Dalam upaya memperkuat peran media dalam mendukung aksi iklim nasional, Kementerian Kehutanan melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan lokakarya bagi jurnalis yang difokuskan pada agenda Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink (FOLU Net Sink) 2030.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 16–17 Mei 2025, di Jakarta dan Bogor, dengan dukungan dari Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (Defra) serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Mahfudz, dan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah kunjungan lapangan ke Persemaian Rumpin di Bogor, tempat implementasi nyata agenda FOLU Net Sink dilakukan melalui kegiatan persemaian skala besar dan restorasi ekosistem.
FOLU Net Sink 2030 merupakan strategi utama Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), dengan sasaran agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dihasilkannya pada tahun 2030. Komitmen ini menjadi bagian dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia sesuai Perjanjian Paris, yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.
Fokus strategi FOLU Net Sink 2030 meliputi pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola lingkungan, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, implementasi agenda ini tidak lepas dari tantangan, antara lain konflik tata guna lahan, keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal, serta kebutuhan akan pendanaan dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi.
Dalam konteks ini, media massa dipandang memiliki peran krusial dalam membentuk pemahaman publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong akuntabilitas pemangku kebijakan.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Krisdianto, menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan media.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang konstruktif dan mendorong aksi nyata di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Ia juga menambahkan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan agar publik dan media memahami kontribusi Indonesia terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global.
Senada dengan itu, Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Nature, Climate and Energy UNDP Indonesia, menyoroti peran penting edukasi dan penyuluhan.
“Jurnalis memiliki peran krusial dalam mendorong aksi iklim melalui cerita-cerita yang bermakna, menyoroti inisiatif berbasis komunitas, mengangkat kearifan lokal, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan turut terdengar dalam narasi perubahan iklim,” katanya.
Workshop ini juga menjadi forum diskusi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkaya perspektif jurnalis agar dapat menyusun narasi yang seimbang dan berbasis bukti dalam peliputan isu kehutanan dan perubahan iklim.
Melalui inisiatif ini, Kementerian Kehutanan dan UNDP berharap dukungan terhadap agenda FOLU Net Sink 2030 dapat semakin meluas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Kegiatan ini mencerminkan kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan aksi iklim global, serta menunjukkan komitmen kuat negara dalam pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan. *** Hartadi
