaat konservasi.
Untuk itu pemerintah terus mendorong industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan pengembangan penanaman bambu bisa dilakukan di areal program Perhutanan Sosial.
“Dari target 12,7 juta hektare, 1.000 desa bambu ini bisa dilakukan sebagian di areal Perhutanan Sosial dengan pola bambu agroforestry,” kata Alue Dohong pada forum diskusi Strategi Nasional Industri Bambu Rakyat: Inisiasi Desa Bambu Agroforestry di Indonesia, yang diselenggarakan di Badung, Provinsi Bali, Senin (14/12/2020).
Wamen Alue Dohong menegaskan, keberhasilan program ini memerlukan keseriusan mulai dari sektor hulu, tengah, hingga hilir.
“Yang menjadi tantangan adalah market atau pasar. Oleh karena itu, harus dibangun model bisnisnya antara petani dengan perusahaan sebagai off taker sehingga terjalin kemitraan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir secara virtual mengatakan pihaknya setuju untuk melakukan pengembangan tanaman bambu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan model usaha.
Selain itu, perlu pendampingan untuk cara mengelola bambu misalnya kerjasama dengan kementerian RISTEK untuk mengembangkan teknologi pengembangan bambu.
“Jika permintaan pasar lebih banyak dan harganya bagus, serta secara ekonomi menguntungkan untuk masyarakat, mereka akan tergerak untuk industri bambu. Yang penting lagi, kalau melihat pengalaman dari bio diesel dengan pohon jarak, jangan sampai masyarakat kapok karena disuruh menanam komoditi tertentu, tetapi tidak ada off takernya,” ungkap Teten.
Sugiharto
