Transtoto: KHDPK Menjadi Perang Gengsi, Bukan Menyangkut Masalah Kebenaran Lagi

Transtoto Handadhari dan Acil Bimbo

Perseteruan menyangkut kebijakan kehutanan tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaaan Khusus (KHDPK) terus berlangsung.

Praktis rimbawan dan masyarakat berbeda pendapat kontra dan pro. Bahkan Perum Perhutani yang menjadi sasaran kebijakan KHDPK internalnya terbelah dua khususnya antara Direksi dan para petinggi dengan Serikat Karyawannya sendiri.

KLHK yang menjadi sumber terjadinya kasus serius tersebut dengan kemampuan biaya dan “loyalitas” personilnya serta bermodalkan kekuasaan terus berusaha mengembangkan pendukungnya.

“Setelah 5 bulan sejak 5 April 2022 berlalu dukungan organisasi yang ‘loyal’ tanpa kesadaran serta didukung banyak pihak yang merasa diuntungkan karena adanya KHDPK terus berjuang menyukseskan program politik pemerintah, meskipun faktanya sangat jelas kebijakan tersebut melakukan banyak pelanggaran pidana dan sangat belum cukup matang penyiapannya,” ujar Dr. Transtoto Handadhari, rimbawan senior yang juga Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia dalam pernyataannya, Sabtu, 17 September 2022.

“Hal yang paling dikhawatirkan adalah perusakan hutan, bahkan alih fungsi hutan lindung dan diabaikannya kawasan perlindungan hutan yang diyakini akan mengundang bencana lingkungan yang besar di Jawa yang padat penduduk dan sarat pembangunan,” cetusnya menegaskan.

Sikap Menteri LHK Siti Nurbaya, bahkan Presiden Jokowi sendiri sejauh ini menunjukkan sikap tidak peduli atas kekhawatiran masyarakat maupun ancaman-ancaman bencana yang dipastikan akan menimpa masyarakat dan rusaknya hasil pembangunan. Fokusnya hanya ke janji politik dalam Nawacita yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan eksesnya sekarang dan yang akan datang.

“Perang KHDPK akhirnya menjadi perang gengsi. Sudah bergeser tidak lagi terkait kebenaran fakta nyata yang terjadi di lapangan,” sesal Transtoto melihat sulitnya pemerintah mengakui kekurangsiapan menerbitkan kebijakan yang sangat riskan di Jawa itu.

“Padahal perlawanan terhadap program KHDPK ini bukan karena kami tidak mendukung. Kita sangat mendukukung kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dari kawasan hutan. Tapi program, rencana dan penyiapannya harus matang. Perlu diperbaiki. Dihindari ekses-ekses buruk termasuk pelanggaran-pelanggaran pidana merusak hutan, serta secara ilmiah, akan pasti mengundang bencana lingkungan di Jawa. Apakah patriotisme rimbawan telah luntur khususnya dalam diri para pejabat kehutanan, termasuk para rimbawan Perhutani yang selama ini dibanggakan,” keluh Transtoto yang juga Direktur Utama Perum Perjutani 2005-2008 itu.

“Patriostisme rimbawan nampak luntur. Demoralisasi rimbawan akan membuat sumber daya hutan (SDH) dan ekosistemnya terusak,” jelas Transtoto yang pemikirannya selaras dengan teman-temannya seperti budayawan Acil BIMBO, Darori Wonodipuro dan Dedi Mulyadi anggota DPR-RI, Nu’man mantan Wagub Jabar, Eka Santosa mantan anggota DPR-RI, Haryono Kusumo, Dadang Hendaris, Iman Sandjojo dan Bambang Adji Senior Rimbawan Perhutani, Agus Budi Sulistyo Ketua YKCA Blitar, Ace Permana dan Fajar LMDH, dan lainnya.

Transtoto dan Acil sampai saat ini masih menunggu jawaban atas surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo tanggal 29 Juli 2022 lalu.

“Pemerintah tetap mulia bahkan dihargai apabila berkenan merendahkan diri memperhatikan permintaan objektif masyarakat hutan Jawa terkait KHDPK tersebut,” pungkas Transtoto dan Budayawan Acil BIMBO waktu itu. ***